FTHSNI KABUPATEN BANJARNEGARA

Nasib Honorer I Belum Jelas BKN Garap Honorer II

2011-11-13T19:39:00.000-08:00

JAKARTA-Meski Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi dasar hukum pengangkatan honorer ‘tercecer’ belum juga disahkan menjadi PP, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai menggarap data honorer kategori II. Saat ini BKN telah melakukan konsolidasi dengan seluruh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk kepentingan verifikasi data yang sudah masuk.

“Sampai hari ini konsolidasi telah dilakukan BKN bersama seluruh BKD. Inti konsolidasi adalah memverifikasi data yang masuk. Jadi ketika RPP disahkan, data kategori II sudah siap,” kata Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Kamis (10/11).

Karena masuk verifikasi, BKD diminta menelisik lagi data-data yang sudah dimasukkan ke BKN. Sebab bisa jadi dari data yang ada, banyak palsunya. “Walaupun kategori II harus dites lagi, namun verifikasi data awal tetap dilakukan. Yang lolos saja yang bisa ikut seleksi sesama honorer,” tegasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, honorer tercecer kategori II yang sudah masuk ke BKN 600 ribu lebih. Kategori II ini merupakan honorer di bawah tahun 2005 yang honornya tidak bersumber dari dana APBN/APBD.

Berbeda dengan kategori I, yang kategori II harus melewati seleksi sesama honorer saat pengadaan CPNS. Mereka tidak dites bersama-sama pelamar umum. Melainkan dites tersendiri dan hanya berlaku sekali tes. Yang lulus diangkat CPNS. Sedangkan yang gagal, diarahkan ke Pegawai Tidak Tetap (PTT) bila instansinya masih membutuhkan. Bila honorernya tidak dibutuhkan lagi, akan diberhentikan dengan atau tanpa kompensasi.

Persoalan di balik berlarutnya pengesahan RPP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS terus muncul. Mulai dari ketersediaan anggaran negara untuk gaji, tenaga honorer masuk gerbong moratorium CPNS baru, hingga adanya honorer siluman. BKN menilai segala kabar ini menutupi kepastian pemerintah mengesahkan RPP tadi.

Seperti diberitakan, Kemen PAN dan RB) mencurigai data jumlah tenaga honorer kategori satu (K1) yang dilansir BKN. Sejak pertengahan tahun ini, BKN sudah menegaskan jika tenaga honorer K1 men capai 67.385 orang. Kemen PAN dan RB menilai ada nama-nama honorer siluman dalam daftar ini. (sam/wan/jpnn)

SEBANYAK 67.000 TENAGA HONORER DIANGKAT CPNS BULAN OKTOBER 2011

2011-09-20T21:25:00.001-07:00

JAKARTA -- Berakhir sudah penantian puluhan ribu tenaga honorer yang belum terangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pada Oktober 2011, sebanyak 67 ribu tenaga honorer kategori I, dipastikan akan menjadi CPNS. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang menjadi payung hukumnya, akan diterbitkan Oktober juga.

"Segera diterbitkan (PP tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, red) . Mudah-mudahan Oktober," ujar EE Mangindaan usai membuka acara sosialisasi RPP pengangkatan honorer menjadi CPNS, RPP tentang pegawai tidak tetap, dan kebijakan moratorium, di gedung Kemendagri, Selasa (20/9).

Sementara, Sekretaris Kemenpan (Seskemenpan), Tasdik Kinanto, menjelaskan, tenaga honoer yang tertinggal (kategori I), akan diangkat menjadi CPNS Oktober 2011. "Insya Allah Oktober. Tapi yang jelas tidak akan lewat 2011," terang Tasdik di tempat yang sama.

Dia yakin 67 ribu honorer itu bisa segera diangkat lantaran payung hukumnya, yakni RPP pengangkatan honorer jadi CPNS, saat ini sudah beres. "RPP sudah tidak ada kendala," ujarnya.

Sebanyak 67 ribu honorer yang akan diangkat itu sudah melalui proses verifikasi data oleh kemenpan. Mereka adalah tenaga honorer yang bekerja di bawah 2005, tapi belum terangkat, karena tercecer.

Dalam RPP pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, antara lain disebutkan bahwa tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS pada bulan depan ini, pemberkasan untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya diusahakan selesai 2011.

Untuk honorer kategori II, yang juga tercecer, jumlahnya secara nasional mencapai 600 ribu. Mereka ini nantinya akan diangkat menjadi CPNS, namun melalui proses seleksi diantara honorer sendiri, atau tidak dicampur proses seleksinya dengan pendaftar dari jalur umum. Di draf RPP juga diatur bahwa pembuatan soal seleksi untuk honorer ketegori II (yang honornya bukan dari APBN/APBD), dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dikoordinasikan oleh gubernur.

Bagaimana nasib honorer yang tak lolos seleksi" Di RPP diatur bahwa jika tenaganya masih dibutuhkan instansi, tersedia anggaran, berkelakuan baik, dan punya kinerja baik, tetap bekerja di instansi yang bersangkutan. Dengan ketentuan, ada SK pengangkatan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, serta diberikan penghasilan setiap bulan berdasar beban kerja dan kemampuan keuangan instansi.

Sebaliknya, jika sudah tidak dibutuhkan, mereka bisa diberhentikan atau tidak diperpanjang lagi.

Sementara, di hadapan peserta rapat, EE Mangindaan menyampaikan bahwa dalam masa moratorium penerimaan CPNS, daerah harus melakukan penataan organisasi, termasuk menghitung kebutuhan pegawainya secara detil.

"Daerah harus melaporkan ke kemenpan dan kemendagri. Kalau ada yang gemuk (kelebihan pegawai), dimana" Atau kuruskah" Rampingkah" September hingga Desember 2011, seyogyanya sudah selesai," kata Mangindaan.

Selanjutnya, Januari hingga Desember 2012, bagi daerah yang sudah selesai membuat data penataan PNS, sudah bisa melakukan penerimaan CPNS, dengan formasi terbatas. "Bagi daerah yang belum selesai, ya belum bisa (menerima CPNS dengan formasi terbatas). Karena itu semacam konsep. Kalau belum ada konsep, gimana?" beber menteri asal Manado itu.

Dengan demikian, bagi daerah yang cepat menyelesaikan tugas itu, bisa melakukan penerimaan CPNS lebih cepat. Sebaliknya, yang lambat juga akan ketinggalan melakukan penerimaan "abdi negara" itu.

Dijelaskan Mangindaan, formasi CPNS yang direkrut pada kurun Januari hingga Desember 2012, juga dibatasi. Dicontohkan, tenaga guru. Itu pun, harus jelas guru untuk mata pelajaran apa. Menurutnya, untuk tenaga guru mata pelajaran tertentu sudah over kapasitas. "Tapi untuk matematika masih kurang," ujar mantan gubernur Sulut itu.

Contoh lain adalah tenaga kesehatan, karena kata Mangindaan, kebutuhannya masih kurang. Selain itu untuk "tenaga khusus yang mendesak", seperti sipir, yang saat ini perbandingan sipir dengan napi adalah 1:100. "Nanti kalau tak dikasih (formasi) kalau napi kabur, saya yang disalahkan," selorohnya. Tenaga navigator penerbangan juga akan tetap direkrut.

Lulusan perguruan tinggi kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan beberapa yang lain, juga tetap diangkat menjadi CPNS. "Jadi, moratorium itu tidak kaku. Toh jumlahnya (lulusan sekolah kedinasan) itu tidak banyak," kata Mangindaan.

Satu syarat lagi yang sudah dituangkan dalam surat keputusan bersama tiga menteri yang mengatur moratorium CPNS, daerah yang bisa melakukan rekrutmen CPNS, hanyalah daerah yang belanja pegawainya di bawah 50 persen dari total anggaran APBD-nya. Dengan demikian, meski suatu daerah sudah melakukan penataan pegawai namun belanja pegawainya di atas 50 persen, tetap dilarang melakukan penerimaan CPNS.

Sebelumnya Mangindaan mengungkapkan, dari 33 provinsi, hanya tiga yang belanja pegawainya di bawah 30 persen. Mereka adalah Kaltim (28,77 persen), Papua (28,85 persen), dan Papua Barat (28,04 persen). Selebihnya di atas 30 persen. Padahal ketentuan pusat, prosentase belanja pegawai dengan dana belanja pembangunan adalah 30 persen dan 70 persen.

Yang paling banyak adalah Jateng (57,31 persen), Jogjakarta (56,66 persen), NTB (55,53 persen), Lampung (54,9 persen), Bali (52,19 persen), Sulut (51,45 persen)," ungkap mantan ketua Komisi II DPR RI.

Sedangkan daerah yang belanjanya di bawah 51 persen adalah NTT (50,78 persen), Sumut (50,69 persen), Bengkulu (50,24 persen), Jatim (50,05 persen).

Daerah di bawah 50 persen adalah Gorontalo (49,83 persen), Sumbar (49,43 persen), Sulteng (49,43 persen), Sulsel (49,43 persen), Jabar (48,06 persen), Sultra (47,17 persen), Banten (47,24 persen), Sulbar (45,66 persen), Kalbar (44,72 persen), Jambi (45,40 persen), Sumsel (44,39 persen), Maluku (42,71 persen), Kalsel (42,11 persen), Aceh (40,16 persen), Malut (38,32 persen), Kepri (37,04 persen), DKI Jakarta (36,87 persen), Bangka Belitung (35,51 persen) dan Riau (34,96 persen). (sam/esy/jpnn)

FTHSNI Konfirmasi Terkait Tenaga Honorer Kategori I dan II

2011-04-23T07:43:00.000-07:00

Jakarta-Humas BKN, Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS menjadi permasalahan tersendiri bagi tenaga honorer yang bersangkutan. Berbagai hal terkait kapan dan kebijakan apa yang diambil untuk kategori I dan II masih belum jelas bagi tenaga honorer. Hal itu yang menjadi pertanyaan bagi Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) yang kemudian melakukan konfirmasi ke BKN, Jumat (8/4). Kunjungan dari FTHSNI yang diikuti oleh enam orang pengurusnya ini diterima Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat dan Direktur Pengendalian Kepegawaian II BKN Sujarwo di Ruang Direktorat Dalpeg I BKN.

