Ketua PGRI: Satu Juta Guru Honorer Dizalimi Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM--Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dr. H. Sulistiyo, M.Pd, mengatakan satu juta guru honorer di Indonesia dizalimi pemerintah karena penghasilan tidak sesuai dengan beban kerjanya. "Dalam bahasa agama mereka itu dizalimi. Bayangkan mereka bekerja satu bulan penuh, dengan beban kerja melebihi guru pegawai negeri sipil (PNS) tetapi dibayar hanya dua ratus ribu per bulan," katanya usai menggelar seminar terkait Hari Guru ke-17 dan Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-65, di Mataram, Jumat petang.

Pernyataan tersebut mengomentari berbagai pandangan miring terhadap guru-guru yang memperoleh tunjangan sertifikasi, sehingga tingkat kesejahteraanya meningkat, namun belum menunjukkan profesionalitas sebagai tenaga pendidik. Ia mengakui memang para guru berstatus PNS yang sudah disertifikasi belum memiliki profesionalitas sesuai dengan harapan meskipun sudah memperoleh tunjangan. Namun, jumlah guru yang memperoleh tunjangan masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah guru termasuk guru honorer di Indonesia.

Menurut Sulistiyo, profesionalitas guru yang belum mengalami perubahan meskipun kesejahteraan meningkat, sebagai akibat dari potret pembinaan guru di masa lalu. "Jadi hari ini dapat tunjangan. Tapi jangan harap besok guru sudah profesional," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya telah meminta kepada Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidik (LPTK) melakukan reposisi atau perubahan pembinaan kepada para guru dengan meningkatkan empat kompetensi para guru, yaitu kompetensi profesi, pedagogik, sosial dan kepribadian. "Kompetensi para guru ibarat skala yang memiliki dua angka berbeda yakni angka 100 dan 0. Ada guru yang mampu mencapai skala 100, ada juga yang berada di posisi 0. Perlu ada tahapan untuk melakukan perubahan," katanya.

Pada kesempatan itu juga Sulistiyo menanggapi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28/2010 tentang Mutasi Kepala Sekolah, menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional, hanya khusus berlaku bagi kepala sekolah. Padahal para guru juga rentan menjadi korban politik terutama pascapemilihan kepala daerah.

Menurut dia, mutasi para guru jangan lagi bernuansa hukuman. Kepala daerah seyogyanya melakukan mutasi sebagai sebuah pembinaan kepada para guru untuk meningkatkan profesionalitas.
"Makanya kemarin saya sempat menggugat Wali Kota Bima, karena melakukan mutasi terhadap kepala sekolah dan guru yang nuansanya politis," kata Sulistiyo menambahkan.

Pegawai Honorer Kecewa

TEMANGGUNG - Ratusan tenaga honorer, kemarin berbondong-bondong ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Jalan A Yani, Temanggung. Pasalnya pendataan tenaga honorer yang dianggap mereka akan otomatis menjadi isyarat diterima sebagai PNS. Namun nyatanya, tidak.

Menyikapi kondisi ini, Kepala BKD Sutikno melalui Kabid Pengembangan Pegawai BKD, Sri Hariyanto, kemarin, membantah anggapan itu. Menurutnya, tenaga honorer yang memenuhi syarat dan pendidikannya sesuai formasi, diminta tetap mendaftarkan diri dalam seleksi CPNS 2010 jalur umum.

Sebab, pendataan oleh BKD tersebut bukan merupakan perekrutan CPNS dari tenaga honorer, dan bukan pula jaminan bagi mereka untuk diangkat sebagai PNS. Ratusan tenaga honorer pun mengaku kecewa setelah adanya kabar terbaru ini.

Pihak BKD sendiri menegaskan, pendataan itu atas perintah Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenag PAN), untuk mengetahui jumlah tenaga honorer di Indonesia secara umum. Dalam surat perintah tersebut hanya disebutkan, pendataan dilakukan sembari menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) yang baru mengenai tenaga honorer.

