Surat MENPAN & RB Nomor : B.1511/M.PAN-RB/05/2012 Tentang Penyampaian Laporan dan Daftar Nama Tenaga Honorer

Sehubungan dengan surat permohonan dari beberapa instansi pusat dan daerah khususnya daerah yang letak geografisnya sulit dijangkau karena sangat terpencil, terluar dan perbatasan, serta adanya keterlambatan data yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara kepada instansi, maka beberapa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah mengjukan permohonan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan dan daftar nominatif tenaga honorer kategori I dan II.

Mengingat permohonan tersebut dan proses pengajuan perhitungan kebutuhan pegawai untuk pembahasan belanja pegawai tahun anggaran 2013 adalah bulan juni tahun 2012 maka instansi yang sampai saat ini belum dapat menyerahkan laporan dan daftar nomonatif tersebut masih diberikan kesempatan terakhir paling lambat akhir 30 mei 2012 dengan ketentuan batas waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan penyerahan data tersebut tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Unduh:

SURAT MENPAN NO.B/1511/M.PAN - RB/05/2012

178 Kb

tag : fthsni, fthsni 2012, fthsni banjarnegara, tenaga honorer kategori 1, tenaga honorer bkn,

10:55 | 0 comment | Read More

Kuota CPNS Setiap Daerah Tahun 2012 Tergantung Besarnya Prosentase Belanja Pegawai Daerah

Meski persyaratannya lebih rumit, namun pemerintah pusat tetap memberikan peluang kepada pemda untuk mengadakan seleksi CPNS tahun ini, khusus formasi tenaga kesehatan , pendidik , dan kebutuhan mendesak. Itupun dibatasi hanya untuk daerah yang belanja pegawainya di bawah 50 persen dari APBD.
Kuota CPNS Setiap Daerah Tahun 2012
“Kebijakan moratorium pengangkatan CPNS bertitik tolak pada upaya penataan PNS , khususnya bagi daerah yang memiliki PNS dalam jumlah besar sehingga menyedot anggaran APBD. Bagi daerah yang belanja pegawainya melebihi 50 persen, kemungkinan mengajukan pengangkatan CPNS sangatlah kecil,” terang Kepala Sub Bagian Publikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Petrus Sujendro dalam keterangan persnya, Jumat (27/4).
Kuota CPNS Setiap Daerah Tahun 2012
Kebijakan moratorium PNS didasarkan pada keputusan bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang pelaksanaannya berlaku hingga Desember 2012.
Kuota CPNS Setiap Daerah Tahun 2012
Dijelaskannya, sesuai amanat moratorium PNS, pengajuan penambahan pegawai hanya bisa diberikan untuk daerah yang mempunyai anggaran belanja pegawai kurang dari 50 persen. Meski begitu, daerah yang mempunyai peluang tersebut tidak serta merta bisa langsung mengajukan kebutuhan pegawai baru.
Kuota CPNS Setiap Daerah Tahun 2012
“Pemdanya harus melengkapi beberapa persyaratan di antaranya melakukan penghitungan kebutuhan pegawai, analisis jabatan serta analisis beban kerja sesuai PerMenpan&RB No 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS yang Tepat untuk Daerah,” bebernya.
Kuota CPNS Setiap Daerah Tahun 2012
Apabila daerah yang bersangkutan tidak melakukannya, pemerintah pusat (Kementerian PAN&RB) tidak akan memberikan formasi. “Meski belanja pegawainya di bawah 50 persen tapi daerahnya tidak melengkapi syarat-syaratnya, dianggap tidak mengajukan pegawai baru. Itu artinya, jumlah pegawai di daerah tersebut sudah terpenuhi,” jelasnya.

Baca selengkapnya di : http://datapendidik.blogspot.com

10:41 | 0 comment | Read More

Konversi Guru, Bikin Guru Honorer Jadi Resah

KARANGANYAR, Rencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk melakukan konversi guru SMA dan SMP menjadi guru SD, ternyata membuat para guru honorer resah. Bila dilaksanakan, rencana Pemkab tersebut akan menutup kemungkinan guru honorer untuk diperhatikan nasibnya.

"Terkait rencana konversi guru, membuat para guru honorer yang masuk dalam Kategori I (K I) dan Kategori II (K II) resah dan ada diantara mereka mengadu kepada Dewan," terang Wakil Ketua DPRD Karanganyar Ir Tri Haryadi tatkala ditemui, Rabu (23/5).