FTHSNI mendengarkan pengarahan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat (tiga dari kiri) dan Direktur Pengendalian Kepegawaian II Sujarwo (dua dari kiri)

Dalam penjelasannya, Sujarwo menjelaskan bahwa pengumuman hasil verifikasi dan validasi kategori I akan diumumkan apabila peraturan pemerintah (PP) terkait pengangkatan tenaga honorer telah ditandatangani Presiden. Adapun tenaga honorer kategori II wacana yang telah tersebar akan dilakukan seleksi, namun demikian Sujarwo menegaskan bahwa hal itu juga menunggu regulari dari pemerintah.

Pada kesempatan itu Sujarwo juga menerangkan bahwa kewenangan untuk mengangkat atau tidak tenaga honorer menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi terkait. Apabila PPK merasa tidak perlu mengangkat tenaga honorer maka BKN tidak bisa campur tangan. “Seandainya PPK tidak menyerahkan data tenaga honorer yang tercecer pada waktu tersebut, maka BKN menganggap tidak ada tenega honorer di isntansi tersebut”, jelas Sujarwo.(fhu)

Tenaga Honorer Bakal Unjuk Rasa Ke Istana Tanggal 2 Mei 2011

2011-04-22T07:34:00.000-07:00

JAKARTA – Forum Honorer Indonesia (FHI) berencana akan menggelar Aksi Mei Bergerak bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional 2 Mei mendatang. Dalam aksinya nanti, sebagaimana yang diungkap oleh aktivis FHI, Aini, mereka akan bergerak dari 33 provinsi melalui wadah aliansi 33 organisasi honorer yang tersebar di seluruh Indonesia.
Istana Presiden merupakan sasaran utama aksi dengan mengambil tiga ritme, tiga hari, 7 hari dan 30 hari, tergantung tingkat ketercapaian tujuan perjuangan. Guna mendukung logistik, mereka juga akan membuka Dapur Umum Pendidikan sekaligus berfungsi sebagai Posko Utama dan mimbar bebas bagi para tokoh pendidikan berorasi.“Ada tiga hal penting yang akan kami usung dalam aksi 2 Mei mendatang. Pertama, pemerintah harus segera memberikan jaminan 100 persen tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” tegas Aini, guru honorer SDN Talang Tegal, Jawa Tengah, di press room DPR, Rabu (14/4).

Kedua, lanjutnya, FHI mendesak pemerintah harus segera memberlakukan Upah Minimum Pendidikan (UMP) bagi para tenaga honorer di bidang pendidikan. Sementara tuntutan ketiga, pemerintah harus segera memperbaiki sistem rekrutmen honorer dan menjadikannya sebagai sistem utama dalam penerimaan PNS.

Aksi Mei Bergerak, kata Aini, akan menggunakan sandi utama “Merah-Putih di langit yang Biru”. “Merah simbol kemarahan tenaga honorer di seluruh Indonesia terhadap kebijakan pemerintah yang lamban, diskriminatif dan jauh dari rasa keadilan,” tegas Aini.

Sementara putih menjadi simbol religiusitas para tenaga honorer. “Jika demo pada siang hari tidak direspon pemerintah maka malam harinya dilanjutkan dengan Istiqhosah Kubro dipimpim oleh tokoh agama,” ungkap Aini.

Biru, lanjutnya, simbol negosiasi terhadap pemerintah. FHI akan mengirim delegasi kepada sejumlah pihak baik pemerintah untuk bernegosiasi secara langsung.

“Kalau aksi kami tidak direspon, tidak tertutup kemungkinan FHI akan mengadukan pemerintah kepada lembaga-lembaga internasional yang komit dengan nasib honorer di Indonesia,” tukasnya. (fas/jpnn)

9.756 Guru Honorer Tak Masuk Verifikasi

2011-02-18T21:29:00.001-08:00

WASTUKANCANA,(GM) - Sedikitnya 9.756 guru honorer di Kota Bandung tidak masuk verifikasi pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) karena pendataannya tercecer. Terkait hal itu, Pemkot Bandung berjanji akan memperjuangkan nasib mereka karena statusnya belum jelas.

Hal tersebut diungkapkan Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi usai menerima kunjungan Asosiasi Guru Honorer Indonesia (AGHI) Kota Bandung di Balai Kota, Jln. Wastukancana, Jumat (18/2). Menurut Edi, ada 9.756 guru yang datanya tercecer. Dengan begitu, mereka tidak tervalidasi untuk pengangkatan PNS sesuai Surat Edaran Menpan No. 5/2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.

"Mereka tercecer karena tak memenuhi persyaratan yang ada di PP 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Ada yang karena syarat usia, masa kerjanya kurang karena pengangkatannya di atas 2005 atau ada yang pengangkatannya di bawah 2005, tapi dibayar sekolah atau yayasan, sehingga tak tervalidasi," ungkapnya.

Karena itulah, Pemkot Bandung akan memperjuangkannya, termasuk soal honor yang diterima. Sebab, kata Edi, berdasarkan Permendiknas No. 37/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri hanya 20% sehingga masih ada guru yang mendapatkan gaji sebesar Rp 200.000.

"Saat ini kami konsultasikan dulu ke pusat, apakah mereka bisa didanai dari BOS yang berasal dari APBD I atau APBD II," ungkapnya

Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dadang Iradi, usai bertemu Sekda bersama AGHI Kota Bandung mengatakan, kedatangan para guru honorer ini untuk meminta kejelasan status mereka. "Mereka minta ada penambahan kuota CPNS. Untuk kuota ini, kita ikuti aturan yang ada," tutur Dadang (B.95)**

sumber : http://www.klik-galamedia.com

Pemkab Konsultasi ke Kemenpan Soal Perekrutan Tenaga Honorer

2011-02-18T21:25:00.000-08:00

GROBOGAN, LINDO - Pemkab Grobogan berkonsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi tentang sistem perekrutan tenaga di lingkungan Pemkab, belum lama ini.Hasilnya, untuk memenuhi tenaga adminsitrasi/pengelola keuangan dan tenaga pemadam kebakaran harus disediakan melalui formasi CPNS.

Tidak bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui sistem outsourching.‘’Sistem outsourching itu hanya untuk perusahaan swasta. Kalau butuh kita harus menyediakan lewat jalur formasi CPNS,’’ kata Asisten III Setda Grobogan Drs H Sri Mulyadi,

Ditambahkan, untuk tenaga kebersihan, sopir dan penjaga malam harus menggunakan sistem tenaga harian lepas. Dengan begitu, tidak ada kontrak tertulis maupun pengangkatan tenaga honorer setelah terbitnya PP No 48 tahun 2005.

‘’Penegasan Kabid pengembangan SDM Kemenpan Ny Nurhayati sangat jelas, yaitu tidak boleh melakukan kontrak atau pengangkatan untuk merekrut tenaga di lingkungan Pemkab setelah PP 48 Tahun 2005. Kalaupun masih ada tenaga administrasi yang bukan PNS, karena tenaga tersebut sudah bekerja sebelum 2005 dan masuk database,imbuhnya.

695 Tenaga Pemkab dalam Analisa Beban Kerja (ABK) masih membutuhkan 695 tenaga baik itu administrasi maupun pemadam kebakaran. Dewan menyarankan supaya dalam memenuhi kebutuhan tenaga itu dilakukan perekrutan dengan sistem outsourching.

‘’Jika menggunakan sistem itu, Pemkab harus memenuhi ketentuan yang ada seperti gaji UMR, Jamsostek, Tunjangan Hari Raya (THR). Padahal, anggaran kita jelas tidak cukup, karena hanya dianggarkan Rp 630 ribu per orang, makanya kita konsultasi ke Kemenpan,’’ tutur mantan kepala Dinas Pendidikan ini.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Pansus III DPRD Grobogan merekomendasikan ke Pemkab agar memberhentikan tenaga honorer yang diangkat setelah terbitnya PP No 48/2005. Dengan munculnya rekomendasi , maka sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kemudian memberhentikan tenaga honorer.Dalam perkembangannya, Pemkab masih butuh sejumlah tenaga.

Karena kendala itu, Pemkab konsultasi dengan Kemenpan RB, hasilnya harus disediakan melalui formasi CPNS dan tenaga harian lepas.”Kalau pingin lebih jelas tentang hasil keseluruhan tunggu saja Rapat Dengar Pendapat besok di Kantor DPRD Grobogan jelas As III mengakhiri penbicaraannya. (Wan/LI) sumber: http://www.liputan-indonesia.com/

TENAGA HONORER KENDAL GELISAH

2011-02-06T09:02:00.000-08:00

Bagi tenaga honorer, diangkat menjadi PNS merupakan suatu kebanggaan dan menjadi pengharapan yang sangat besar, karena dapat hidup layak dan ada jaminan di hari tuanya.

Para tenaga honorer di Kabupaten Kendal yang, sudah masuk pendataan kategori II, saat ini mulai gelisah, karena saat ini muncul para "calo" yang menghubungi dan mematok tarif puluhan juta rupiah, antara 30 juta sampai 50 juta, sesuai dengan ijazah yang dimilikinya, agar tenaga honorer tersebut dapat diangkat menjadi seorang PNS.