Namun, tidak disebutkan, pendataan untuk kepentingan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS otomatis. Akhirnya, nantinya, tenaga honorer pun harus berjuang menentukan nasib lewat tes normal dalam perekrutan.

Dibutuhkan 207 CPNS
Pemkab Temanggung pada Sabtu (13/11) lalu telah mengumumkan lowongan CPNS 2010 jalur umum. Jumlah total kebutuhan CPNS Pemkab sebanyak 207 formasi, meliputi tenaga guru (93 formasi), tenaga kesehatan (62 formasi), dan teknis lainnya (52 formasi).

Tenaga guru, kebutuhannya adalah guru kelas SD (73 formasi), serta guru SMP untuk bidang studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPS, IPS dan TIK, total sebanyak 15 formasi. Kemudian kebutuhan guru SMK sejumlah 5 orang, yakni, guru teknik produksi konstruksi kayu, elektronika industri, mekatronika dan rekayasa perangkat lunak.

Tenaga kesehatan, meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, penyuluh kesehatan, analis kesehatan, sanitarian, nutrisionis, perekam media, fisioterapis, terapi wicara dan terapi kerja.

Sedangkan tenaga teknis lain, meliputi pranata komputer, verifikator keuangan, arsiparis, pustakawan, admistrasi umun RS, instruktur listrik, instruktur otomotif, instruktur bangunan, penata ruang, teknisi bangunan dan rumah, paramedik veteriner, pengawas benih ikan, pengawas budidaya perikanan, penyuluh perikanan.

Termasuk posisi penyuluh perindustrian dan perdagangan, surveyor pemetaan tanah, pamong budaya, penyuluh KB, pengawas telekomunikasi, pengawas lalin, pengujuji kendaraan, analis tata praja dan penyuluh sosial. her-skh

Wonosobo Tetap Adakan Tes CPNS Mandiri

SEMARANG - Kendati Gubernur Bibit Waluyo mempertanyakan loyalitas kabupaten yang ingin menyelenggarakan seleksi CPNS secara mandiri, Kabupaten Wonosobo tetap akan melakukannya tanpa menginduk ke Pemprov Jateng.

Bupati Wonosobo Kholiq Arif selepas menghadiri sebuah acara di Hotel Grasia Semarang, Sabtu (6/11) lalu, menegaskan hal tersebut.

Menurut dia, Pemkab sudah bersiap untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri. ”Penawaran beberapa perguruan tinggi sudah masuk,” katanya.

Disinggung mengenai kabupaten mana saja yang mungkin mengikuti jejak Wonosobo, Kholiq hanya tertawa kecil.

Dia berkeyakinan, langkahnya untuk menyelenggarakan seleksi CPNS tahun ini secara mandiri tidak menyalahi ketentuan. ”Gubernur juga sangat memahami hal tersebut,” katanya.

Apakah pemahaman Gubernur Bibit Waluyo yang dimaksud pernah disampaikan kepada Bupati Wonosobo? ”Oh tidak. Saya hanya baca di koran saja, dan Gubernur intinya mempersilakan,” kata Kholiq.

Di Wonosobo, saat dilantik sebagai bupati oleh gubernur beberapa waktu lalu, Kholiq mengaku tidak ada pengulasan masalah CPNS oleh gubernur. (H30,H23-35)

Dipastikan Pendaftaran CPNS Akhir November

JAKARTA--Pendaftaran CPNS dipastikan akan dibuka akhir November 2010. Kepastian ini menyusul telah selesainya penetapan rincian jabatan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB Ramli Naibaho menjelaskan, hingga Jumat (5/11), proses penetapan rincian jabatan sudah pada tahapan teknis administrasi. Misalnya mengenai penomoran berkas, penyiapan amplop, dan tanda terima rincian jabatan dari Kemenpan-RB ke masing-masing kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Sekarang lebih ke tahap pengadministrasian saja. Setelah itu tinggal diserahkan ke masing-masing BKD," kata Ramli Naibaho kepada JPNN, Jumat (5/11). Kapan daerah sudah bisa mengambil rincian jabatannya? Ramli menjelaskan, rincian jabatannya itu sudah bisa diambil pekan depan.

"Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar sehingga jadwal penerimaan seleksi CPNS tidak bergeser dan sesuai jadwal yang ditetapkan akhir November," ungkapnya. Meski telah menetapkan akhir November seleksi CPNS dibuka, namun Ramli menegaskan, semua keputusan diserahkan ke pemda. Pemerintah pusat hanya meminta agar penerimaan CPNS daerah dilakukan serentak untuk menghindari double pelamar.

Secara terpisah, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB, Kuniyati, menjelaskan, seluruh rincian jabatan dari semua daerah sudah beres. Termasuk yang dari Pemprov Sumut, Bengkulu, dan Papua, yang sebelumnya terlambat gara-gara data rincian jabatan yang dikirim lewat fasilitas surat elektronik (e-mail) oleh sejumlah kabupaten/kota yang ada di ketiga provinsi itu ternyata kosong. Begitu pun, data di dalam cakram digital (CD) yang dikirim ke Kementrian PAN-RB, begitu dibuka, juga kosong alias tak ada datanya sama sekali.

"Sekarang sudah beres semua. Tinggal administrasi. Minggu depan sudah bisa diserahkan ke daerah," ujar Kuniyati. Dijelaskan, untuk masalah rincian jabatan, sudah tidak ada lagi tarik-menarik usulan dari daerah. Sebelumnya, terkait rincian jabatan ini, sering kali berkas data yang diusulkan bolak-balik dari pusat ke daerah. "Yang sebelumnya belum klir, sekarang sudah beres, termasuk Sumut," terangnya. Kemenpan-RB sudah menerima data rincian jabatan dari seluruh BKD kabupaten/kota se-Sumut.

Dalam kesempatan yang sama, Kuniyati menjelaskan, persoalan yang terjadi untuk Sumut sebelumnya adalah menyangkut teknis pengiriman data saja. "Disketnya kosong, jadi kita nggak bisa nggarap. Kan kita nggak bisa ngarang-ngarang. Ada yang gak dikirim-kirim e-mail-nya," ujar Kuniyati.

Sebelumnya Kuniyati menjelaskan, Kementrian PAN-RB sudah mengirimkan format baku formulir yang tinggal diisi. Begitu sudah diisi, langsung dikirim balik ke Kementrian PAN-RB. Sistem ini guna mempermudah dan mempercepat proses tahapan seleksi CPNS. Hanya saja, lanjut Kuniyati, ada sejumlah BKD yang tidak mampu mengoperasikan program untuk mengisi formulir baku yang sudah ada formatnya itu.

"Ada yang malah membuat format sendiri sehingga kami harus mengetik ulang lagi. Ada yang mengisinya, tapi begitu dikirim, ternyata kosong. Jadi kita minta dikirimi ulang," ujar Kuniyati. Dari kasus ini, lanjut Kun, menunjukkan bahwa ada persoalan SDM yang punya kemampuan IT. Karenanya, dia menyarankan agar formasi CPNS dengan latar belakang pendidikan IT mendapatkan prioritas. (sam/esy/jpnn)

