Guru Hononer Siap-Siap Verifikasi Mulai Juli

Hal tersebut disampaikan Direktur Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Achmad Dasuki, Selasa (29/06) di Jakarta. Penyataan tersebut disampaikannya saat berdialog bersama perwakilan guru-guru honorer yang tergabung dalam Komite Guru Bekasi (KGB), Komite Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Sosial (NGO KAMMPUS), Forum Komunikasi Tata Usaha (FKTU), dan Rumah Diskusi Guru (Rumdis).

“Pengangkatan guru non-PNS menjadi CPNS tanpa tes merupakan komitmen para wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang tercecer, terselip, dan tertinggal ini,” ujar Dasuki yang didampingi Kepala Pusat Informasi dan Humas, M. Muhadjir.

Ia menjelaskan bahwa setiap guru berstatus bukan PNS yang mengajar sebelum tahun 2005 berhak mendapatkan kenaikan status menjadi CPNS asalkan memenuhi kualifikasi dan syarat tertentu. “Dia mengajar terus menerus tanpa putus, memenuhi 24 jam mengajar per minggu, diangkat oleh pejabat yang berwenang, serta penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD,” papar Dasuki.

Namun, ia mengingatkan, guru yang telah melakukan verifikasi data dan dinyatakan lulus, tidak dapat diangkat sekaligus dalam tahun yang sama. Ini disebabkan terbatasnya anggaran yang pemerintah miliki. “Jadi, memang guru harus sabar. Kami tidak mungkin mengangkat sekaligus guru yang berstatus honorer itu menjadi CPNS. Prosesnya harus bertahap,” tegas Dasuki.

Kepala Biro Kepegawaian Kemdiknas, Mashuri Maschab yang juga hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut menjelaskan bahwa meskipun lulus dalam verifikasi, namun apabila tidak memenuhi ketentuan batas umur maksimum, maka guru tersebut tidak bisa diangkat sebagai CPNS. Namun, berdasarkan kebijakan pemerintah, guru yang tidak diangkat sebagai CPNS berhak atas kebijakan pendekatan kesejahteraan.

Mashuri menjelaskan dengan ketentuan tersebut, maka guru itu tetap mengajar dengan statusnya sebagai honorer tetapi mendapat perhitungan kesejahteraan tertentu. Ia mengungkapkan bahwa guru yang tidak lolos verifikasi akan dikembalikan pada pemerintah daerah. “Pemerintah daerah berkewajiban memberikan gaji di atas UMR (upah minimum regional),” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya peraturan mengenai otonomi daerah, maka kebijakan pendidikan di tingkat dasar dan menengah, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi kewenangan pemerintah daerah. “Jadi, kami tidak berwenang mengangkat guru. Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah,” ujar Mashuri.

Saat berdialog tersebut, perwakilan guru honorer asal Kota Bekasi, Jawa Barat ini menyuarakan sejumlah sikap, di antaranya mendorong peningkatan kesejahteraan dan status bagi pada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer di sekolah negeri. Selain itu, mereka juga mendukung percepatan pembubaran Ditjen PMPTK dan menyambut baik pembentukan tiga direktorat pengganti Ditjen PMPTK.

“PMPTK tidak mengakomodasi guru honorer di sekolah negeri untuk sertifikasi padahal kami memenuhi 24 jam mengajar per minggu dan telah mengabdi selama belasan tahun. Kami ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, namun tidak diberikan kesempatan yang sama,” kata Ketua Komite Guru Bekasi (KGB), Abdul Rozak.

Menanggapi hal itu, Dasuki menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan penggunaan dana APBN, dana tersebut tidak boleh dipakai membiayai aktivitas non-permanen. Itu sebabnya, kata Dasuki, pemerintah tidak dapat memberikan sertifikasi kepada guru yang masih berstatus honorer. “Kalau menyertifikasi guru honorer, berarti kami menyalahi aturan,” tegas Dasuki.

Ia juga menambahkan bahwa permasalahan tercecernya guru honorer di daerah akibat pengangkatan yang dilakukan sepihak oleh Kepala Sekolah. Untuk itu, mulai tahun 2014, Kepala Sekolah yang masih mengangkat tenaga honorer, maka Surat Keputusan pengangkatan dirinya sebagai Kepala Sekolah akan langsung dicabut. “Kami harus tegas, agar permasalahan ini tidak terjadi lagi,” katanya. (ratih)

Guru Honorer 5 Tahun Segera Diangkat CPNS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Guru honorer yang mengajar sebelum tahun 2005 agar melakukan verifikasi data di Badan Pusat Statistik (BPS) mulai Juli - September 2010.

