RPP Honorer CPNS Selesai April

SLAWI (SI) – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang revisi pengangkatan tenaga honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditarget selesai April 2010.

Anggota Komisi X DPR Rochmani mengatakan, pembahasan RPP revisi tentang pengangkatan tenaga honorer saat ini sudah hampir selesai.Sebelumnya,RPP tersebut ditarget selesai bulan ini, namun pembahasan terhenti karena seluruh anggota DPR terkonsentrasi kasus skandal Bank Century.

“Tim panitia kerja (Panja) tenaga honorer sebanarnya sudah bisa membuat aturan tentang pengangkatan honorer,tapi kita terbentur gelombang Bank Century,” katanya di sela rapat dengar pendapat dengan Forum Tenaga Honorer Sekolah negeri (FTHSNI) Kabupaten Tegal di Gedung Koperasi Talang,kemarin.

Rochmani menjelaskan,sesuai data Badan kepegawaian Daerah (BKN) jumlah tenaga honorer hasil pendataan terakhir tercatat sekitar 1,2 juta orang.Bila diasumsikan setiap orang mendapatkan gaji sekitar Rp 1 juta,pemerintah per bulan harus mengeluarkan anggaran gaji sebesar Rp 1,2 triliun. “Anggaran sebesar ini tentu membebani APBN.Karena itu, kami sedang bahas bersama BKD se- Indonesia,MenPAN dan Sekretaris Menteri terkait pengangkatan honorer apakah cukup setahun, dua tahun atau tiga tahun,”katanya.

Politisi PKS ini menegaskan, dalam RPP tersebut pihaknya berupaya menghilangkan klausul tentang keharusan tenaga honorer untuk mengikuti ujian tertulis dalam perekrutan CPNS.“Kita upayakan FTHSNI ini otomatis jadi PNS tanpa harus menjalani tes tertulis,” tandasnya. Ketua DPC FTHSNI Kabupaten Tegal Nur Aini mengatakan,pemerintah secepatnya menerbitkan peraturan pemerintah (PP) baru yang mengakomodasi pengangkatan tenaga honorer non APBN dan non APBD.

“Kami sudah menunggu bertahun-tahun, tapi tidak kunjung diangkat jadi CPNS. Kami minta PP baru segera diterbitkan,” katanya. Menurut dia, tenaga honorer yang dibiayai non APBD/APBN harus otomatis menjadi CPNS tanpa mengikuti tahapan seleksi tertulis, karena mereka sebelumnya sudah menempuh tahapan tersebut.“Kami minta otomatis diangkat jadi PNS,”kata Nur Aini.

Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Jateng Masrofi menyatakan, hasil koordinasi terakhir dengan MenPAN proses validasi data tenaga honorer secepatnya diselesaikan sebelum akhir Mei 2010. “Deputi MenPAN minta agar semua Pemprov segera mengirimkan data tenaga honorer ke BKN secepatnya untuk dilakukan validasi, ”katanya. (kastolani)

>

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di www.watubudug.blogspot.com