Padahal sebelumnya mereka sempat memiliki harapan untuk diangkat menjadi PNS secara otomatis dan tanpa mengeluarkan biaya apapun, karena sebagaian besar memang orang yang tidak mampu, sudah mengabdi cukup lama dan selama ini tidak ada perekrutan untuk PNS terutama untuk tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pendidikan.

Menurut, Amir ( bukan nama sebenarnya ) seorang tenaga honorer yang hanya tamatan SMA Ujian Persamaan dan menjadi tenaga honorer di SMP Negeri Cepiring, dia sempat ditawari oleh seseorang KSWT, yang baru saja dilantik menjadi Kepala UPTD Dikpora, dijanjikan bisa menjadi PNS dengan membayar sebesar 30 juta rupiah dengan batas waktu 15 Februari 2011.

Tentu saja Amir hanya bisa diam dan menangis dalam hati, karena untuk mengumpulkan uang sebesar itu, dibutuhkan waktu bertahun-tahun, apalagi dari instansi dia bekerja dalam 1 bulan hanya terima gaji 500 ribu rupiah.

Transaksi ini, menurut sumber lain, seorang Kepala Sekolah di Kangkung, sangat terbuka. Bahkan banyak diantara guru dan tenaga honorer SD yang nekat menggadaikan sertifikat rumah atau sawahnya untuk keperluan tersebut. Dan sang "calo" sampai menjadi mediator antara clalon PNS tersebut dengan bank, guna memperoleh pinjaman untuk keperluan itu.

sementara yang tidak memiliki apa=apa, seperti Amin, puji dan masih banyak lagi, hanya diam seribu bahasa, mengharapkan janji Ibu Bupati yang akan mensejahterakan rakyatnya dengan slogan ampuhnya Untuk Kendal Maju.
Ditulis oleh Muhammad Yunus di http://citizennews.suaramerdeka.com/

Permendiknas Rugikan Guru Honorer

2011-02-02T09:57:00.001-08:00

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 37/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun anggaran 2011, dinilai Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung sangat merugikan guru berstatus honorer. Permendiknas yang mengatur adanya pembatasan honor dari bantuan operasional sekolah (BOS) untuk guru honorer akan menyebabkan pembunuhan massal.

Ketua FKGH Kota Bandung, Yanyan Erdian mengatakan, jumlah tenaga honorer di kota/kabupaten di Indonesia itu sangat banyak. Di Kota Bandung saja ada sekitar 18 ribu orang. Sementara Kab. Bandung mencapai 12 ribu orang guru honorer. Di kota/kabupaten lainnya dirata-ratakan terdapat sekitar enam ribuan guru honorer.

"Dengan adanya pembatasan pemberian honor maka akan menyebabkan guru-guru kehilangan pekerjaannya. Sebab, sekolah selama ini mengandalkan BOS untuk memberikan gaji kepada para guru honorer tersebut," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (1/2).

Dalam permendiknas itu disebutkan, maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20%. "Kondisi ini jelas saya artikan malah mundur. Pemerintah tidak memperhatikan nasib para guru honorer yang ada di swasta. Apalagi di sekolah swasta yang gratis," ucapnya.

Dengan begitu, katanya, di tingkat SD/SMP tidak boleh ada lagi pembebanan biaya kepada masyarakat. Sementara untuk membayar para guru honorer selama ini berasal dari BOS yang dikucurkan oleh pemerintah.

"Jangankan dibatasi, sebelum dibatasi saja nasib para guru honorer ini sudah dalam kondisi memprihatinkan. Sesuai ketentuan, seharusnya setiap guru honorer bisa mendapatkan gaji sekitar Rp 700 ribu/bulan. Tetapi fakta di lapangan, sekolah membayar relatif lebih rendah dan beberapa rendah sekali hanya sekitar Rp 300 ribu/bulan," ungkapnya.

Mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji mengatakan, pencairan BOS pusat untuk Kota Bandung 2011 mendapatkan dana Rp 153 miliar. Dana tersebut akan dibagikan secara triwulan di akhir bulan ketiga.

Sementara mengenai pembatasan tersebut, hal itu sesuai dengan juknisnya tentang belanja pegawai. "Secara prinsipnya tidak ada masalah, karena BOS masih memuat tentang belanja pegawai. Tetapi memang belanja pegawai tersebut maksimal 20%," tuturnya. (B.107)**

Dana BOS untuk guru honor akan dibatasi 20%

2011-02-01T10:14:00.000-08:00

Wamendiknas Falil Jalal membenarkan dalam petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2011 akan ada pembatasan untuk belanja pegawai termasuk membayar guru honorer di sekolah maksimal 20%.

”Pada dasarnya peruntukan dana BOS untuk biaya operasional sekolah, tidak untuk gaji dan membayar honorarium. Pembatasan itu dilakukan supaya lebih tertib dan tidak semena-mena mengangkat tenaga honor," tegas Fasli hari ini.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Sulistiyo mengungkapkan adanya kegelisahan yang mendalam di kalangan guru honorer akibat pembatasan penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai termasuk dana untuk honorarium maksimal 20% itu.

Akibat aturan baru tersebut, ungkap Sulistiyo, sekitar 1.600 guru tidak tetap di Surabaya di-PHK secara halus oleh Pemkot Surabaya melalui dinas pendidikan setempat. Dia menilai peraturan tersebut sangat tidak fleksibel sehingga banyak kepala sekolah yang terpaksa mengurangi jam mengajar atau bahkan memberhentikan guru honorer akibat dana untuk membayar gaji menjadi terbatas.

Fasli menambahkan bahwa pemerintah telah memberikan toleransi karena sumber dana pembayaran honorarium masih belum dibicarakan dengan DPR. Karena di sekolah swasta dana BOS diperbolehkan untuk membayar gaji guru, maka di sekolah negeri diberi kelonggaran untuk menggunakan sedikit demi sedikit.

Hanya saja pada pelaksanaan di lapangan, kata Fasli, pada sekolah negeri ternyata pengunaan dana BOS untuk honorarium seringkali berlebihan sehingga mengganggu tujuan utama dari dana BOS yang untuk membiayai operasional sekolah.

"Jadi tampaknya sudah kebablasan penggunaannyadan mengorbankan kegiatan-kegiatan operasional atas nama membayar honor. Makanya dilimit 20% saja," tandas Mantan Dirjen Pendidikan Tinggi ini.

Jika aturan baru tentang tenaga honorer selesai disusun, pengaturan tentang sumber dana dan lainnya akan lebih jelas. Dalam aturan baru tersebut juga akan diatur tentang siapa saja yang boleh mengangkat honor, atas dasar apa tenaga honor diangkat.

Sulistiyo mengkhawatirkan peraturan itu berpotensi menimbullkan pengangguran baru. Terlebih lagi kebutuhan sekolah di daerah akan tenaga honorer sangat tinggi. Bahkan tidak sedikit sekolah yang rasio tenaga pendidiknya justru lebih banyak guru honorer ketimbang guru yang berstatus PNS. (msw)

Ratusan Tenaga Honorer Serbu Istana

2011-01-31T09:57:00.000-08:00

Ratusan tenaga honorer dari seluruh Indonesia menyerbu Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (31/1/2011) pagi. Mereka menuntut pemerintah menghapuskan peraturan tes sesama tenaga honorer kategori II.

“Artinya tenaga honorer ketegori II akan beradu nasib dengan tenaga honorer lainnya, jika ingin menjadi abdi negara. Kalau dalam tes tertulis tenaga honorer tersebut lolos, baru mereka akan dianggakat sebagai PNS,” jelas Nurhadi dari Divisi Hukum dan HAM Dewan Koordinator honorer Indonesia, di depan Istana Negera.

Menurut Nurhadi, pemerintah telah mengingkari dan melanggar PP 48 Tahun 2005 junto PP No 43 Tahun 2007 Pasal 6 ayat 2.

Untuk penentuan kemampuan atau kompetensi seseorang, kata dia, jika tidak bisa dilihat dari sumber pembiayaannya bisa dilihat dari kompetensi yang dimiliki. Dimana kategori I hanya verifikasi dan validasi namun kategori II harus tes antarhonorer.

“Ini tidak adil, lebih-lebih yang ditetapkan paling banyak 30 banyak dari jumlah tambahan formasi 2011 pada masing-masing instansi sesuai kemampuan negara. Kalau begitu menurut saya yang diangkat hanya 5 persen,” jelasnya.

Selain desakan itu, Nurhadi dan kawan-kawan juga berharap agar pemerintah bisa melakukan dialog dengan tenaga honorer. “Yang terpenting kami bisa secepatnya diangkat sebagai PNS,” tegas dia.

Pantauan okezone di lokasi, puluhan petugas sudah bersiaga dengan memasang barikade untuk mengantisipasi agar para pendemo tidak sampai mendekati Istana negara.
(ded)

Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Terkait Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer

2011-01-27T17:29:00.000-08:00

1. Tenaga honorer yang telah memenuhi persyaratan PP 48/2005 jo,. PP 43/2007 yang belum diangkat namun datanya sudah ada dalam database karena terselip, tercecer dan tertinggal sampai saat ini belum terdata semuanya. Sebagian besar tenaga honorer datanya sudah masuk dalam database dan sudah memiliki Nomor Induk Tenaga Honorer (NITH) dari BKN, seperti tenaga honorer Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat (TLD) DKI Jakarta, tenaga honorer Kementerian Keuangan, dllnya, namun belum diproses lebih lanjut untuk diangkat menjadi CPNS.

2. Kenapa materi yang mau dibahas dalam Panja ini seolah-olah hanya ingin membahas Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Men PAN Nomor 5 Tahun 2010 saja. Padahal justru yang perlu dicarikan jalan keluarnya adalah tenaga honorer yang sebenarnya sudah memenuhi persayaratan PP 48 Tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007 dan datanya sudah masuk dalam database BKN, namun sampai tanggal 31 Agustus 2010 (kategori I) dan tanggal 31 Desember 2010 (kategori II) dan juga tenaga honorer Teranulir/Dianulir Jawa Tengah tidak diagendakan oleh Men PAN untuk dibahas dalam Panja ini?.