Tenaga Administrasi Honorer Tidak Akan Bisa jadi CPNS

Bagi tenaga administrasi yang berstatus honorer jangan pernah berharap untuk diangkat menjadi CPNS.
Keputusan tersebut diketahui setelah Perwakilan Tenaga Honorer asal Pemalamg yang tergabung dalam Persatuan Tenaga Honorer APBD Pemalang (PTHAP) beraudiensi dengan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB).
Wakil Ketua Komisi A DPRD Pemalang CH Sri Kuswandari kemarin mengemukakan, Teanga Honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) telah beraudiensi dengan Menpan sebanyak dua kali. Audiensi pertama pada Kamis (7/10) lalu belum menemukan titik terang. Mereka kembali membahas persoalan tersebut (audiensi) dengan Menpan pada Rabu (20/10), dan dalam pertemuan kedua tersebut PTT mendapat kepastian bahwa selamanya tidak dapat diangkat menjadi CPNS.
“Ini karena dalam aturan pengangkatan CPNS hanya untuk tenaga honorer kependidikan, kesehatan dan teknis lainnya. PTT (tenaga honorer) ini merupakan tenaga administrasi, sehingga tidak memenuhi syarat pengangkatan (tidak dibutuhkan),” jelasnya. (sumber Suara Merdeka 2 November 2010)

Dengan dilaksanakannya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka mau tidak mau sekolah harus mengangkat tenaga administrasi. Keberlangsungan Proses Belajar dan Mengajar di sekolah juga tidak terlepas dari peran tenaga administrasi. Karena dalam suatu sekolah terdapat kerjasama suatu tim, yaitu kepala sekolah sebagai seorang Manajerial, Guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga administrasi sebagai tenaga kependidikan.
Pemerintah Pusat hanya melihat dari sudut pandang sendiri yaitu tenaga adminstrasi (di kantor-kantor Pemerintan sudah terlalu banyak) sehingga Tenaga Administrasi dianggap tidak dibutuhkan lagi.
Tukang sapu, juru parkir, juru karcis pasar dan satpam ternyata lebih dibutuhkan daripada tenaga administrasi.
Semoga bagi mereka yang berstatus sebagai tenga administrasi honorer dapat berbesar hati menerima kenyataan ini.

Sumber : MSB Brebes

Usul 500 CPNS, Disetujui 295

MANOKWARI – Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tidak langsung menyetujui usulan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diajukan pemda. Contohnya Pemprov Papua Barat, yang mengusulkan 500, namun hanya disetujui 295. Sedang untuk tingkat kabupaten/kota, kuotanya variatif.

"Jatah CPNS formasi untuk khusus di lingkungan Pemprov Papua Barat hanya mendapat kuota 295, yang kita usulkan 500 kursi. Sedangkan untuk kabupaten/kota jumlah bervariasi tergantung kebutuhan," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Ka BKD) Provinsi Papua Barat, Drs Yustus Meidodga kepada Manokwari Pos (grup JPNN), kemarin.

Untuk proses seleksinya, nantinya akan dilakukan serentak antara Pemprov Papua Barat bersama pemerintah kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. Rencananya, pendaftaran akan dibuka November ini juga. Mengenai kepastiannya, masih menunggu pengumuman resmi dari pusat. ‘’Kita tunggu perintah dari pemerintah pusat. Ya, kita harapkan bulan November ini,’’ imbuhnya lagi.

Yang jelas, saat ini formasi CPNS untuk provinsi dan kabupaten/kota sudah ditetapkan. “Sudah ada kuotanya untuk masing-masing daerah. Tinggal diumumkan,” ujarnya saat ditemui di kantor gubernur.

Yustus menjelaskan, keseluruhan proses pengadaan CPNS mulai dari lamaran, proses pemberkasan, usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) sampai dengan penerbitan SK tentang pengangkatan CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel serta tidak dipungut biaya. Karena itu apabila ada oknum yang menjanjikan dan meminta sejumlah imbalan berupa uang atau dalam bentuk apapun, dia mengimbau agar tidak ditanggapi. (lm/sam/jpnn)

Persoalan Tenaga Honorer Tuntas November 2010

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura Djamal Aziz mengatakan pengangkatan guru honorer harus bisa diselesaikan pada November 2010. Hal itu diungkapkan Djamal seusai Rapat Kerja (Raker) Gabungan Komisi II, VIII, dan X DPR dengan beberapa menteri Terkait, seperti Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Menteri Pertanian Suswono, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang dilakukan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (26/4).