Verifikasi data ini diperlukan agar guru honorer tersebut dapat diangkat statusnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dengan kualifikasi dan syarat tertentu.

Hal tersebut disampaikan Direktur Profesi Pendidik, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemendiknas, Achmad Dasuki di Jakarta, sesuai rilis kemendiknas, Selasa (29/6).

"Pengangkatan guru non-PNS menjadi CPNS tanpa tes merupakan komitmen para wakil DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang tercecer, terselip, dan tertinggal ini," ujar Dasuki.

Ia menjelaskan, setiap guru berstatus bukan PNS yang mengajar sebelum tahun 2005 berhak mendapatkan kenaikan status menjadi CPNS asalkan memenuhi kualifikasi dan syarat tertentu.

"Dia mengajar terus menerus tanpa putus, memenuhi 24 jam mengajar per minggu, diangkat oleh pejabat yang berwenang, serta penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD," papar Dasuki.

Guru yang telah melakukan verifikasi data dan dinyatakan lulus, tidak dapat diangkat sekaligus dalam tahun yang sama. Karena anggaran pemerintah terbatas. Guru yang tidak lolos verifikasi akan dikembalikan pada pemerintah daerah. Pemda berkewajiban memberikan gaji di atas UMR (upah minimum regional).

Ia juga menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya peraturan mengenai otonomi daerah, maka kebijakan pendidikan di tingkat dasar dan menengah, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Permasalahan tercecernya guru honorer di daerah akibat pengangkatan yang dilakukan sepihak oleh Kepala Sekolah. Mulai tahun 2014, Kepala Sekolah yang masih mengangkat tenaga honorer, maka Surat Keputusan pengangkatan dirinya sebagai Kepala Sekolah akan langsung dicabut. (*)

Ribuan Honorer Dikeluarkan

GROBOGAN - Semua tenaga non-PNS yang diangkat setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2005, harus dikeluarkan. Itulah kesimpulan yang diambil dari hasil konsultasi Panitia Khusus (Pansus) III tenaga non-PNS DPRD Grobogan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditemui Kepala Bidang Penyusunan Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sukardiono. Ini menjadi sinyal jelas para pegawai non PNS itu bakal kehilangan pekerjaan.

Konsultasi yang telah dilakukan beberapa hari lalu di Jakarta tersebut sebagai bagian kerja Pansus tenaga non-PNS, setelah beberapa hari melakukan pengecekan dan investigasi seluruh SKPD dan UPTD Grobogan. Berdasarkan data sementara, jumlah tenaga non-PNS di Grobogan sekarang ini mencapai 2.217 orang.

Menurut salah satu anggota pansus, Ahmad Suudi, bupati yang berhak mengeluarkan SK pengangkatan tenaga non-PNS. Tetapi hak tersebut tercabut dengan keluarnya PP 48 Tahun 2005. Jika bupati dilarang menerbitkan SK pengangkatan tenaga non-PNS, apalagi kepala dinas atau Kepala UPTD.

"Di Grobogan jelas terjadi pelanggaran, letaknya jelas pada Kepala UPTD dan SKPD yang mengeluarkan SK pengangkatan atau surat perintah tugas (SPT). Bupati harus memberi sanksi tegas kepala Kepala SKPD dan UPTD karena mereka sudah bertindak diluar kewenangannya," kata politisi dari PKS asal Kecamatan Gubug ini, kemarin.

Suudi menuturkan, keluarnya PP dilatarbelakangi jumlah tenaga honorer yang makin banyak dan tidak terkendali. Hingga pemerintah membuat kebijakan honorer yang dibiayai APBN/APBD dan bekerja terus menerus diangkat jadi PNS. Yang dibiayai APBN/APBD menjadi prioritas karena selama ini sudah ada anggarannya, sehingga tinggal menambah sedikit.

"Dengan demikian, apa yang terjadi di Grobogan, jelas melanggar hukum karena bertentangan dengan PP 48 Tahun 2005. Jika penggajiannya berasal dari APBN atau APBD, berarti itu ada tindakan korupsi yang harus dipertanggungjawabkan karena telah menggunakan keuangan negara tidak sesuai peruntukannya," tegas Suudi.

Sedangkan saran yang diberikan Kepala Bidang Penyusunan Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sukardiono, Pemkab Grobogan harus mengoptimalkan tenaga PNS yang ada. Karena selama ini banyak PNS yang bekerja tidak maksimal.