Tri menjelaskan, kecemasan itu karena bila kekurangan guru SD ditutupi oleh guru SMA dan SMP yang dikonversi menjadi guru SD, maka nasib para tenaga honorer, khususnya guru akan semakin tidak jelas. Padahal saat ini masih banyak tenaga honorer, baik yang masuk K I dan K II belum jelas nasibnya, karena setelah berkonsultasi ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), hanya 46 honorer K I saja yang bisa diproses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Wakil rakyat dari Partai Demokrat itu menegaskan, Pemkab bisa saja melakukan penataan guru, namun dengan catatan untuk masalah pegawai honorer yang masuk database tahun 2005 harus sudah selesai terlebih dahulu. Karena itu, maka DPRD Kamis (24/5) hari ini akan memanggil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) untuk diminta penjelasan detail terkait rencana tersebut.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD, Drs H Yuliyatmono MM mengemukakan, pihaknya juga ingin mengetahui secara detail terkait rencana penataan dan konversi guru tersebut. "Penataan itu semestinya menyeluruh dan menyelesaikan masalah jangan sampai malah menimbulkan masalah baru," tegas wakil rakyat dari Partai Golkar tersebut.

Kunjungi Website : Suaramerdeka.com

10:40 | 0 comment | Read More

Data Honorer Ditunggu Hingga 30 Mei

JAKARTA--Penyerahan laporan data honorer kategori satu (K1) dan dua (K2) yang ditenggat 31 April, kini diperpanjang hingga 30 Mei. Perpanjangan ini dituangkan dalam Surat Menpan-RB Nomor B.1511/M.PAN-RB/05/2012 Tentang Penyampaian Laporan dan Daftar Nama Tenaga Honorer.

"Kemarin kan banyak daerah terutama di wilayah timur minta perpanjangan waktu pelaporan. Kami minta agar dimasukkan permohonan tertulis dan alasan jelas. Dari situ akan dilihat apakah layak diperpanjang atau tidak. Setelah dikaji memang alasannya bisa diterima, makanya keluar surat pak Menpan-RB itu," ungkap Wakil Menpan-RB Eko Prasojo yang dihubungi, Rabu (23/5).

Dalam surat permohonan dari beberapa instansi pusat dan daerah, disebutkan alasan utama hingga meminta perpanjangan waktu, karena letak geografisnya sulit dijangkau, sangat terpencil, masuk kategori daerah terluar dan perbatasan. Apalagi data yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada instansi mengalami keterlambatan.

"Beberapa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah mengajukan permohonan kepada Menpan-RB untuk dilakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan dan daftar nominatif tenaga honorer kategori I dan II. Mereka beralasan karena data verifikasi dan validasi yang diserahkan BKN sudah terlambat," tuturnya.

Setelah mempelajari permohonan tersebut dan proses pengajuan perhitungan kebutuhan pegawai untuk pembahasan belanja pegawai tahun anggaran 2013 adalah bulan Juni 2012, lanjutnya, maka pemerintah pusat pun memberikan toleransi. Di mana instansi yang sampai saat ini belum dapat menyerahkan laporan dan daftar nomonatif tersebut masih diberikan kesempatan terakhir 30 Mei 2012.

"Tapi dengan catatan, batas waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan penyerahan data tersebut tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (esy/jpnn)

10:27 | 0 comment | Read More

Penerimaan CPNS- Tenaga Honorer Tetap Ikuti Seleksi

JAKARTA – Pemerintah menetapkan mengangkat tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun, mereka tetap harus mengikuti tes seleksi yang akan digelar secara nasional sebagaimana calon PNS lainnya.


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, seleksi ini diperlukan karena sebagian besar tenaga honorer yang bekerja saat ini tidak melalui tes kemampuan. Menurut dia, dalam waktu 2–3 tahun, pengangkatan tenaga honorer akan tuntas semua.

“Saya berprinsip semua tenaga honorer ini akan diperhatikan karena alasan kemanusiaan, tapi juga harus mempunyai kemampuan minimum, karena kita gunakan uang negara untuk membayarnya. Yang paling penting jangan menutup kesempatan untuk anak-anak yang masih fresh,” katanya seusai audiensi dengan PGRI mengenai Tenaga Honorer di Gedung Kemenpan dan RB kemarin. Menurut Menpan,tes itu sendiri akan terbagi antara pengujian kemampuan dasar dan kompetensi bidang. Pihaknya akan bekerja sama dengan konsorsium perguruan tinggi negeri untuk menyusun soal yang akan dijadikan alat ukurnya.

