Guru Wiyata Nyaris Ditipu dengan Modus Seleksi CPNS

Solo, CyberNews. Meski proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Jawa Tengah sudah berakhir, namun masih ada saja oknum yang memanfaatkan momen tersebut untuk modus penipuan. Sasarannya pun tak hanya pelamar jalur umum, melain tenaga pendidik yang masih berstatus wiyata bakti (WB) dan guru tidak tetap (GTT).

Seperti yang dialami Ning, salah satu guru WB yang mengajar di sebuah TK di Kecamatan Jebres. Siang tadi, dia menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta Daryono.

Pria dalam telepon itu meminta Ning segera menyerahkan berkas lamaran CPNS agar bisa diikutkan dalam pengangkatan PNS. Oknum itu beralasan, Ning terpilih karena merupakan guru WB terlama di sekolah tersebut. Pria itu mengaku memperoleh data diri Ning dari pihak sekolah. Hal itu sempat membuat Ning percaya.

“Saya sendiri kaget saat dihubungi. Karena sedang berada di sekolah, sehingga tidak siap berkas apapun. Padahal, dia minta dikumpulkan di BKD saat itu juga,” ungkapnya, Rabu (5/1).

Pria tersebut berbicara dalam nada tinggi dan sempat menyalahkan Ning karena nomor teleponnya tak bisa dihubungi sejak beberapa hari lalu. Padahal tidak ada rekaman telepon masuk ke HP miliknya. “Anehnya, dia minta saya kirim pulsa sebesar Rp 100.000 sebelum membawa berkas itu ke BKD. Apa hubungannya pulsa HP dengan pemberkasan?.“

Ning pun mengecek hal tersebut ke BKD. Ternyata, memang tidak pernah ada pengumuman pengangkatan WB. Nomor telepon Kabid Pengembangan Pegawai Daryono pun berbeda dengan nomor yang menghubungi guru WB tersebut.

Saat dikonfirmasi, pihak BKD menegaskan tidak pernah melakukan kontak langsung dengan CPNS, GTT maupun WB. Seluruh proses terkait seleksi pegawai dilakukan melalui pengumuman resmi dalam website atau ditempel. “Tidak pernah ada mekanisme seleksi kepegawaian melalui telepon. Semua ada pengumuman resminya,” tegas Etty.

Lebih lanjut dikatakan, hingga saat ini memang pengangkatan WB dan GTT belum ada payung hukumnya. Dia mengakui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) memang sudah meminta pendataan tenaga honorer nonAPBD (kategori II) yang totalnya mencapai 865 orang. Termasuk didalamnya GTT di instansi pemerintah.
Sumber : suaramerdeka.com

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di www.watubudug.blogspot.com