Tetapi jika ada keinginan menambah tenaga baru (PNS), bupati harus mengusulkan ke pemerintah pusat melalui formasi umum, atau dengan menggunakan sistem outsourcing atau kontrak saja. Dimana, sistem ini juga digunakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai Keppres tentang pengadaan barang dan jasa. (mg7/aj/jpnn)

Solidaritas Pemuda Tuntut Kesejahteraan Guru

21/06/2010 18:23
Liputan6.com, Jakarta: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda untuk Guru Honorer se-Indonesia berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Senin (21/6). Mereka menuntut pemerintah membubarkan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan karena tidak mampu mengakomodasi kesejahteraan guru.

Para mahasiswa juga menuntut agar Kementerian Pendidikan memperhatikan nasib para guru honorer yang hingga saat ini sangat minim akan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan para guru, terutama guru honorer dinilai masih sebatas retorika.

Unjuk rasa ini juga sempat memacetkan ruas Jalan Sudirman menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Mahasiswa berjanji, jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi maka mereka akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar.(TES/ANS)

Pemkot Surabaya Ajukan Kuota 2000 CPNS

SURABAYA | SURYA Online - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan kuota 2.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2010 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Bagian Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya Yayuk Eko Agustin di Surabaya, Senin (21/6/2010), mengatakan, pihaknya hingga kini masih menunggu jawaban dari pemerintah terkait pengajuan tersebut.

“Kami berharap pemerintah pusat menerima permintaan kuota yang diajukan pemkot,” katanya.

Menurut Yayuk, pengajuan kuota tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. Adapun perincian dari kuota 2.000 tersebut adalah sekitar 1.000 CPNS untuk tenaga guru kelas di SD, karena selama ini banyak guru kelas yang merangkap jabatan.

Selain itu, sekitar 300 hingga 400 tenaga medis yang akan disebar di puskemas dan puskesmas pembantu serta rumah sakit milik pemkot dan sisanya adalah tenaga teknis lainnya.

Namun, lanjut dia, jika nantinya BKN memangkas habis kuota yang diajukan pemkot seperti tahun lalu, Yayuk mengatakan pihaknya akan tetap akan mengajukan lagi usulan tersebut.

“Seperti tahun lalu, kami hanya diberi kuota sekitar 200 CPNS dari 2.000 CPNS yang kami ajukan. Kami mengajukan lagi, dan akhirnya ditambah oleh pusat,” ungkap Yayuk.

Dengan belum adanya keputusan tentang kuota CPNS untuk Pemkot Surabaya, tentu saja hingga sekarang pihaknya belum membuka pendaftaran calon pegawai.

Untuk itu, Yayuk meminta kepada masyarakat agar lebih hati-hati jika ada orang atau oknum tertentu yang menjanjikan dapat memasukkan CPNS.

“Jadi jangan tergoda karena memang belum ada penerimaan CPNS. Jika ada yang menawari menjadi CPNS dan meminta uang jutaan rupiah, segera lapor ke kami. Karena itu modus penipuan yang sekarang lagi marak,” ujarnya.

Yayuk mengakui, pihaknya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat soal adanya penipuan dengan modus operandi penerimaan CPNS. Bahkan ada pegawai honorer di Dinkes yang diminta uang oleh seseorang dengan janji akan lolos dalam penerimaan CPNS.

1.295 Tenaga Honorer Banyuwangi Diangkat Menjadi CPNS

Rabu, 16 Juni 2010 | 18:42 WIB
TEMPO Interaktif, BANYUWANGI - Sebanyak 1.295 tenaga honorer di Banyuwangi, Jawa Timur, diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Surat pengangkatan mereka diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Rabu sore (16/6).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Banyuwangi I Putu Ngakan mengatakan, Pemerintah Banyuwangi sebenarnya mengusulkan 1.309 tenaga honorer kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. "Namun yang disetujui 1.295 orang," ujarnya.

Sebanyak 14 orang sisanya tidak bisa diangkat karena berbagai alasan. Tujuh orang di antaranya karena belum melengkapi berkas, lima orang mengundurkan diri, dan dua orang meninggal dunia.

Menurut Putu, tenaga honorer yang diangkat terdiri atas 763 orang tenaga administrasi, 433 orang tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan sebanyak 99 orang.

