Hari Ini Finalisasi RPP Honorer jadi PNS

JAKARTA - Tidak sia-sia aksi demonstrasi 20 ribu lebih guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di depan Istana Kepresidenan, Senin (20/2). Hari ini, sepuluh perwakilan PGRI diminta ikut rembukan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo menjelaskan, aksi demonstrasi ribuan guru ini benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa. Sebenarnya dia sudah menghimbau kepada para guru untuk tidak demo. "Tapi upaya pengangkatan honorer ini sungguh kebangetan," kata Sulistyo. Sebab, RPP ini sejatinya sudah bisa disahkan sejak 2009 silam.

Sulistyo menjelaskan, penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Bahkan dia mengatakan, ada salah satu menteri yang berpidato kemana-mana yang isinya justru menyalahkan guru honorer sendiri. "Ya masak pantas ada menteri yang ngomong siap suruh jadi honorer. Sudah tahu gajinya Rp 200 ribu per bulan," kata Sulistyo sambil mewanti-wanti nama menteri yang bersangkutan tidak dikorankan.

Menteri tadi, kata Sulistyo, juga menggunjing para guru honorer tidak memposisikan diri layaknya buruh industri. Pada intinya, guru merupakan sebuah profesi. Jadi, para honorer tidak perlu menuntutu upah layaknya buruh pabrik.

Di tengah kegelisahan sejumlah guru honorer itu, untungnya bisa sedikit terobati. Tepatnya setelah mereka kemarin sore diterima oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Julian Aldrin Pasha, juru bicara presiden. "Dari Kemendikbud diwakili wakil menteri bidang pendidikan. Tapi datangnya telat," ucap Sulistyo.

Hasil dari pertemuan tersebut, hari ini sepuluh perwakilan PGRI diundang untuk ikut rembuk dalam finalisasi RPP pengangkatan tenaga honorer. Pertemuan pembahasan finalisasi ini direncanakan sore nanti (21/2) di kantor Kemen PAN-RB.

Sulistyo menjelaskan, upaya Kemen PAN-RB yang bersedia mengajak perwakilan guru honorer anggota PGRI harus disambut baik. Dengan cara ini, perwakilan honorer bisa ikut menyumbangkan aspirasinya. Langkah ini, kata Sulistyo, bisa menghindari adanya persoalan pelik pasca penandatanganan RPP pengangkatan honorer oleh Presiden SBY.

Selama ini, Presiden SBY memang beralasan tidak segera mengesahkan RPP tersebut karena diliputi kecemasan. Orang nomor satu di republik ini tidak mau ada polemik yang tambah pelik setelah pengesahan RPP tadi. Sehingga, dia meminta Kemen PAN-RB dan kementerian terkait lainnya untuk merumuskan lebih bagus lagi RPP itu.

Jika hari ini finalisasi RPP itu benar-benar rampung, dijadwalkan Kamis draf RPP bisa dimasukkan ke Sekretariat Negara (Sesneg). Sulistyo mendapatkan bocoran jika sudah masuk ke Sesneg, RPP ini akan dibawa di rapat terbatas. Rapat ini akan diikuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Sesneg. "Tidak perlu menunggu sampai April," ujar Sulistyo.

Sebelumnya memang sempat muncul kabar jika Kemen PAN-RB memasang target finaslisasi RPP pengangkatan honorer April mendatang.

Di tengah kabar baik ini, Sulistyo menghimbau para tenaga honorer di daerah. Dia menyerukan supaya para tenaga honorer, baik guru maupun tenaga lainnya, untuk tidak menyetor uang ke bupati atau walikota. Dia menegaskan jika pengangkatan ini murni rencanan negara dan tidak dipungut biaya. "Meski yang datang itu tim sukses bupati atau walikota, jangan mau memberi uang," kata dia.

Selama ini, Sulistyo mengatakan ada laporan jika setiap honorer diminta Rp 40 juta untuk bisa ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama para honorer akan dicoret. Sehingga, tidak bisa mengikuti tahap validasi dan verifikasi. (wan)

Sumber : JPNN.COM

Guru Honorer Dapat Titik Terang

JAKARTA, KOMPAS.com -- Perjuangan ribuan guru dan pegawai tata usaha honorer yang berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2/2012) sejak pagi hingga malam, mulai menemukan titik terang. Pengunjuk rasa yang menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengesahkan payung hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (PNS).