3. Men PAN mengatakan bahwa pengaturan kembali melalui perpanjangan masa berlakunya pengangkatan tenaga honorer yang semula berakhir tahun 2009 menjadi tahun 2011. Artinya Men PAN hanya fokus pada pelaksanaan Surat Edaran No. 5 Tahun 2010 tersebut. Bagaimana dengan tenaga honorer yang datanya sudah masuk dalam database, namun belum melakukan pemberkasan sesuai dengan Surat Edaran Men PAN tersebut dan sampai saat ini mereka masih berjuang untuk diakomodir dalam proses pengangkatan mereka sebagai CPNS. Apakah mereka mau dibiarkan begitu saja? Atau mereka hanya diberi harapan-harapan dan janji-janji surga saja? Kalau itu yang terjadi maka benar seperti yang dikatakan oleh para tokoh lintas agama beberapa hari lalu bahwa pemerintahan SBY banyak berbohong kepada rakyat. Apakah masih mau berbohong?

4. Apakah Surat Edaran No. 5 Tahun 2010 tersebut sudah dapat menyelesaikan semua persoalan tenaga honorer? Apa kebijakan Men PAN untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer, khususnya yang belum melakukan pemberkasan sesuai SE No. 5 Tahun 2010?. Waktunya kapan, mekanismenya bagaimana, dan apa aturannya?

5. Apabila pengangkatan tenaga honorer hanya diperpanjang sampai tahun 2011 ini, maka PP yang akan dibuat hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2011. Artinya PP ini nantinya hanya digunakan untuk memproses lebih lanjut tenaga honorer APBN/APBD kategori I dan II sesuai Surat Edaran No. 5 Tahun 2010 tersebut. Bagaimana dengan tenaga honorer yang memenuhi syarat, namun belum terakomodir atau belum melakukan pemberkasan sesuai SE tersebut? Apakah dibiarkan begitu saja?

6. Bagaimana dengan penyelesaian tenaga honorer teranulir Jawa Tengah? Apakah mereka perlu diatur dalam satu pasal khusus yang intinya mengatur bahwa:

“Bagi tenaga honorer yang telah memenuhi syarat dan telah mengikuti test serta dinyatakan lulus namun teranulir/dianulir, maka diangkat menjadi CPNS melalui proses verfikasi dan validasi”.

Hal ini sesuai Keputusan Rapat Gabungan Komisi II DPR RI, Komisi VIII DPR RI dan Komisi X DPR RI tanggal 26 April 2010 tentang Penyelesaian Tenaga Honorer, yaitu dalam Kategori III. Sebab apabila Pemerintah dan DPR RI tidak konsisten dengan keputusannya tersebut di atas, maka sama saja telah berbohong kepada rakyat, khususnya para tenaga honorer teranulir tersebut.

7. Penyesaian masalah honorer ini harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh sesuai dengan hasil kesepakatan antara Komisi II DPR RI, Komisi VIII DPR RI dan Komisi X DPR RI dengan Menneg PAN & RB, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, dan Kepala Badan Pusat Statistik pada Rapat Kerja Gabungan tanggal 26 April 2010 tentang Penyelesaian Tenaga Honorer bahwa:

”Komisi Gabungan dan Pemerintah sepakat untuk merumuskan dan menuntaskan penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru”.

II. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).

Perlu diperhatikan pula mengenai Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP). Menurut Laporan Forum Komunikasi THL-TBPP) se Indonesia tanggal 13 Januari 2011, jumlah Penyuluh Pertanian PNS di Indonesia sebanyak 27.922 orang. Jumlah Penyuluh Pertanian THL – TBPP sejak tahun 2007 – 2010 sebanyak 24.608 orang. Sehingga jumlah tenaga penyuluh pertanian PNS dan THL-TBPP menjadi 52.530 orang.
Lebih lanjut dilaporkan pula bahwa, apabila mengacu kepada UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), pemerintah diberi amanat untuk memenuhi kebutuhan 1 desa 1 orang penyuluh. Jumlah desa 70.000. Berdasarkan data tersebut, maka untuk memenuhi 1 desa 1 penyuluh, maka masih ada kekurangan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 17.470 orang. RI Kemen PAN, dan berdasarkan Keputusan Rapat Gabungan Komisi II DPR RI, Komisi VIII DPR RI dan Komisi X DPR RI tentang Penyelesaian Tenaga Honorer tanggal 26 April 2010 (Kategori V) disepakati bahwa:

”Tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, dibiayai oleh APBN/APBD (Penyuluh Pertanian, Kesehatan, Pegawai honorer Sekretariat KORPRI. Kriterianya: diangkat oleh pejabat yang berwenang, dibiayai oleh APBN/APBD, bekerja di instansi pemerintah dan berusia tidak lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006, melalui proses verifikasi dan validasi, diangkat untuk mengisi formasi melalui test sesama tenaga honorer, apabila tidak menjadi CPNS akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan, dan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri”.

III. Masukan terkai dengan RPP Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Pegawai Tidak Tetap adalah:

Setiap WNI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan riil dan kemampuan organisasi”.

Berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian, Pemerintah (pejabat yang berwenang) dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) guna mendukung pelaksanaan tugas dan pembangunan. Tugas yang diberikan kepada PTT hanya tugas-tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi (Vide Pasal 2 ayat (3) dan penjelasan UU No. 43 Tahun 1999).

Pegawai Tidak Tetap sama sekali tidak diatur dalam PP 48/2005 jo. PP 43/2007.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) PP 48 Tahun 2005 ditegaskan bahwa:

“Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD”.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai:

a. Tenaga guru.

b. Tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan

c. Tenaga penyuluh dibidang pertanian, perikanan peternakan,

d. Tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah (Pasal 3 ayat (1) PP 48/2005 jo PP 43/2007).

Salah satu syarat penting untuk dapat dikategorikan sebagai tenaga honorer menurut ketentuan PP 48/2005 jo. PP 43/2007 adalah:

“Masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus” (Pasal 3 ayat (2) huruf b PP 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS).

Permasalahan:

Banyak pengaduan dari para Pegawai Tidak Tetap yang menuntut untuk diangkat menjadi CPNS sesuai PP 48/2005 jo. PP 43/2007. Padahal mereka diangkat untuk pekerjaan dan masa kerja tertentu. Sedangkan menurut PP 48/2005 jo. PP 43/2007 masa kerja tenaga honorer tersebut minimal 1 (satu) tahun dan secara terus-menerus/tidak terputus.

Draft RPP tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum pernah disampaikan Kemenneg PAN ke Komisi II DPR RI untuk dipelajari atau dibahas bersama. Saat ini Darft tersebut berada di Kemenkumham untuk dilakukan harmonisasi dan bersifat konfidensial. Bagaimana Panja mengetahui secara lengkap mengenai isi RPP tersebut? Bagaimana Panja mau menjamin bahwa hasil kerja Panja ini akan diakomodir dalam RPP yang sedang diharmonisasikan tersebut?.

Melihat formasi rekrutmen dan pemberhentian PTT sebagaimana dalam Lampiran 2 (dua) halaman 5 huruf d dan huruf f Surat Men PAN tanggal 4 Januari 2011 tersebut, dimana disebutkan bahwa:

Formasi :

1) pengumuman untuk mengisi lowongan jabatan PTT dilakukan secara terbuka dan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

2) seleksi dilakukan dengan melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis secara jujur, objektif, tidak diskriminatif dan bebas KKN.

3) materi ujian meliputi; tes kompetensi, psikotes untuk jenis jabatan tertentu yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan.

Pemberhentian:

1) berakhir perjanjian kerja

2) meninggal dunia atau berhalangan tetap

3) mengajukan permohonan berhenti dengan pertimbangan yang beralasan

4) syarat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan syarat objektif lainnya.

Permasalahan:

1. Melihat formasi dan syarat pemberhentian tersebut dapat disimpulkan bahwa PTT tersebut tidak akan diangkat menjadi CPNS mengingat masa kerjanya untuk waktu tertentu saja, dan salah satu syarat pemberhentiannya adalah karena berakhirnya perjanjian kerja.

2. Apabila melihat syarat dalam formasi di atas, para PTT harus menempuh ujian seleksi yang ketat dan bahkan lebih ketat dari pengangkatan tenaga honorer versi PP 48/2005 jo. PP 43/2007. Tragisnya, mereka hanya diberi jatah kerja untuk waktu tertentu saja sesuai perjanjian kerja. Sedangkan para tenaga honorer yang diangkat berdasarkan PP 48/2005 jo. PP 43/2007 1 (satu) tahun masa kerja mereka tersebut menjadi modal untuk diangkat menjadi CPNS. Ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dan sikap diskriminatif terhadap sesama anak bangsa, khususnya terhadap para tenaga PTT tersebut.

3. Mengapa tidak membuat satu peraturan pemerintah yang berlaku untuk semua pegawai dengan status honorer? Sehingga mudah merekrut, mengatur, mengangkat dan membayarnya?

4. Harus diperjelas tentang siapa itu Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang mengangkat tenaga honorer maupun PTT agar tidak terulang kembali kasus dimana banyak tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, namun menuntut untuk diangkat menjadi CPNS?

Terima kasih.