Dengan pengangkatan sebagai CPNS, mereka akan menerima gaji sebesar 80 persen dari gaji PNS atau sekitar Rp 800 ribu. Untuk bisa diangkat menjadi PNS membutuhkan waktu dua tahun.

Nur Kholil, salah satu CPNS di Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mengaku lega menerima SK CPNS itu setelah dia bekerja menjadi tenaga honorer selama 14 tahun. Harapan berikutnya, kata dia, Pemerintah Banyuwangi segera mencairkan gaji yang sudah telat selama enam bulan. "Tapi saya syukuri saja," tuturnya.

Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Sukandi membenarkan gaji tenaga honorer telat enam bulan meskipun anggarannya sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut dia, telatnya gaji mereka karena Pemerintah Banyuwangi masih menunggu surat keputusan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dari Kementrian Pendayagunaan dan Aparatur Negara. "Tapi tidak lama lagi akan kita cairkan," ucapnya.

Sebelumnya, pertengahan Maret 2010 lalu, sejumlah guru bantu melapor ke Kementrian Pendayagunaan dan Aparatur Negara berkaitan dengan belum diangkatnya 140 guru bantu sebagai CPNS meski sudah melakukan pemberkasan tahun 2007. Akibatnya, 140 guru bantu itu tidak dapat menikmati gaji 80 persen. IKA NINGTYAS.

Ahmadi Merasa Punya Beban terhadap GTT

Kota Malang, Jawa Timur, Ahmadi masih mempunyai beban terhadap nasib sekitar 864 Guru Tidak Tetap (GTT) di kota tersebut.
Masalahnya, upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam mengangkat GTT untuk menjadi tenaga honorer PNS selalu terbentur dengan minimnya penyediaan anggaran serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS.

"Pemkot Malang seharusnya mengapresiasikan kinerja para GTT dengan melaksanakan tes CPNS secara terpisah dan bukan bersaing dengan pelamar CPNS yang baru," ucap Wakil Ketua III DPRD Kota Malang itu.

Alasannya, sebagian dari mereka sudah tua dan telah menjadi GTT lebih dari 10 tahun, karena itu, sangat tidak manusiawi jika untuk mendapatkan kursi PNS harus bersaing dengan mereka yang "fresh graduate" atau "kinyis-kinyis."

"Alasan pemkot terkait dengan PP 48/2005 itu sangat tidak rasional, sebab sesuai dengan mandat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka PP itu harus dimaknai secara terbuka. Artinya, PP itu tidak menutup kesempatan bagi GTT untuk menjadi honorer. Pemkot telah mengartikan lain, sebab adanya PP itu dijadikan alasan sebagai penghambat para GTT menjadi honorer," tuturnya.

Alasan minimnya anggaran, ujar kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, perlu dihitung lagi. "Saya rasa jika dihitung-hitung, APBD Pemkot Malang sangat cukup untuk menggaji para GTT," ungkapnya.

Buktinya, kalkulasi total APBD Kota Malang pada tahun 2010 mencapai Rp 844 miliar, jika dipergunakan menggaji GTT, maka setiap GTT akan mendapatkan uang tunjangan sebesar Rp300 ribu per bulan, maka jika dikalkulasi setiap tahun akan mengeluarkan biaya tunjangan GTT mencapai Rp3.110.400.000,00 (Rp3,1 miliar) per tahun.

"Hal itu sangat kecil bila dibandingkan dengan APBD yang dikeluarkan untuk pembinaan olahraga di Kota Malang, yakni sebesar Rp20 miliar per tahun," papar lelaki kelahiran Ponorogo, 29 Nopember 1969 tersebut.

Oleh karena itu, ia berjanji akan memperjuangkan nasib mereka, karena kontribusi GTT sangat besar dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Malang yang cerdas.

"Kontribusi para guru sangat jelas potisif bagi pembangunan pendidikan di Kota Malang dan mereka sudah lama bekerja mendarmabaktikan ilmunya bagi kemajuan bangsa ini, tapi mengapa kok masih dipersulit untuk menjadi honorer ?," kilahnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga akan terus melakukan koordinasi dengan para legislator di DPR RI guna meninjau ulang PP Nomor 43 Tahun 2007 yang menggantikan PP Nomor 48 tahun 2005 dengan berlandaskan aspirasi dari para GTT yang masuk.

"Sebelum saya berhenti menjadi anggota legislatif, saya masih merasa mempunyai amanah atau beban memperjuangkan GTT yang hingga hari ini belum jelas statusnya," tukasnya.