"Kalau bisa November ini sudah dimatangkan dan diselesaikan semua persoalannya. Karena sudah molor setahun, sebab sejak zaman Pak Burnap seharusnya pada November 2009," tegas Djamal. Ia menceritakan bahwa di daerah ada guru honorer yang menerima gaji Rp 60 ribu tiap tiga bulan sekali dan sudah dari 2005 mengabdi tanpa ada kejelasan pengangkatan.

Bahkan, anggota dari FPG Ferdiansyah dengan mengusulkan agar DPR dan pemerintah segera membahas pengalokasian anggaran untuk pegawai honorer dalam APBNP 2010. "Setelah rapat ini, tidak ada salahnya ada rapat untuk anggaran dalam menampung tenaga honorer," tukasnya.

Sementara itu Abdul Gaffar Patappe (F-PD) menilai persoalan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS jangan sampai berlarut-larut. Ia mendesak pemerintah untuk segera dapat menyelesaikan persoalan tersebut. "Pemerintah segera merealisir persoalan tenaga honorer," katanya.

Menurutnya, berlarut-larutnya pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS akan memberi kerisauan kepada yang bersangkutan. Gaffar menilai persoalan ini merupakan permasalahan masa depan bagi seluruh tenaga honorer yang punya kesempatan diangkat menjadi CPNS. "Biar bagaimanapun ini untuk masa depan mereka (tenaga honorer)," ungkapnya.

Dalam kesimpulan Raker Gabungan tersebut, sepakat untuk merumuskan dan menuntaskan penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Kedua, Pemerintah akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keputusan rapat gabungan Komisi II, Komisi VIII dan KOmisi X DPR RI tentang masalah tenaga honorer sebagai bahan dalam perumusan Peraturan Pemerintah

Di samping itu, lanjut Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi menyatakan forum juga meminta agar dalam pelaksanaan veifikasi dan validasi tenaga honorer diselesaikan selama tiga bulan dengan mempertimbangkan formasi CPNS tahun 2010. Perlu dipertimbangkan sanksi hukum untuk mengantisipasi manipulasi dan rekayasa administrasi daam verfikasi dan validasi.

Dalam pemaparannya, Menneg PAN dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan PP 43 Tahun 2007 dan PP 48 Tahun 2005 sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu PP yang kita sedang persiapkan sekarang ini juga sesuai dengan PP 48 Junto PP 43. Namun, sebelumnya terbitnya turan baru, yang diangkat menjadi PNS yang memenuhi syarat memenuhi PP 48 Tahun 2005 dan PP 43 Tahun 2007 yang tercecer.

"Yang sudah memenuhi syarat PP 48 dan 43 ini disetujui dan diangkat tanpa tes. Yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang diangkat tes sesama tenaga honorer. Bagi yang tidak berhasil digunakan pendekatan kesejahteraan. Bagi tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang yang bukan dibiayai oleh APBD/APBN ini dilakukan pendekatan dengan kesejahteraan," tegasnya.

Mangindaan menyatakan saat ini yang terdaftar sebagai tenaga honorer mencapai 197.678 orang. Mangindaan menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan mulai Agustus 2010 sampai dengan Maret 2011. "Validasi dan verifikasi akan diumumkan dipublik selama satu bulan," jelasnya.

Sedangkan Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan di Kementrian Pertanian ada tenaga honorer sebanyak 1.308 orang. Terdiri atas tenaga honorer penyuluh sebanyak 1.270, dan 71 orang tenaga strategis lainnya.