Jakarta, 24 Januari 2011

Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM

Anggota Panja Honorer Komisi II DPR RI

Sumber : www.ahok.org

Tenaga Honorer Salatiga Tuntut Diangkat CPNS

2011-01-21T06:55:00.000-08:00

Salatiga, CyberNews. Ratusan anggota Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri (FTHSNI) Kota Salatiga menuntut diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka mendatangi Sekretariat Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya di hadapan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ketua II FTHSNI Kota Salatiga, Sugiarti, Jumat (21/1), mengatakan, kedatangannya ini dimaksudkan untuk memperjuangkan nasib anggotanya yang terdiri atas PTT (pegawai tidak tetap) dan GTT (guru tidak tetap) tersebut. Mereka yang termasuk dalam tenaga honorer non APBD atau APBN di lingkungan Pemkot Salatiga ini status kepegawaiannya tak jelas.

Hingga kini, ia menjelaskan, belum ada kabar pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai non APBD atau APBN menjadi CPNS. Padahal, anggota FTHSNI Kota Salatiga semestinya diakomodasi jadi CPNS setelah pemerintah daerah mengangkat seluruh tenaga honorer yang dibiayai APBD atau APBN jadi calon pegawai negeri sipil.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Dalam aturan tersebut dijelaskan, pengangkatan tenaga honorer APBD atau APBN itu terselesaikan tahun 2009. Selanjutnya, baru tenaga honorer non APBD atau APBN yang diangkat. Namun, hal tersebut belum ada kejelasan lebih lanjut.

21 Januari 2011 | 17:30 wib

Berita Aktual » Daerah

Tenaga Honorer Salatiga Tuntut Diangkat CPNS

"Setelah seluruh tenaga honorer APBD atau APBN diangkat CPNS tahun 2009, secara otomatis seharusnya kami juga dijadikan calon pegawai negeri sipil. Tapi kenyataannya lain, kami diminta harus menunggu peraturan pemerintah yang baru," katanya, di Ruang Sidang 2 Pemkot Salatiga.

Guna memperjuangkannya, FTHSNI beserta anggota lain dari luar daerah berupaya menggelar aksi damai di Jakarta. Menyikapi hal itu, Wali Kota Salatiga John M Manoppo SH melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs Amin Singgih mengimbau anggota FTHSNI untuk bisa terus berjuang. Sejauh ini, pemkot masih menunggu kemunculan peraturan pemerintah baru berkaitan dengan tenaga honorer yang tercecer tersebut.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga, Sunarningsih mengaku belum bisa mengakomodasi keinginan anggota FTHSNI. Namun, pihaknya menyambut baik atas kerja keras FTHSNI yang selama ini telah membantu pemkot.

Sumber : Suara Merdeka Cyber News

Honorer Kategori II Bersaing Sesama Honorer

2011-01-21T06:53:00.000-08:00

JAKARTA- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali meminta agar Badan Kepagawaian Daerah (BKD) untuk memasukkan data-data tenaga honorer Kategori II, permintaan ini disampaikan menyusul pengangkatan tenaga honorer kategori I sudah diproses.

BKD diminta mengajukan nama-nama honorer kategori II sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara PAN&RB EE Mangindaan No 5 Tahun 2010. Berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan, pengangkatan tenaga honorer kategori II akan dilakukan melalui tes sesama tenaga honorer. Artinya, honorer kategori II akan beradu nasib sesama tenaga honorer lainnya jika ingin menjadi abdi negara. Jika dalam tes tertulis honorer tersebut dinyatakan lolos, maka mereka akan diangkat sebagai PNS.

Sementara itu, pengajuan usulan honorer kategori II paling lambat diajukan ke BKN per 31 Desember 2010, namun pemerintah tetap memberikan waktu bagi daerah untuk segera mengirimkan nama-nama honorer Kategori II meski telah lewat dari waktu yang ditentukan. "Kita masih berikan waktu, apalagi tim verifikasi dan validasi masih menyelesaikan tugas kategori satu yang saat ini belum terselesaikan," kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho kepada wartawan Kendari Ekspres, di Jakarta, kemarin.

Untuk itu ia meminta BKD dapat bekerjsama agar secepatnya mengirimkan usulan nama-nama kategori II. Sebab, data tersebut nantinya akan digunakan pihaknya menetapkan formasi bagi tenaga honorer tersebut. "Ini berbeda dengan honorer kategori I yang langsung diangkat tanpa tes, kategori II ini harus mengikuti tes sesama mereka. Karena itu kami akan menetapkan formasi apa yang tersedia di 2011 sesuai data BKD," jelasnya.

Untuk kategori II, pihaknya memberikan maksimal 40 persen jatah pengangkatan dari total jatah pengangkatan PNS melalui jalur honorer . Sementara untuk pengangkatan ini syaratnya hampir sama dengan kategori terdahulu. Di mana mereka merupakan honorer yang mengabdi di bawah 2005.

Perbedaan kategori i dan II dalam pengangkatan honorer ini hanya pada pembiayaan gaji yang diperoleh tenaga honorer. Untuk kategori I adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai APBN/APBD. Sedangkan kategori II tidak dibiayai APBN/APBD. (AGS)

Sumber : Menpan

Tenaga Honorer Akan Unjuk Rasa Di Istana

2011-01-15T23:52:00.000-08:00

SLAWI - Tenaga honorer instansi negeri di semua daerah, berencana menggeruduk istana presiden dalam waktu dekat ini. Rencananya, mereka akan datang bersamaan dengan agenda pelaksanaan sidang kabinet Indonesia bersatu.

Menurut ketua Dewan Koordinasi Honorer Indoensaia (DKHI) Kabupaten Tegal, Nur Aini, aksi turun kejalan dalam rangka menggrudug istana presiden itu guna menuntut revisi perubahan ke-2 atas PP 48 tahun 2005, yang masih berupa RPP. Rencananya, RPP itu akan dipresentasikan oleh Menpan RI di hadapan presiden dalam rapat kabinet. Nur Aini menilai, banyak terjadi pelanggaran dan diskriminasi pada RPP itu, yaitu pada pasal 6 ayat 1 bahwa tenaga honorer yang dapat diangkat adalah mereka yang dibiayai APBN/D.

“Kami sudah melalukan konsolidasi persuasif ke pusat agar tenaga honorer yang sudah terdata agar bisa diangkat melalui tes tidak hanya sekali. Karena informasi yang kami terima, ada pengangkatakan kategori 2 lewat tes seleksi hanya satu kali pada anggaran 2011," ujarnya.

"Hal ini tidak sesuai dengan rakergab panja honorer tanggal 26 april 2010 yang hasilnya akan diangkat secara bertahap 40 persen pertahun. Sedangkan RPP sekarang hanya 30 persen dan hanya satu kali. Hal inilah yang menuntut kita untuk turun ke jalan,” imbuhnya.

Parahnya lagi, lanjut Nur Aini, tenaga teknisi baik TU, dinas pariwisata, dan tenaga adminstrasi di semua SKPD tidak dibahas untuk bisa mengikuti tes antar sesama tenaga honorer. Dengan kata lain, mereka sama saja tidak bisa di PNS kan. Kejamnya lagi, lanjut Nur Aini, pada pasal 9A dan pasal 11 huruf B yang berbunyi, jika daerah tidak mampu mengakomodir tenga honorer yang tidak lolos verifikasi dan tes, maka tenaga honorer tersebut dapat diberhentikan atau tidak memperpanjang lagi jika tidak dibutuhkan.

“Ini jelas, pemerintah akan membuat pengangguran besar-besaran. Karena teknisi tidak diakomodir, formasi hanya satu kali tes pada tahun 2011, pasal 9 yang tidak lolos diberhentikan atau dipecat. Kalau ini terjadi berarti pemerintah telah melanggar PP 48 jo 43 pasal 6 ayat 2, pasal 27 UUD 45, pasal 14 UUGD tahun 2010,” tegasnya.

Ia menambahkan, nanti pada tanggal 20 Januari pihaknya bersama honorer se-Indoensia berencana menggerudug istana untuk menolak RPP. Khususnya pada pasal 6, 9, dan 11 agar sesuai dengan Rakerkagab pada buan April 2010 yang lalu di gedung nusantara 2 Senayan.

“Kami sudah mempersiapkan revolusi jilid II, untuk menyetop pembohongan publik dan memberantas penghianatan. Kami sudah melaporkan ke Menpan, istana, dan Mabes Polri, serta berkoordinasi dengan teman-teman di luar Jawa seperti Kalimantan, Dompu, NTT, Medan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Jawa sendiri khususnya Jawa Tengah, untuk menurunkan sekitar 7000 orang tenaga honorer,” pungkas Aini, yang juga salah satu Ketua DKHI Pusat. (mg2)

Tuntaskan Honorer Tertinggal, Mangindaan Minta Dukungan DPR

2011-01-15T23:07:00.001-08:00

JAKARTA - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) EE Mangindaan, meminta dukungan anggota DPR RI dalam penuntasan masalah honorer tertinggal. Dia berharap, dengan akan diangkatnya honorer tertinggal yang telah lolos verifikasi dan validasi menjadi CPNS pada Februari mendatang, DPR tidak lagi mendesak pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer lagi.

"Butuh biaya yang besar jika DPR ngotot minta pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer lagi menjadi CPNS. Kalau ini tidak dihentikan, saya khawatir akan muncul lagi tenaga honorer tertinggal part two," kata Mangindaan, Jumat (14/1).

Dikatakannya, hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, pada 2005-2009, pemerintah telah berupaya menuntaskan masalah honorer. Tapi kemudian pada 2010, muncul lagi masalah serupa, hanya saja beda istilahnya. "Kalau yang sekarang kan disebut honorer tertinggal, teranulir, dan lain-lain. Saya harapkan, pengangkatan honorer tertinggal terakhir sampai tahun ini saja. Apalagi pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk mengajukan data honorer tertinggal di daerahnya. Yang masuk ke BKN ternyata 152.310 honorer. Setelah diverifikasi, yang lolos hanya sekitar 40-50 persen," bebernya.

