Rekomendasi Rapat Koordinasi Jajaran DPP- FTHSNI

Rekomendasi
Rapat Koordinasi Jajaran DPP- FTHSNI
( Pasca Audiensi Nasional FTHSNI Bersama Kementrian PAN-RB )
14 Desember 2010
Di Gedung PGRI Jl. tanah abang no 3 Jakarta Pusat

PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, oleh karena Rahmat-Nya, kami masih tetap eksis dan setia melaksanakan tugas negara sebagai Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas di Sekolah Negeri.
Kami Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas di sekolah negeri, telah merasakan kelelahan dan titik jenuh, karena tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang telah kami lakukan. Kami merasa mendapat titik terang ketika Komitmen Pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS/PNS mulai formasi tahun 2005-2009.
Komitmen Pemerintah tersebut direalisasikan dengan menerbitkan PP NO. 48 tahun 2005 dan merevisinya menjadi PP No.43 tahun 2007 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS/PNS. Walaupun dalam implementasinya kami dari tenaga honorer yang dibiayai oleh dana Non APBD/APBN belum dapat diakomodir menjadi CPNS/PNS sampai hari ini, walaupun dalam PP tersebut jelas tertuang hak kami terutama dalam pasal 6 ayat 2.
Dalam perkembangan peraturan pemerintah baru tentang pengangkatan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai oleh dana Non APBD/APBN sudah selalau dibahas dalam tingkat menteri maupun DPRRI sejak tahun 2006 s.d saat ini. Dari hasil Audiensi Nasional tanggal 15 Desember 2010 di Kementrian Pan-RB RPP Tentang tenaga honorer sudah pada penyelesaian dan pengesahan persiden. Maka Jajaran DPP FTHSNI mengadakan koordinasi sebagai tindak lanut hasil Audiensi Nasional dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada : Kementrian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi, Kementrian Keuangan, Kementrian Hukum dan Ham, Sekretaris Negara, dengan Tembusan Ketua DPRRI dan Presiden.

DASAR REKOMENDASI

Berdasarkan dokumen yang telah diterbitkan oleh pemerintah dan atau berbagai hasil audiensi FTHSNI dengan khususnya bersama dengan KEMENTRIAN PENDAYAGUNAAN APARUATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI, maka kami menyususun sebuah Rekomendasi dengan berpijak pada :

1. PP No. 48/2005 jo PP No. 43/2007 khususnya pasal 6 ayat 2
2. Suarat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : 01/M.PAN/I/2006 tanggal 11 Januari 2006, Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS/PNS formasi tahun 2005
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : 05 tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010, Tentang Pendataan Tenaga Honorer yan bekerja dilingkungan Instansi Pemerintah
4. Hasil Audiensi Nasional DPP FTHSNI yang didampingi oleh PGRI, TIM ADVOKASI dengan Jajaran Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara yaitu SEKMENPAN, Deputi SDM, HUMAS pada hari Selasa 14 Desember 2010 jam 11.00 wib di Kantor MENPAN-RB Jakarta tentang Penyelesaian Pengangkatan CPNS Tenaga Honorer Non APBN/APBD atau Tenaga Honorer Kategori II dan Kebijakannya.
   

ISI REKOMENDASI

• Mohon kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Peraturan Pemerintah, tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS/PNS.Mohon kepada pemerintah untuk membentuk TIM Pengawasan Implementasi PP Tenaga Honorer yang melibatkan Tim Independen dari unsur PGRI dan Forum.
  

PENUTUP
Demikianlah isi Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Terbatas DPP-FTHSNI, dengan harapan pemerintah segera menindak lanjuti sebagai jawaban atas janji pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer. Semoga Allah SWT Senantiasa meridhio itikad baik kita demi kemajuan bangsa dan Negara.

Jakarta, 20 Desember 2010

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di www.watubudug.blogspot.com