Pemerintah Prioritaskan Tenaga Honorer Menjadi PNS

25-Jan-2010
Persoalan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS nampaknya mulai menemukan titik terang. Dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi II, VIII dan X DPR dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E Mangindaan, Menteri Agama Surya Dharma Ali dan Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh yang dipimpin Ketua Komisi II Burhanuddin Napitupulu (F-PG) didampingi Abdul Kadir Karding (F-PKB), Mahyuddin (F-PD), Heri Akhmadi (F-PDI Perjuangan) dan Taufik Effendi (F-PD) di ruang KK II Gedung Nusantara DPR, Senin (25/01), terungkap bahwa pemerintah dalam menerima formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih mengutamakan tenaga honorer.

Menurut E.E Mangindaan, hal itu terbukti dari langkah yang diambil pemerintah dalam kurun waktu tahun 2005-2009. ”Sudah dilaksanakan penyelesaian tenaga honorer sejak 2005-2009,” katanya.

Jumlah tenaga honorer yang menanti untuk diangkat menjadi CPNS di seluruh wilayah Indonesia mencapai ribuan orang. Dalam kurun waktu tersebut, lebih dari setengahnya telah diangkat menjadi PNS.

”Tenaga honorer berjumlah 920 ribu lebih dan sebanyak 899 ribu telah ditetapkan menjadi PNS,” ujar E.E Mangindaan yang juga mantan Ketua Komisi II DPR Periode lalu.

Dalam pertemuan itu, Menpan dan Reformasi Birokrasi menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Tenaga honorer yang terbanyak diangkat menajdi PNS adalah guru, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh.

”Selama tahun 2005 sampai 2009, penerimaan PNS lebih banyak dari honorer,” jelas E.E Mangindaan seraya menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan tenaga honorer menjadi PNS.

Sementara itu Yassona H Laoly (F-PDI Perjuangan) dalam pertemuan itu menilai pemerintah masih kurang serius dalam menangani permasalahan tenaga honorer. Menurutnya ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan dalam pertemuan itu dapat mencerminkan kekurangsungguhan pemerintah dalam menyelesaiakn persoalan ini.

”Ada Kementrian yang tidak serius menangani hal ini,” katanya.
Ia mendesak adanya jaminan dari presiden dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS.

Hujan Interupsi

Sebelum Rapat Kerja Gabungan tersebut dimulai, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso membuka pertemuan itu. Hujan interupsi langsung menandai dibukanya Rapat Kerja Gabungan.

Sejumlah Anggota Dewan mempermasalahkan ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan dalam pertemuan itu. Sejumlah Anggota Dewan diantaranya Hasrul Azwar (F-PPP), Ganjar Pranowo (F-PDI Perjuangan) dan M. Oheo Sinapoy (F-PG) meminta Wakil Ketua DPR mempertanyakan mandat yang diberikan kepada pengganti Menteri yang tidak dapat hadir di Rapat Gabungan.

Dewan tidak ingin hasil pertemuan Rapat Kerja Gabungan hanya menghasilkan rekomendasi lagi bukan keputusan yang lebih maju. M. Oheo Sinapoy dalam interupsinya menilai ujung dari permasalahan ini tetap berada di Menteri Keuangan karena menyangkut persoalan anggaran.

”Masalah krusial ada di Menkeu,” katanya.
Setelah Priyo memberi waktu kepada tiga wakil menteri untuk memberi penjelasan atas mandat yang diberikan, akhirnya Rapat Kerja Gabungan tersebut dapat berlangsung.

Sementara itu Jazuli Juwaeni (F-PKS) dalam interupsinya meminta supaya menteri yang tidak mendukung ataupun mengelak hasil pertemuan ini untuk di reshuffle. ”Siapa (menteri) yang mengelak, kita minta Presiden untuk mereshuffle,” tegasnya. (bs)

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di www.watubudug.blogspot.com