Ditambahkan Mangindaan, sesuai SE No 5 Tahun 2010, ditegaskan kalau pengangkatan honorer yang menjadi prioritas untuk 2010/2011 adalah honorer tertinggal dengan dua kategori. Yaitu honorer yang dibiayai APBN/APBD, serta (yang) tidak dibiayai APBN/APBD tapi bekerja di instansi pemerintah. Diharapkannya, dengan akan diangkatnya honorer tertinggal kategori satu menjadi CPNS, yang lainnya bisa menerima - termasuk juga DPR.

"Pemerintah tidak bisa berbuat banyak kalau DPR tidak mendukung. Meski pemerintah bilang pengangkatan honorer tertinggal terakhir tahun ini, tapi kalau DPR bilang jalan terus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, saya berharap antara DPR dan pemerintah bisa satu visi dalam penyelesaian masalah honorer," tandasnya. (esy/jpnn)

RPP TENAGA HONORER 2010/2011

2011-01-14T08:57:00.000-08:00

Setelah sekian lama menunggu akhirnya selesailah penggodokan RPP Tenaga Honorer Untuk Kategori I dan II Tahun 2010/2011. RPP ini sudah banyak melalui proses baik di Legislatif maupun di unsur pemerintah. Namun tekat bulat pemerintah yang memang sudah jauh sebelumnya telah disampaikan kepada perwakilan rakyat tetap bertahan dan tak tergoyahkan. Pemerintah tetap bertahan untuk melaksanakan test sesama honorer untuk Kategori II. Sementara untuk kategori I Pemerintah merujuk pada PP yang lama yaitu PP 48 dan 43 yang mengangkat tenaga honor Kategori I ini hanya melalui seleksi administrasi.

Sikap yang diambil ini tentulah merupakan suatu tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Sebenarnya dari awal juga Pemerintah telah menunjukan sikap keberatannya terhadap pengangkatan tenaga honor Kategori II ini dengan berbagai alasan diantaranya sumber penggajiannya dianggap tidak jelas. Namun jika Pemerintah mau menilai kinerja seseorang bukan dipandang dari sumber penggajian, tetapi Pemerintah harus melihat apa yang telah dikerjakan dan bagaimana hasil kerja orang tersebut. Ini suatu alasan yang tidak bisa diterima akal dan terkesan dibuat-buat. Pemerintah menganak tirikan tenaga honorer Kategori II dengan mengadakan tes antar sesama tenaga honor. Jika Pemerintah memang mengedepankan Reformasi Birokrasi ataupun jika Pemerintah ingin PNS kedepan memiliki SDM yang berkualitas, tidak seharusnya Pemerintah membuat aturan testing hanya untuk tenaga honor kategori II, tetapi dilakukan testing baik Kategori I maupun Kategori II sehingga akan nampak hasil kualitas dari SDM tersebut. Pemerintah juga tidak melihat masih banyak tenaga honor yang tidak masuk dalam kategori I dan II ini. Tenaga honor yang diangkat diatas tahun 2005 masih belum jelas nasibnya mau dikemanakan. Jika mereka di eksekusi maka ini suatu tindakan yang sewenang-wenang dan tidak berprikemanusiaan melanggar HAM dan UUD 1945. Jika mereka dijadikan PTT mengapa mereka tidak terekrut dalam SE Menpan no.5. Semua masih kabur dan belum jelas.

Kualitas SDM bukan dilihat dari sumber pembiayaan tetapi dilihat dari kemampuan dan tingkat pengetahuan serta disiplin seseorang. Sangat tidak wajar memang bila Pemerintah melihat kualitas SDM hanya dari sumber pembiayaan dan hal ini adalah suatu kesalahan yang fatal dan berakibat buruknya kinerja tenaga-tenaga PNS dimasa yang akan datang. Dan jika hal ini terjadi maka bisa dipastikan kedepan masyarakat akan mendapat keluhan dan kesulitan jika berhubungan dengan oknum Pemerintah dan mendapat pelayanan yang tidak nyaman.

Membahas tentang RPP Tenaga Honorer ini, maka didapat beberapa kesimpulan antara lain bahwa Test yang akan dilaksanakan nantinya dikelola oleh masing-masing daerah dan hanya dilaksanakan satu kali pada tahun 2011. Untuk tingkat Propinsi akan dikelola oleh Gubernur dan untuk Kabupaten/Kota akan di kelola oleh Bupati/Walikota. Dalam hal ini Kewenangan ada di tangan Kepala Daerah. Hal ini tentu sangatlah riskan terhadap KKN yang selama ini telah menjamur disemua pelosok negeri kita tercinta ini. Peluang-peluang ini justru menimbulkan kerancuan dan menjadi ajang bisnis antara masyarakat kelas atas dan Pemerintah Daerah.

Hanya ada 2 kemungkinan bagi tenaga honorer yang telah masuk database kategori II, Lulus test menjadi PNS sedangkan yang tidak lulus menjadi PTT sampai usia 56 tahun diberikan tunjangan hari tua dan asuransi kesehatan. Berkaitan dengan kemungkinan ke 2 bahwa hal ini nantinya akan dimuat aturan khusus bagi PTT dalam sebuah Peraturan Pemerintah tersendiri. Kemungkinan yang terbesar adalah menjadi PTT. Kenapa??….. karena Pemerintah hanya mengalokasikan jatah untuk Tenaga honor kategori II ini sebanyak 30% dari quota yang diusulkan Pemerintah Daerah sesuai formasi jabatan dan pendidikan. Artinya 70% dari total Tenaga Honor Kategori II ini hanya mendapat jatah menjadi PTT. Kita hanya bisa berharap agar PP tentang PTT itu nantinya adalah PP yang bersifat mensejahterakan bukan bersifat menyengsarakan. Karena kalau kita lihat fakta saat ini banyak PTT yang bergaji 3 bulan sekali bahkan sampai 5 bulan baru terima gaji, belum lagi banyak sunatan dari oknum-oknum tertentu yang memberikan gaji honor tersebut. Mudah-mudahan PP ini nanti dapat menegaskan untuk memberikan gaji bagi tenaga PTT setiap bulannya bukan setiap 3 bulan apalagi sampai 5 bulan sekali. Dan kita juga berharap RPP PTT itu nantinya juga dapat memuat kenaikan gaji PTT secara berkala dalam periode waktu tertentu, sehingga bagi PTT yang mempunyai masa kerja lebih lama penghasilannya tidak sama dengan PTT yang baru bekerja. Hal ini untuk memacu semangat kerja PTT sampai akhir masa baktinya. Dan bagi teman-teman yang nantinya masuk ke dalam PTT agar tidak patah semangat, mari terus tingkatkan semangat kerja kita, kita tunjukkan kepada Pemerintah bahwa PTT tidak kalah dengan PNS yang telah diangkat Pemerintah pada Kategori I agar Pemerintah sadar bahwa sikap yang diambilnya selama ini adalah keliru.

Kepada teman-teman tenaga honor dimanapun berada perlu diinformasikan bahwa sampai saat tulisan ini dimuat RPP telah sampai ke sekretaris negara dan akan segera dipresentasekan kepada Presiden dan selanjutnya disahkan dan ditandatangani kemudian dipublikasikan. Maka dengan ini dihimbau kepada seluruh teman-teman tenaga honor untuk jangan percaya kepada siapapun atau forum manapun yang memprovokasi apalagi ingin mencari keuntungan pribadi dengan dalih dan cara-cara apapun. Silahkan bergabung dengan forum atau kelompok manapun agar kita dapat menyatukan aspirasi kita, karena bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Namun hati-hati terhadap penipuan-penipuan yang belakangan ini sering terjadi yang mempunyai niat dan maksud tertentu untuk mencari keuntungan pribadi semata-mata. Pengangkatan Tenaga Honor kategori II menjadi CPNS hanya dilaksanakan dengan proses seleksi administrasi dan test tertulis sesama tenaga honor yang telah masuk database dan lulus verifikasi. Jangan percaya bila ada oknum yang mengatakan bahwa Tenaga honor kategori II diangkat dengan tanpa test tertulis, ini hanya bualan, angin surga yang gak jelas sumbernya. Karena bagaimanapun RPP telah rampung dan tak mungkin lagi dapat dirubah kecuali bila Presiden memintanya.

SILAHKAN DOWNLOAD RPP TENAGA HONORER TERBARU DISINI

Sumber : http://tenagahonormedan.wordpress.com/

Kelanjutan Pendataan Tenaga Honorer Dipertanyakan

2011-01-06T13:04:00.000-08:00

Forum Guru Honorer Indonesia (FGHI) Kab. Bandung Barat (KBB) mempertanyakan kelanjutan pendataan tenaga honorer sesuai Surat Edaran (SE) Menpan No. 5/2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.

Pertanyaan itu dilontarkan di tengah kenyataan tenaga honorer yang mengikuti tes untuk mengisi formasi 76 guru, harus gigit jari.
"Dengan adanya pendataan kembali tenaga honor, setidaknya ada harapan. Sementara waktu tes di jalur umum tidak ada guru honorer di KBB yang lulus, 76 formasi itu diisi orang luar semuanya," kata Ketua FGHI KBB, Rusmiati, Kamis (6/1).

Sehubungan dengan tidak adanya guru honorer di KBB yang lolos dalam tes CPNS 2010, Rusmiati tidak mau berkomentar banyak. "Ya kalau saya mau bilang itu sudah seperti semacam bursa kerjalah. Kita 'kan tidak bisa menembus sitem rekrutmen itu seperti apa sebenarnya," katanya.

Diakui Ati, dalam penerimaan melalui jalur umum tersebut, siapa pun bisa mendaftar dan masuk menjadi peserta tes dan tidak ada jaminan bagi warga KBB untuk lolos dalam tes, semuanya didasarkan pada hasil untuk mementukan kelulusan tersebut.