Dia menambahkan saat ini memang ada data 600.000 tenaga honorer,namun karena data itu tidak jelas maka akan diperiksa kembali.Menurut dia, data valid sulit didapatkan karena jumlahnya yang dinamis di mana tenaga honorer ini memang tidak digaji oleh pemerintah. Tenaga honorer yang akan diangkat, ujarnya, harus mau menempati daerah yang masih terbatas sumber daya manusianya. “Jujur saya katakan, jumlah guru di Indonesia ini sudah mengalahi di Jepang. Namun, jumlah ini tidak dibarengi dengan efektivitas.

Maka itu, mereka harus mau bekerja di tempat yang kosong atau mau ditempatkan sesuai dengan kebutuhan,”ujarnya. Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo menjelaskan, data yang sudah lengkap itu ialah untuk guru kategori satu yakni tenaga honorer yang mengabdi sejak 1 Januari 2006, bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai APBN sebanyak 167.000 orang.

Tenaga honorer kategori satu ini, jelasnya,yang tahun ini akan diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes seleksi, sedangkan tenaga honorer kategori dua yang juga bekerja di instansi pemerintah namun tidak digaji melalui APBN yang mencapai 600.000, akan diangkat melalui tes seleksi pada periode berikutnya dengan menggunakan APBN Perubahan.

07:36 | 0 comment | Read More

RPP Tenaga Honorer Disahkan Bulan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar mengaku telah menyelesaikan kisi-kisi konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Ia memperkirakan, RPP tersebut baru akan disahkan paling cepat dua pekan ke depan. Pada Selasa (21/2/2012) sore ini, Kemenpan bersama perwakilan organisasi guru dan guru honorer melakukan pertemuan untuk membahas tuntutan para guru honorer.

Azwar menjelaskan, finalisasi kisi-kisi RPP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer telah dibahas bersama perwakilan beberapa guru honorer. Selanjutnya, RPP tersebut akan diserahkan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono melalui Sekretaris Negara (Sekneg).

"Kita sudah bahas semuanya bersama guru honorer, besok akan kita sampaikan kepada Presiden dan Sekneg akan menggulirkannya pada kementerian terkait. Kami pikir akan selesai dalam dua atau empat pekan," kata Azwar, Selasa (21/2/2012), di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta.

Menurutnya, setelah RPP itu resmi disahkan, maka langkah selanjutnya adalah pembenahan database tenaga honorer di seluruh Indonesia.

Ditemui di lokasi yang sama, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI), Sulistiyo mengatakan, meski secara subtansi sudah jelas, namun ia menilai belum ada kepastian kapan RPP itu akan resmi disahkan. Ia berharap pemerintah tidak terlalu lama mengulur waktu dan segera mengesahkan PP tersebut.

"Subtansi sudah clear, tapi sampai sekarang belum jelas kapan PP itu akan disahkan. Kami harap Sekneg tidak terlalu lama, dan jangan melempar kemana-mana. Saya tahu Sekneg memiliki cara untuk menyelesaikan ini," ungkapnya.

Menurutnya, payung hukum tidak kalah penting dibanding menyiapkan teknis pelaksanaan. Ia mengimbau Setneg dapat menepati janji untuk segera menggelar pertemuan dengan menteri-menteri terkait.

"Khusus untuk PP ini mestinya selesai disahkan tidak lebih dari sebulan," ujar Sulistyo.

Seperti diberitakan, selama hari ini ribuan guru honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Dalam aksinya mereka mendesak Presiden RI untuk memenuhi tuntutan tunggal mereka. Yaitu segera menandatangani PP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.

19:29 | 0 comment | Read More

Sore Ini Guru Honorer-Menpan Bahas RPP

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia bersama perwakilan guru honorer akan menggelar pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Selasa (21/2/2012). Pertemuan dijadwalkan akan berlangsung pada sore nanti. Dalam pertemuan itu, rencananya kedua belah pihak akan membahas finalisasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang penyelesaian tenaga honorer.

Seperti diberitakan kemarin, Ketua PB PGRI mendampingi tim guru honorer untuk melakukan negosiasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan itu, Presiden diwakili oleh Menpan Azwar Abubakar dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Saat dihubungi, Sulistiyo yakin RPP akan disahkan. Setelah itu, kata dia, Menpan juga akan mengangkat sekitar 160.000 guru honorer yang dibayar dengan dana APBN (kategori K-1) dan secara bertahap 600.000 guru honorer akan diangkat sekolah (kategori K-2, non APBN) pada 2013.

”Sore ini, pukul 15.00, kami akan membahas finalisasi RPP tentang penyelesaian tenaga honorer di Kemenpan," kata Sulistiyo, Selasa (21/2/2012).

Meski tuntutan akan ditindaklanjuti, para guru honorer tetap kembali menggelar unjuk rasa menuntut Presiden segera mengesahkan RPP tersebut hari ini. Dihubungi terpisah, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Ani Agustina mengatakan, saat ini para guru honorer tengah bersiap menuju titik unjuk rasa di depan Istana Negara.