Formasi CPNS 2010, 2.805 Honorer Pemko Medan Antre

MEDAN- Formasi pengangkatan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun 2010 lebih mengutamakan pelamar umum. Sebab pegawai honorer Pemprov telah habis dan diangkat sebagai CPNS tahun 2009 lalu.

Hal itu diungkap Kepala Bidang (Kabid) Pe-ngadaan dan dan Pembinaan BKD Provsu Pandapotan Siregar SH, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (2/6). Dijelaskannya, Database 2009 Pemprovsu lalu mencatat, seba-nyak 255 pegawai honorer telah diangkat menjadi CPNS. “Jadi, untuk formasi 2010 kemungkinan penerimaan lebih memprioritaskan dari pelamar umum,” ujarnya.

Dia mengakui, berdasarkan pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) EE Mangindaan formasi CPNS 2010 memberikan kuota yang lebih besar terhadap pegawai honorer yakni sebesar 40 persen, namun karena kenyataannya di Pemprov sendiri sudah tak ada tenaga honorer, maka instruksi itu tak berlaku.

Pada formasi CPNS tahun 2009 lalu kata dia, kuota terhadap pegawai honorer hanya sebesar 30 persen sedangkan tahun ini meningkat 10 persen. “Sekarang menjadi 40 persen untuk pegawai honorer dan 60 persen bagi pelamar umum,” bebernya.

Walau demikian kata dia, hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya karena masih menunggu keputusan langsung dari pusat ke daerah. “Biasanya BKD baik Provsu maupun kab/kota, akan dipanggil dan melaksanakan rapat terlebih dahulu dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Setelah itu, barulah bias diberitahukan data lengkapnya berapa CPNS yang akan diterima dan sebagainya,” tambahnya.
Sementara di Pemko Medan sendiri, saat ini sebanyak 2.805 tenaga honor mengantri untuk diangkat menjadi CPNS. Jumlah itu berkurang 182 honorer yang tahun lalu sudah diangkat menjadi PNS. Meski demikian, Pemko Medan belum mengetahui pasti apakah akan ada pengangkatan pada formasi penerimaan CPNS tahun ini. “Kita masih menanti dari pusat. Kalau memang ada formasi, maka kita akan umumkan. Tapi sejauh ini belum ada kabar,” kata Hanas Hasibuan Kabag Humas Pemko.

Tahun lalu kata Hanas, 182 tenaga honor sudah diangkat menjadi PNS. Meskipun belum menerima NIP karena data mereka masih berada di BKN. “Tahun lalu 182 tenaga honorer sudah diangkat jadi PNS. Bisa jadi tahun ini juga ada lagi, kita lihat saja kepastian dari pusat,” sambung Hanas.
Dari 2.805 tenaga honor yang bertugas di lingkungan Pemko Medan, lumbungnya berada di sejumlah SKPD seperti RS Pirngadi, Dinas Pertamanan, Dinas Kebersihan, Badan Perparkiran dan Dinas Pendidikan.

Khusus di Dinas Pendidikan, khususnya guru yang masih menjadi honor bahkan jumlahnya mencapai 16.648 orang. Jumlah di luar yang ada di database BKD, sejumlah 2.905 orang. Dari jumlah itu, yang terbanyak tenaga honorer guru adalah di tingkatan SD dengan jumlah 7.175, disusul SMP 4.219, SMA sebanyak 3.134 dan SMK sebanyak 2.120 orang.

Terpisah, Kepala Bidang Program dan Mutasi di BKD Kota Binjai Bahrin juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, sampai saat ini Pemko Binjai belum mengetahui apakah pengangkatan CPNS formasi untuk tahun 2010 akan dilakukan.

Kalau di PP No.48 tahun 2005 perubahan PP No.43 tahun 2007 kata Bahrin, dikatakan bahwa, setiap tenaga honorer yang gajinya dari APBD atau APBN, bisa diangkat menjadi PNS. Sementara, kalau tenaga honorer yang gajinya non APBD atau APBN, sampai sekarang belum ada peraturannya. “Itu makanya sekarang lagi diurus, namanya Rancangan Pertauran Pemerintah (RPP),” ujar Bahrin.RPP untuk tenaga honorer sambungnya, sudah diurus selama setahun terakhir di Menpan dan BKN. Bahkan, sampai sekarang belum diketahui apa hasilnya. “Kami belum ada dapat kabar, apakah peraturan baru bisa mengangkat tenaga honorer yang gajinya non APBD atau APBN,” ucapnya.