Sumber : MetroTV News

Pendaftaran CPNS Mulai November 2010

Masyarakat yang ingin menjadi aparat pemerintah segera bersiap-siap. Pemprov Jatim mulai 12 November akan membuka pendaftaran untuk 283 kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sekdaprov Jatim Rasiyo mengatakan pendaftaran CPNS akan dilaksanakan selama dua minggu, yakni 12–25 Nopember, melalui internet. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penumpukan ribuan pelamar yang menyerbu loket pendaftaran, seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

“Selain itu, dengan mendaftar lewat internet, juga menghindari terjadinya tatap muka antara calon pendaftar dengan panitia CPNS,” ujarnya, Kamis (7/10) dalam rapat koordinasi dengan pemkab/pemkot se-Jatim, di Kantor Gubernur Jl Pahlawan.

Setelah mendaftar, calon CPNS dapat mengirimkan berkas fisik syarat pendaftaran melalui pos ke Kantor Badan Kepegawaian (BKD) Pemprov, untuk diverifikasi. Proses verifikasi dilakukan selama sembilan hari. Diperkirakan 4 Desember pelaksanaan ujian atau tes akademis akan digelar. “Sekitar sepuluh hari kemudian atau 14 Desember, hasilnya tes akan diumumkan,” jelas Rasiyo.

Setelah diumumkan, pemprov, kata Rasiyo, akan langsung melaporkannya ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB). Hal itu dinilai penting, agar Surat Keputusan (SK) CPNS yang diterima dapat segera diterbitkan.

“Kami berharap per 1 Januari 2011 nanti, mereka dapat langsung bekerja,” imbuhnya.

Kepala BKD Jatim Akmal Boedianto mengatakan, selain di Jatim, pendaftaran rekrutmen CPNS juga akan digelar serentak di empat provinsi lain di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jogjakarta. Ini untuk menghindari terjadinya pendaftar ganda. Artinya, selain mendaftar di Jatim, juga mendaftar di provinsi lain. “Makanya kita terus berkoordinasi dengan provinsi lain, untuk menyesuaikan jadwal agar waktu pendaftaran dan tesnya sama. Tapi, secara informal, sudah ada kesepakatan bersama,” terangnya.

Selain empat provinsi, rekrutmen CPNS di 38 kabupaten/kota juga akan digelar serentak dan bersamaan dengan rekrutmen CPNS pemprov. Tujuannya, untuk menghindari kemungkinan meningkatnya urbanisasi dari daerah lain menjelang seleksi CPNS. “Kalau waktunya bareng, pendaftar pasti akan mengikuti di satu tempat saja. Makanya hari ini, Sekda dan Kepala BKD dari kabupaten/kota diundang untuk mengoordinasikan penjadwalan waktunya,” katanya.

Untuk itu, jika ada perubahan jadwal, maka pihaknya melalui Surat Edaran (SE) Sekdaprov akan memberitahukan kepada pemkab/pemkot yang bertanggung jwab penuh pada proses seleksi CPNS di daerah masing-masing.

Sementara itu, Pemkot Surabaya akan menyiapkan 233 formasi CPNS jalur umum, terdiri dari 105 tenaga pendidikan, 50 tenaga teknis dan sisanya tenaga kesehatan. Kuota ini di bawah pengajuan pemkot ke BKN sebanyak 476 formasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemkot Surabaya Yayuk Eko Agustin mengungkapkan, formasi ini belum final karena minggu depan direncanakan ada tambahan formasi lagi.

Selain jalur umum, tahun ini pemkot juga berencana menambah CPNS dari tenaga honorer. Dari database BKD 2005, ternyata masih 19 honorer yang kancrit alias belum diangkat bersama honorer lainnya, enam di antaranya guru.

Untuk verifikasi data ini, Senin (11/10), tim dari Jakarta yang terdiri dari Sekretaris Negara (Sekneg), Sekretaris Kabinet, BKN, Menpan dan RB, turun ke Surabaya.

“Ápakah betul mereka ini dibiayai oleh APBD, kalau dari APBN mana bukti penerimaannya, surat tugasnya mana. Dan apa betul dia mengajar di sini. Akan dicek semuanya,” katanya. nuji/uus. Ref : Surya