KEGIATAN AUDIENSI FTHSNI DI KANTOR MENPAN, MENDIKNAS DAN ISTANA PRESIDEN TANGGAL 18 - 19 AGUSTUS 2009

Agenda Audiensi dalam rangka mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan payung hukum (PP) bagi tenaga honorer non APBD/N pada tahun 2009. Di kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara :

• Tanggal 18 Agustus 2009 rencana menuju ke Istana Presiden dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dikarenakan Istana Presiden sedang dilaksanakan Gelar Seni Budaya 33 Provinsi.
• Dikementerian PAN perwakilan FTHSNI melakukan audiensi dan diterima dan disambut dengan sangat baik.
• Menpan memberi dukungan serta komitmen yang tinggi untuk segera menuntaskan masalah tenaga honorer sesuai hasil Raker pada tanggal 6 Juli 2009 untuk penyelesaian tenaga honorer Non APBD/N .
• Pihak kementerian PAN menyatakan, Mendiknas belum menyampaikan data tenaga honorer yang benar-benar valid sehingga dianjurkan untuk melobi ke Mendiknas tentang data tenaga honorer non APBD/N dan mendesak Mendiknas untuk segera memasukkan data tersebut ke Menpan dan BKN.
• Pengawalan data oleh FTHSNI mutlak dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan menjaga penggelembungan data di daerah masing-masing.

Di kantor Mendiknas :

• Tim lobi diterima oleh Bapak Dasuki salah satu pejabat di Mendiknas.
• Mendiknas menyatakan telah mengirimkan Data Tenaga Honorer Non APBD/N seluruh Indonesia ke Menpan dan ke BKN melalui Bapak Sapto (Dirjen Prodik Mendiknas) dan telah diterima oleh Bapak Ramli Noubohou di Kementerian PAN. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Kun di Kementerian PAN.

Dari audiensi tersebut jelaslah bahwa Menpan dan Mendiknas sudah melaksanakan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan Tenaga Honorer Non APBD/N untuk segera diberi arah yang jelas menuju perekrutan CPNS.

Pelaksanaan Agenda utama di Istana Presiden dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2009 guna mendesak Bapak Presiden untuk mengesahkan PP tentang Tenaga Honorer Non APBD/N.
Tim lobi diterima oleh Bapak Usman Hamdani (Deputy Aparatur Ketenagakerjaan), beliau menyatakan bahwa surat pengaduan dari FTHSNI nomor : 147/DPP-FTHSNI/VII/2009 yang ditujukan kepada Presiden RI tentang penyelesaian Tenaga Honorer telah diproses dan ditindak lanjuti melalui surat Deputi Mensesneg Bidang Pengawasan Nomor : B-4044/Setneg/D-5/08/2009 telah dikirim ke : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan BKN.

Surat tersebut berupa memo dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang copinya akan di Fax ke DPP dalam waktu 2 s.d 3 hari setelah tanggal 19 Agustus 2009.

Substansi dari hasil audiensi tersebut adalah :

1. Kita wajib bersyukur bahwa payung hukum /PP telah disyahkan dan telah dipersiapkan untuk diundangkan dan masuk ke Lembaran Negara siap untuk dipublikasikan.
2. Bukti PP dimaksud sampai detik ini belum dapat diterima oleh DPP
3. Pendataan akan dilakukan dan proses penginputannya oleh Badan Pusat Statistk Nasional (BPS) FTHSNI sebagai fungsi kontrol pada saat input data tersebut.
4. Pendataan harus selesai mulai bulan September - Desember 2009.

Wacana : Diperirakan perekrutan Jilid I akan selesai pada tahun anggaran 2010-2011

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di www.watubudug.blogspot.com