”Semua peserta aksi bermalam di Masjid Istiqlal. Pukul 09.00 kami berencana kembali ke depan Istana,” kata Ani yang juga merupakan koordinator unjuk rasa.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, ratusan personel kepolisian dari Polres Gambir, Jakarta Pusat, tengah melakukan apel persiapan di kawasan Monumen Nasional (Monas), di depan Istana Negara.

Sumber : Kompas.com

11:01 | 0 comment | Read More

Hari Ini Finalisasi RPP Honorer jadi PNS

JAKARTA - Tidak sia-sia aksi demonstrasi 20 ribu lebih guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di depan Istana Kepresidenan, Senin (20/2). Hari ini, sepuluh perwakilan PGRI diminta ikut rembukan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo menjelaskan, aksi demonstrasi ribuan guru ini benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa. Sebenarnya dia sudah menghimbau kepada para guru untuk tidak demo. "Tapi upaya pengangkatan honorer ini sungguh kebangetan," kata Sulistyo. Sebab, RPP ini sejatinya sudah bisa disahkan sejak 2009 silam.

Sulistyo menjelaskan, penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Bahkan dia mengatakan, ada salah satu menteri yang berpidato kemana-mana yang isinya justru menyalahkan guru honorer sendiri. "Ya masak pantas ada menteri yang ngomong siap suruh jadi honorer. Sudah tahu gajinya Rp 200 ribu per bulan," kata Sulistyo sambil mewanti-wanti nama menteri yang bersangkutan tidak dikorankan.

Menteri tadi, kata Sulistyo, juga menggunjing para guru honorer tidak memposisikan diri layaknya buruh industri. Pada intinya, guru merupakan sebuah profesi. Jadi, para honorer tidak perlu menuntutu upah layaknya buruh pabrik.

Di tengah kegelisahan sejumlah guru honorer itu, untungnya bisa sedikit terobati. Tepatnya setelah mereka kemarin sore diterima oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Julian Aldrin Pasha, juru bicara presiden. "Dari Kemendikbud diwakili wakil menteri bidang pendidikan. Tapi datangnya telat," ucap Sulistyo.

Hasil dari pertemuan tersebut, hari ini sepuluh perwakilan PGRI diundang untuk ikut rembuk dalam finalisasi RPP pengangkatan tenaga honorer. Pertemuan pembahasan finalisasi ini direncanakan sore nanti (21/2) di kantor Kemen PAN-RB.

Sulistyo menjelaskan, upaya Kemen PAN-RB yang bersedia mengajak perwakilan guru honorer anggota PGRI harus disambut baik. Dengan cara ini, perwakilan honorer bisa ikut menyumbangkan aspirasinya. Langkah ini, kata Sulistyo, bisa menghindari adanya persoalan pelik pasca penandatanganan RPP pengangkatan honorer oleh Presiden SBY.

Selama ini, Presiden SBY memang beralasan tidak segera mengesahkan RPP tersebut karena diliputi kecemasan. Orang nomor satu di republik ini tidak mau ada polemik yang tambah pelik setelah pengesahan RPP tadi. Sehingga, dia meminta Kemen PAN-RB dan kementerian terkait lainnya untuk merumuskan lebih bagus lagi RPP itu.

Jika hari ini finalisasi RPP itu benar-benar rampung, dijadwalkan Kamis draf RPP bisa dimasukkan ke Sekretariat Negara (Sesneg). Sulistyo mendapatkan bocoran jika sudah masuk ke Sesneg, RPP ini akan dibawa di rapat terbatas. Rapat ini akan diikuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Sesneg. "Tidak perlu menunggu sampai April," ujar Sulistyo.

Sebelumnya memang sempat muncul kabar jika Kemen PAN-RB memasang target finaslisasi RPP pengangkatan honorer April mendatang.

Di tengah kabar baik ini, Sulistyo menghimbau para tenaga honorer di daerah. Dia menyerukan supaya para tenaga honorer, baik guru maupun tenaga lainnya, untuk tidak menyetor uang ke bupati atau walikota. Dia menegaskan jika pengangkatan ini murni rencanan negara dan tidak dipungut biaya. "Meski yang datang itu tim sukses bupati atau walikota, jangan mau memberi uang," kata dia.