Perwakilan guru honorer yang didampingi pengurus PGRI diterima Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim datang kemudian saat pertemuan sudah selesai.

"Dalam beberapa hari ini, PGRI dan perwakilan guru honorer beserta pemerintah akan membahas soal pengangkatan guru honorer. Presiden menunggu kesiapan draft pengangkatan yang sampai saat ini masih di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo.

Sulistiyo mengungkapkan, dari informasi yang disampaikan Sekretaris Kabinet, sebenarnya Presiden tidak menunda pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS. Namun, draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS sampai saat ini masih di Kementerian PAN.

Menurut Sulistiyo, Menpan menyanggupi segera mengangkat sekitar 160.000 guru honorer yang dibayar dengan dana APBN (kategori K-1) pada tahun ini setelah RPP disahkan. Adapun untuk guru honor yang diangkat sekolah (kategori K-2, non-APBN) yang jumlahnya sekitar 600.000 direncanakan diangkat secara bertahap pada tahun 2013.

"Para guru masih mau membahas ini dan mendesak pemerintah tidak menunda pengangkatan terlalu lama. Sebab, guru-guru sudah diverifiaksi sejak tahun 2010," kata Sulistiyo.

PB PGRI menyatakan akan mengawal betul janji pemerintah untuk segera menuntaskan pengangkatan guru honorer. Sebagian guru honorer bertahan di Jakarta sampai janji pemerintah terealisasi.

"Pemerintah harus menghargai guru honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun dengan gaji yang tidak layak. Persoalan guru honorer ini harus ada pemecahannya," kata Sulistiyo.

Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia, Ani Agustina mengatakan, sekitar 600.000 guru dan pegawai tata usaha honorer sebenarnya sudah diverifikasi untuk diangkat menjadi calon guru PNS. "Seharusnya tahun lalu sudah disepakati pengangkatan guru honorer yang dinilai layak. Tapi sampai sekarang tidak ada kepastian karena Presiden belum menandatangani peraturan pemerintahnya," kata Ani.

Para guru honorer dari berbagai daerah berencana bertahan di Jakarta sampai pemerintah memberi kepastian soal pengangkatan menjadi guru PNS.

Sumber : kompas.com

Jika Tuntutan Tak Dipenuhi, Guru Honorer Menginap di Depan Istana

Jakarta Ratusan guru yang menuntut Presiden RI segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer masih bertahan di depan Istana Merdeka. Jika permintaan untuk diangkat sebagai PNS tak dipenuhi, mereka akan menginap di depan Istana.

"Pemerintah jangan plin plan. Yang plin plan presiden atau menteri PAN. Kami mendidik anak didik kami untuk menjadi anak yang jujur, manusia jujur, kredibel, tidak menjadi pejabat korup. Kalau tidak didengarkan kami akan menginap di sini," ujar seorang ibu yang merupakan perwakilan demonstran.

Hal itu disampaikan dia dari atas mobil sound system di hadapan ratusan guru honorer yang menggelar demo sejak sekitar pukul 11.00 WIB tadi, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/2/2012).

Teriakan perempuan berjilbab dan berkacamata itu disambut teriakan yel-yel peserta lainnya. "Honorer no! PNS yes!".

Perempuan yang berorasi itu menambahkan para demonstran telah beritikad baik dengan menggelar aksi secara damai, dan mengirimkan perwakilan ke dalam Istana. Jika pemerintah beritikad baik, imbuhnya, seharusnya sejak pagi mengajak para guru honorer itu duduk bersama. Dengan membiarkan para guru honorer keleleran berjam-jam di depan Istana, tindakan pemerintah dinilai mengulur-ulur waktu.

"Bapak-Ibu, sesuai jadwal memang pukul 18.00 WIB sudah selesai. Tapi kalau sampai detik ini kami belum mendapatkan keputusan yang berarti, sama saja kami pulang dengan tangan kosong," sambung orator itu.

Petang ini hujan mengguyur kawasan Istana dan Monas, karena itu sebagian demonstran masuk ke tenda barak polisi untuk berteduh. Namun sebagian lainnya bertahan di gerbang Monas serta melindungi diri dengan payung dan spanduk yang mereka bawa.

Sumber : detikNews