Parahnya, Bahrin tidak mengetahui berapa jumlah tenaga honorer di Kota Binjai untuk tahun 2010 ini. “Kalau jumlah tenaga honorer saya belum tahu, soalnya data masih di setiap Dinas dan belum ada menyerahkan laporannya kepada kami. Sebab, yang menggaji tenaga honorer di setiap Dinas adalah Dinas itu sendiri,” tandasnya.

Hal yang sama juga diakui oleh BKD Kabupaten Karo dan Langkat. Kedua kabupaten tersebut sampai kini belum bisa memstikan apakah akan melakukan rekrutmen CPNS tahun ini. “Tembusan hal itu hingga hari ini (kemarin) belum sampai kepada kami. Jika memang demikian kita juga turut menyambut gembira,” sebut Kepala BKD Kabupaten Karo, Drs Kawar Sembiring.

Menurut Kawar, sebelumnya pihak honorer juga kerap mendatangi BKD Karo, guna menanyakan status mereka terkait pengakatan jadi CPNS. Namun menurutnya, sejauh ini, tenaga honorer yang jumlahnya sekitar seratusan (diberbagai SKPD), yang belum diangkat menjadi CPNS, terkait adanya masalah di data base.

Di tempat lain Kabag Humas Pemkab Langkat Syahrizal menjelaskan pihaknya masih menunggu informasi formasi Meneg PAN. “Sampai saat ini kami belum dapat kabar, biasanya kalau ada penerimaan CPNS baru, paling di Bulan September, tapi keterangan resmi belum kita terima dari instansi bersangkutan, mungkin keberangkatan Kepala BKD ke Jakarta terkait persoalan dimaksud, kita tunggu saja lah kabar resminya,” tutupnya. (mag-13/ful/mag-4/ndi/wan)

Guru Honorer Pertanyakan Kesejahteraan

SOREANG, (PRLM).- Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) Kab. Bandung mendatangi gedung M. Toha komplek Pemkab Bandung, Kamis (3/6). Para guru mempertanyakan kesejahteraannya dan menolak seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur seleksi.

Hal itu dikatakan Ketua PGHI Kab. Bandung, Dadi Mulyadi, di hadapan anggota Komisi X DPR-RI, Hj. Popong Djundjunan. Hadir Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung H. Sugianto, anggota Komisi D DPRD Kab. Bandung Hj. Etti Hilman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Bandung H. Juhana, dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidilkan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Bandung Ir. Hj. Mulyaningrum.

"Kedatangan para guru honorer untuk menindaklanjuti tuntutan berkaitan dengan kesejahteraan dan penolakan penerimaan CPNS jalur seleksi. Seharusnya Pemkab Bandung menjadwalkan pengangkatan guru-guru honorer secara otomatis secara bertahap," kata Dadi.(A-71/A-147)***

40 Persen Jatah Honorer

JAKARTA -- Porsi tenaga honorer dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2010, masih tetap besar. Jika sebelumnya Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menyatakan bhwa perbandingan prosentase tenaga honorer dan pelamar umum 30 : 70 persen, kini angkanya berubah. Jatah honorer bertambah 10 persen sehingga menjadi 40 persen.

"Tapi 40 persen itu maksimal ya. Prinsipnya, pelamar umum harus tetap diprioritaskan dengan prosentase 60 persen," kata Deputi Menneg PAN&RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho di Jakarta, Selasa (1/6).

Penambahan ini, menurut Ramli, karena meningkatnya jumlah tenaga honorer tertinggal alias tercecer. Dari yang awalnya 102 ribu menjadi 300 ribuan lebih. "Memang masih harus divalidasi lagi data-datanya. Tapi pemerintah telah menetapkan jatah honorer maksimal 40 persen," ujarnya.

Jika dari hasil validasi dan verifikasi angkanya melebihi jatah 40 persen dari formasi nasional, pemerintah akan menyelesaikannya secara bertahap. "Tidak mungkin kalau jumlah honorer tertinggal misalnya 350 ribu lantas kita selesaikan tahun ini. Paling tidak separuhnya dulu, sisanya tahun depan," cetusnya.

Adapun honorer yang akan jadi prioritas tahun ini adalah honorer tertinggal dan guru bantu yang pengangkatannya oleh Mendiknas dengan sumber dana APBN/APBD, tapi diperbantukan di sekolah swasta. Sedangkan honorer non APBN/APBD yang bekerja di instansi pemerintah diselesaikan 2011. (esy/jpnn)