Selama ini, Sulistyo mengatakan ada laporan jika setiap honorer diminta Rp 40 juta untuk bisa ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama para honorer akan dicoret. Sehingga, tidak bisa mengikuti tahap validasi dan verifikasi. (wan)

Sumber : JPNN.COM

07:56 | 0 comment | Read More

Guru Honorer Dapat Titik Terang

JAKARTA, KOMPAS.com -- Perjuangan ribuan guru dan pegawai tata usaha honorer yang berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2/2012) sejak pagi hingga malam, mulai menemukan titik terang. Pengunjuk rasa yang menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengesahkan payung hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (PNS).

Perwakilan guru honorer yang didampingi pengurus PGRI diterima Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim datang kemudian saat pertemuan sudah selesai.

"Dalam beberapa hari ini, PGRI dan perwakilan guru honorer beserta pemerintah akan membahas soal pengangkatan guru honorer. Presiden menunggu kesiapan draft pengangkatan yang sampai saat ini masih di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo.

Sulistiyo mengungkapkan, dari informasi yang disampaikan Sekretaris Kabinet, sebenarnya Presiden tidak menunda pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS. Namun, draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS sampai saat ini masih di Kementerian PAN.

Menurut Sulistiyo, Menpan menyanggupi segera mengangkat sekitar 160.000 guru honorer yang dibayar dengan dana APBN (kategori K-1) pada tahun ini setelah RPP disahkan. Adapun untuk guru honor yang diangkat sekolah (kategori K-2, non-APBN) yang jumlahnya sekitar 600.000 direncanakan diangkat secara bertahap pada tahun 2013.

"Para guru masih mau membahas ini dan mendesak pemerintah tidak menunda pengangkatan terlalu lama. Sebab, guru-guru sudah diverifiaksi sejak tahun 2010," kata Sulistiyo.

PB PGRI menyatakan akan mengawal betul janji pemerintah untuk segera menuntaskan pengangkatan guru honorer. Sebagian guru honorer bertahan di Jakarta sampai janji pemerintah terealisasi.

"Pemerintah harus menghargai guru honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun dengan gaji yang tidak layak. Persoalan guru honorer ini harus ada pemecahannya," kata Sulistiyo.

Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia, Ani Agustina mengatakan, sekitar 600.000 guru dan pegawai tata usaha honorer sebenarnya sudah diverifikasi untuk diangkat menjadi calon guru PNS. "Seharusnya tahun lalu sudah disepakati pengangkatan guru honorer yang dinilai layak. Tapi sampai sekarang tidak ada kepastian karena Presiden belum menandatangani peraturan pemerintahnya," kata Ani.

Para guru honorer dari berbagai daerah berencana bertahan di Jakarta sampai pemerintah memberi kepastian soal pengangkatan menjadi guru PNS.

Sumber : kompas.com

07:53 | 0 comment | Read More

Jika Tuntutan Tak Dipenuhi, Guru Honorer Menginap di Depan Istana

Jakarta Ratusan guru yang menuntut Presiden RI segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer masih bertahan di depan Istana Merdeka. Jika permintaan untuk diangkat sebagai PNS tak dipenuhi, mereka akan menginap di depan Istana.

"Pemerintah jangan plin plan. Yang plin plan presiden atau menteri PAN. Kami mendidik anak didik kami untuk menjadi anak yang jujur, manusia jujur, kredibel, tidak menjadi pejabat korup. Kalau tidak didengarkan kami akan menginap di sini," ujar seorang ibu yang merupakan perwakilan demonstran.

Hal itu disampaikan dia dari atas mobil sound system di hadapan ratusan guru honorer yang menggelar demo sejak sekitar pukul 11.00 WIB tadi, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/2/2012).

Teriakan perempuan berjilbab dan berkacamata itu disambut teriakan yel-yel peserta lainnya. "Honorer no! PNS yes!".

Perempuan yang berorasi itu menambahkan para demonstran telah beritikad baik dengan menggelar aksi secara damai, dan mengirimkan perwakilan ke dalam Istana. Jika pemerintah beritikad baik, imbuhnya, seharusnya sejak pagi mengajak para guru honorer itu duduk bersama. Dengan membiarkan para guru honorer keleleran berjam-jam di depan Istana, tindakan pemerintah dinilai mengulur-ulur waktu.

"Bapak-Ibu, sesuai jadwal memang pukul 18.00 WIB sudah selesai. Tapi kalau sampai detik ini kami belum mendapatkan keputusan yang berarti, sama saja kami pulang dengan tangan kosong," sambung orator itu.

Petang ini hujan mengguyur kawasan Istana dan Monas, karena itu sebagian demonstran masuk ke tenda barak polisi untuk berteduh. Namun sebagian lainnya bertahan di gerbang Monas serta melindungi diri dengan payung dan spanduk yang mereka bawa.

Sumber : detikNews

07:29 | 0 comment | Read More