1.295 Tenaga Honorer Banyuwangi Diangkat Menjadi CPNS

Rabu, 16 Juni 2010 | 18:42 WIB
TEMPO Interaktif, BANYUWANGI - Sebanyak 1.295 tenaga honorer di Banyuwangi, Jawa Timur, diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Surat pengangkatan mereka diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Rabu sore (16/6).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Banyuwangi I Putu Ngakan mengatakan, Pemerintah Banyuwangi sebenarnya mengusulkan 1.309 tenaga honorer kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. "Namun yang disetujui 1.295 orang," ujarnya.

Sebanyak 14 orang sisanya tidak bisa diangkat karena berbagai alasan. Tujuh orang di antaranya karena belum melengkapi berkas, lima orang mengundurkan diri, dan dua orang meninggal dunia.

Menurut Putu, tenaga honorer yang diangkat terdiri atas 763 orang tenaga administrasi, 433 orang tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan sebanyak 99 orang.

Dengan pengangkatan sebagai CPNS, mereka akan menerima gaji sebesar 80 persen dari gaji PNS atau sekitar Rp 800 ribu. Untuk bisa diangkat menjadi PNS membutuhkan waktu dua tahun.

Nur Kholil, salah satu CPNS di Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mengaku lega menerima SK CPNS itu setelah dia bekerja menjadi tenaga honorer selama 14 tahun. Harapan berikutnya, kata dia, Pemerintah Banyuwangi segera mencairkan gaji yang sudah telat selama enam bulan. "Tapi saya syukuri saja," tuturnya.

Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Sukandi membenarkan gaji tenaga honorer telat enam bulan meskipun anggarannya sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut dia, telatnya gaji mereka karena Pemerintah Banyuwangi masih menunggu surat keputusan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dari Kementrian Pendayagunaan dan Aparatur Negara. "Tapi tidak lama lagi akan kita cairkan," ucapnya.

Sebelumnya, pertengahan Maret 2010 lalu, sejumlah guru bantu melapor ke Kementrian Pendayagunaan dan Aparatur Negara berkaitan dengan belum diangkatnya 140 guru bantu sebagai CPNS meski sudah melakukan pemberkasan tahun 2007. Akibatnya, 140 guru bantu itu tidak dapat menikmati gaji 80 persen. IKA NINGTYAS.

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di www.watubudug.blogspot.com