Pada dasarnya sebagian besar guru honorer di KBB menyandarkan harapan pada pendataan tenaga honorer.

Dalam pendataan untuk tenaga honorer hingga 2005 ini, pihak FGHI KBB mempunyai database tenaga honorer. Data ini diserahkan ke BKN pada saat pendataan 2005 berdasarkan PP No. 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43/2007.

"Dengan adanya pendataan kembali saya mengharapkan pemerintah punya perhatian, memberikan pengakuan pada guru honorer yang sudah lama mengabdi," katanya.

Dikatakan, pengangkatan guru honorer menjadi PNS adalah harapan bagi mereka sebagaimana pemerintah pusat telah mengangkat 920.702 orang guru honorer. Harapan yang sama pun kini tengah dinanti. Dengan melihat masa pengabdian yang sudah belasan tahun, diharapkan pemerintah bisa mengangkat guru honorer menjadi PNS.

"Ya kita harap begitu. Pemerintah harus bisa mengangkat guru honorer menjadi PNS. Terlebih bagi mereka yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun," tandasnya. (B.68)**

RPP Tenaga Honorer Siap Diregulasikan Februari 2011

2011-01-06T08:52:00.000-08:00

Pada tanggal 14 Desember 2010 diselenggarakan Audiensi Nasional yang diprakarsai oleh Jajaran Kementerian yang terdiri dari :
a. Sekmenpan : Bpk Tasdik Kinanta
b. Deputi SDM : Bpk. Ramli Naibaho
c. Bagian Humas : Bpk Gatot, dan lainnnya
serta diikuti oleh Jajaran PGRI, Tim Advokasi dan LSM Indonesia diketuai oleh Imam Syafi’i, S.H, Jajaran Pengurus DPP FTHSNI , Didukung oleh Perwakilan DPD,DPC, dan sebagian anggota FTHSNI se-Indonesia berjumlah 2500 orang
Pertemuan dilaksanakan di ruang Sidang pukul 12:00 s.d 13.00 WIB. Dalam Audiensi tersebut disimpulkan bahwa RPP tenaga honorer sudah berada di Menkumham untuk diharmonisasi, setelah itu RPP tenaga honorer siap diserahkan ke kepresidenan untuk mendapat pengesahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam waktu yang tidak begitu lama diperkirakan bulan Februari 2011 sudah siap untuk diregulasikan.

Unjuk Rasa Tenaga Honorer Ingin Jadi PNS

2011-01-06T08:05:00.000-08:00

Tenaga honorer yang tergabung dalam Paguyuban CPNS Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, (Rabu, 5/1). Mereka meminta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Honorer K2 Akan Diberhentikan

2011-01-06T07:30:00.001-08:00

PINRANG, UPEKS—Pendataan dan verifikasi honorer kategori dua (K2), yang dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), akan memberi dampak pahit bagi honorer daerah, yang selama ini mengabdikan diri sebagai honorer dihampir seluruh SKPD dan instansi dalam lingkup Pemkab Pinrang.

Kepala Bidang Pengadaan Pegawai (BPP) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pinrang, Abdul Rahman, mengatakan konsekwensi bagi honorer daerah yang tidak lulus verifikasi ataupun ujian seleksi K2, akan diberhentikan dengan hormat sebagai honorer.
“Ini sesuai PP nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas PP 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Pemda dilarang mengangkat tenaga honorer,” jelasnya.
Kendati ada kemungkinan honorer kembali di pekerjakan dengan upah yang menggunakan melalui APBD, namun Rahman mengatakan pilihan tersebut tentu sangat sulit bagi pemda dengan APBD yang sangat terbatas. Dengan pemberhentian honorer K2, pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan pesangon mengingat tidak ada aturan yang mengikat terkait status tenaga honor pada instansi masing-masing.
“Proses honorer K2 berbeda dengan K1 yang tinggal menunggu hasil dari BKN pusat. Kami hanya mengirimkan formasi ke pusat dengan jumlah lebih dari 2 ribuan honorer, sementara perkiraan kami formasi dari pusat berkisar 500 saja. Setelah formasi ditentukan BKN dan dikirim ke daerah, kemudian di susul seleksi dan ujian tertulis,” paparnya.

Guru Wiyata Nyaris Ditipu dengan Modus Seleksi CPNS

2011-01-05T23:00:00.000-08:00

Solo, CyberNews. Meski proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Jawa Tengah sudah berakhir, namun masih ada saja oknum yang memanfaatkan momen tersebut untuk modus penipuan. Sasarannya pun tak hanya pelamar jalur umum, melain tenaga pendidik yang masih berstatus wiyata bakti (WB) dan guru tidak tetap (GTT).

Seperti yang dialami Ning, salah satu guru WB yang mengajar di sebuah TK di Kecamatan Jebres. Siang tadi, dia menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta Daryono.

Pria dalam telepon itu meminta Ning segera menyerahkan berkas lamaran CPNS agar bisa diikutkan dalam pengangkatan PNS. Oknum itu beralasan, Ning terpilih karena merupakan guru WB terlama di sekolah tersebut. Pria itu mengaku memperoleh data diri Ning dari pihak sekolah. Hal itu sempat membuat Ning percaya.

“Saya sendiri kaget saat dihubungi. Karena sedang berada di sekolah, sehingga tidak siap berkas apapun. Padahal, dia minta dikumpulkan di BKD saat itu juga,” ungkapnya, Rabu (5/1).

Pria tersebut berbicara dalam nada tinggi dan sempat menyalahkan Ning karena nomor teleponnya tak bisa dihubungi sejak beberapa hari lalu. Padahal tidak ada rekaman telepon masuk ke HP miliknya. “Anehnya, dia minta saya kirim pulsa sebesar Rp 100.000 sebelum membawa berkas itu ke BKD. Apa hubungannya pulsa HP dengan pemberkasan?.“

Ning pun mengecek hal tersebut ke BKD. Ternyata, memang tidak pernah ada pengumuman pengangkatan WB. Nomor telepon Kabid Pengembangan Pegawai Daryono pun berbeda dengan nomor yang menghubungi guru WB tersebut.

Saat dikonfirmasi, pihak BKD menegaskan tidak pernah melakukan kontak langsung dengan CPNS, GTT maupun WB. Seluruh proses terkait seleksi pegawai dilakukan melalui pengumuman resmi dalam website atau ditempel. “Tidak pernah ada mekanisme seleksi kepegawaian melalui telepon. Semua ada pengumuman resminya,” tegas Etty.

Lebih lanjut dikatakan, hingga saat ini memang pengangkatan WB dan GTT belum ada payung hukumnya. Dia mengakui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) memang sudah meminta pendataan tenaga honorer nonAPBD (kategori II) yang totalnya mencapai 865 orang. Termasuk didalamnya GTT di instansi pemerintah.
Sumber : suaramerdeka.com

Pemkab Grobogan Berhentikan 1.300 Tenaga Honorer

2010-12-30T08:35:00.000-08:00

Grobogan (Espos)–Laksanakan rekomendasi panitia khusus (Pansus) III DPRD, Pemkab Grobogan berhentikan sekitar 1.300 tenaga honorer yang diangkat setelah terbitnya PP No 48/2005. Jumlah tenaga honorer tersebut tersebar hampir di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Pemkab siap berhentikan sekitar 1.300 tenaga honorer tersebut. Ini sebagai bentuk komitmen Bupati atas rekomendasi Pansus DPRD Grobogan,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Drs H Sutomo HP SH usai berkonsultasi dengan Dewan setempat, Kamis (30/12).

Menurut Sekda, jumlah tenaga honorer yang akan diberhentikan memang berbeda dengan jumlah yang disampaikan Panus DPRD. Karena yang disampaikan Pansus adalah jumlah keseluruhan termasuk yang diangkat sebelum 2005 namun sudah masuk data base B (non APBN/APBD).

“Yang disebut Pansus jumlahnya sekitar 4.000 orang, namun setelah dikurangi tenaga honorer yang masuk data base B dan diangkat sebelum 2005, maka jumlahnya hanya sekitar 1.300 orang saja, dan jumlah ini yang akan kita berhentikan per 1 Januari 2011,” ungkap Sekda Sutomo.

Sumber : Solopos.com

347 Honorer Lolos Verifikasi Berkas

2010-12-29T00:04:00.000-08:00

Data mereka didata untuk diangkat menjadi PNS. Pengumuman berkas yang lolos seleksi tak hanya diumumkan di harian Bengklu Ekspress (BE) juga bisa dilihat di papan pengumuman BKD Kaur.

Kepala BKD Kaur, Drs Rolan Haidi mengatakan bagi para honorer yang berkasnya dinyatakan lolos verifikasi diminta untuk melengkapi berkasnya sesuai syarat pengumuman yang terlapir. Kita minta bagi honorer kategori II yang lulus untuk segera melengkapi berkasnya sesuai dengan yang tertera di pengumuman.

Sebab dijadwalkan pada 31 Desember nanti berkas tersebut akan segera dikirim ke BKN Pusat, katanya.
Diterangkan Rolan, setibanya berkas tersebut di BKN pusat, maka akan dilakukan kembali verifikasi oleh tima pusat.

Verifikasi yang dilakukan nantinya tetap mengacu kepada syarat yang ditentukan, yaitu pada Januari 2006 berusia paling rendah 19 tahun dan paling tinggi 46 tahun. Pada 31 Desember 2005 minimal telah memiliki masa kerja 1 tahun secara terus menerus dan tidak terputus, terangnya.

Lebih jauh Rolan mengatakan sebagian besar para honorer kategori II yang lolos verifikasi telah bekerja dan ditugaskan pada instansi pemerintah.

Sedangkan berkas berkas yang harus diserahkan yakni ijazah (legalisir sesuai ketentuan), SK pertama sampai sekarang tidak terputus-putus (sesuai dengan persyaratan dan ketentuan berlaku), kemudian bukti aktif bekerja secara terus menerus, dokumen (DASK-SPM-SPJ), rekap absensi bulanan serta dokumen lain yang mendukung.

Kita sudah melakukan verifikasi sesuai dengan aturan yang ada, sehingga nantinya pengumuman bagi yang lolos ataupun yang tidak lolos diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena pemeriksaan ini sesuai dengan prosedur yang ada, jelasnya. (823)

Tenaga Honorer Non APBD Mengadu ke DPRD Grobogan

2010-12-27T23:45:00.000-08:00

Grobogan (Espos)–Khawatir data tenaga honorer non APBD/APBN (kategori II) tidak dikirim Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Grobogan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), sejumlah tenaga honorer kategori II mengadu ke DPRD setempat, Senin (27/12).

Perwakilan dari 1.058 tenaga honorer terdiri guru tidak tetap (GTT) dan tenaga medis diterima langsung oleh Ketua DPRD Grobogan M Yaeni SH, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Agus Siswanto Sos dan Ketua Fraksi HPN Sukamto SH. Menurut salah seorang perwakilan, Gofur, mereka khawatir karena data dari 1.058 tenaga honorer kategori II sampai saat ini masih berada di BKD. “Padahal batas waktu penyerahan data tersebut ke BKN adalah 31 Desember 2010. Jika sampai saat ini belum dikirim, kami khawatir batas waktu tersebut terlewati dan nasib kami akan jadi tenaga wiyata bakti seumur hidup,” terang Gofur.

Padahal sesuai informasi yang diterimanya, lanjut Gofur, Menpan akan memfasilitasi dengan aturan baru tentang tenaga honorer kategori II agar bisa diangkat menjadi CPNS. “Untuk itu BKD diminta menyerahkan data tenaga honorer kategori II yang masuk pendataan pada akhir tahun 2005 lalu setelah terbitnya PP 48 paling lambat 31 Desember 2010,” ungkapnya.

Menanggapi pengaduan ini, Ketua DPRD M Yaeni menyatakan, DPRD siap mengawal langkah para tenaga honorer kategori II agar data mereka bisa dikirim BKD tepat waktu. “Ini menyangkut nasib tenaga honorer, jadi akan kami awasi jangan sampai data mereka yang harus melalui pemeriksaan inspektorat berhenti di tengah jalan,” jelas M Yaeni.

Terpisah Ketua FHPN, Sukamto mengatakan,pihaknya sudah konfirmasi dengan BKD, hasilnya karena ada keterlambatan penyerahan data dari Dinas Pendidikan maka belum dikirim. “Namun BKD berjanji akan mengirim data tersebut paling lambat Rabu, 29 Desember 2010. Jadi akan kita awasi apakah benar diserahkan pada tanggal itu atau tidak,” tegas Sukamto.

Tenaga Honorer Harus Diprioritaskan

2010-12-27T21:55:00.000-08:00

MEDAN – Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Medan, kerap menuai aksi kontroversi. Hal ini karena proses kelulusan dinilai sarat akan tindakan kolusi korupsi dan nepotisme (KKN).

Selain itu ada pula tenaga honorer yang sama sekali tidak mendapat priotritas dalam ujian tersebut, padahal mereka sudah mengabdi selama bertahun-tahun institusi pemerintah.

Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Brilian Moktar mengatakan tadi sore, tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun di institusi pemerintah dan masyarakat, harus diprioritaskan mengikuti dan diluluskan dalam seleksi pegawai negeri sipil.

Lanjutnya, terlebih adanya sejumlah tenaga kerja sukarela (TKS) yang sudah sejak tahun 2003 mengabdi sebagai tenaga pendamping masyarakat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), namun hingga saat ini mereka sama sekali tidak diperhatikan.

Brilian menambahkan, pihak-pihak terkait seyogianya tidak mempersulit apalagi coba menghambat peluang para tenaga kerja sukarela itu, untuk mengikuti seleksi CPNS.

“Justru seharusnya mereka dibantu supaya menjadi yang utama untuk dibantu kelulusannya, karena telah lama mengabdi bagi masyarakat," katanya.

Rekomendasi Rapat Koordinasi Jajaran DPP- FTHSNI

2010-12-26T08:36:00.000-08:00

Rekomendasi
Rapat Koordinasi Jajaran DPP- FTHSNI
( Pasca Audiensi Nasional FTHSNI Bersama Kementrian PAN-RB )
14 Desember 2010
Di Gedung PGRI Jl. tanah abang no 3 Jakarta Pusat

PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, oleh karena Rahmat-Nya, kami masih tetap eksis dan setia melaksanakan tugas negara sebagai Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas di Sekolah Negeri.
Kami Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas di sekolah negeri, telah merasakan kelelahan dan titik jenuh, karena tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang telah kami lakukan. Kami merasa mendapat titik terang ketika Komitmen Pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS/PNS mulai formasi tahun 2005-2009.
Komitmen Pemerintah tersebut direalisasikan dengan menerbitkan PP NO. 48 tahun 2005 dan merevisinya menjadi PP No.43 tahun 2007 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS/PNS. Walaupun dalam implementasinya kami dari tenaga honorer yang dibiayai oleh dana Non APBD/APBN belum dapat diakomodir menjadi CPNS/PNS sampai hari ini, walaupun dalam PP tersebut jelas tertuang hak kami terutama dalam pasal 6 ayat 2.
Dalam perkembangan peraturan pemerintah baru tentang pengangkatan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai oleh dana Non APBD/APBN sudah selalau dibahas dalam tingkat menteri maupun DPRRI sejak tahun 2006 s.d saat ini. Dari hasil Audiensi Nasional tanggal 15 Desember 2010 di Kementrian Pan-RB RPP Tentang tenaga honorer sudah pada penyelesaian dan pengesahan persiden. Maka Jajaran DPP FTHSNI mengadakan koordinasi sebagai tindak lanut hasil Audiensi Nasional dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada : Kementrian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi, Kementrian Keuangan, Kementrian Hukum dan Ham, Sekretaris Negara, dengan Tembusan Ketua DPRRI dan Presiden.

DASAR REKOMENDASI

Berdasarkan dokumen yang telah diterbitkan oleh pemerintah dan atau berbagai hasil audiensi FTHSNI dengan khususnya bersama dengan KEMENTRIAN PENDAYAGUNAAN APARUATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI, maka kami menyususun sebuah Rekomendasi dengan berpijak pada :

PP No. 48/2005 jo PP No. 43/2007 khususnya pasal 6 ayat 2
Suarat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : 01/M.PAN/I/2006 tanggal 11 Januari 2006, Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS/PNS formasi tahun 2005
Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : 05 tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010, Tentang Pendataan Tenaga Honorer yan bekerja dilingkungan Instansi Pemerintah
Hasil Audiensi Nasional DPP FTHSNI yang didampingi oleh PGRI, TIM ADVOKASI dengan Jajaran Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara yaitu SEKMENPAN, Deputi SDM, HUMAS pada hari Selasa 14 Desember 2010 jam 11.00 wib di Kantor MENPAN-RB Jakarta tentang Penyelesaian Pengangkatan CPNS Tenaga Honorer Non APBN/APBD atau Tenaga Honorer Kategori II dan Kebijakannya.

ISI REKOMENDASI

Mohon kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Peraturan Pemerintah, tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS/PNS.Mohon kepada pemerintah untuk membentuk TIM Pengawasan Implementasi PP Tenaga Honorer yang melibatkan Tim Independen dari unsur PGRI dan Forum.

PENUTUP
Demikianlah isi Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Terbatas DPP-FTHSNI, dengan harapan pemerintah segera menindak lanjuti sebagai jawaban atas janji pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer. Semoga Allah SWT Senantiasa meridhio itikad baik kita demi kemajuan bangsa dan Negara.

Jakarta, 20 Desember 2010

Download Aplikasi Pendataan Tenaga Honorer 2010 Kategori II

2010-12-19T02:17:00.000-08:00

Aplikasi Pendataan TH 2010 Kategori II

Tenaga Honorer Kategori II adalah yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN atau bukan APBD.

Berikut adalah Aplikasi Pendataan Tenaga Honorer 2010 Kategori II

62 Honorer Gagal Jadi CPNSD Terindikasi Ijazah Palsu

2010-12-19T01:54:00.000-08:00

BALIKPAPAN--Pupus sudah harapan 62 orang pegawai berstatus tenaga honorer di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Balikpapan untuk bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemkot sendiri memiliki 362 tenaga honorer.

Saat tes Calon PNS Daerah (CPNSD) 5 Desember lalu, 62 tenaga honorer dinyatakan tidak lulus dalam proses verifikasi administrasi sehingga dinyatakan gagal menjadi CPNSD 2011.

“Sebagian besar tenaga honorer yang tidak lolos verifikasi ini akibat dokumen yang meragukan. Seperti indikasi pemalsuan ijazah dan masa kerja di bawah satu tahun,” ujar Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Balikpapan, Irwan Taufani .

Dia menyebut, tenaga honorer yang mendapatkan kesempatan menjadi PNS tahun 2011, merupakan tenaga honor yang data basenya masuk pada tahun 2004-2005 silam. Irwan menambahkan, usia para tenaga honorer berdasarkan ketentuan tidak boleh lebih dari 46 tahun per Januari 2006. Sementara, tenaga honorer yang paling banyak tidak lolos verifikasi merupakan tenaga guru dari Dinas Pendidikan.

“Mereka yang tidak lolos bisa saja ikut seleksi PNS kembali tahun berikutnya. Dengan catatan usia masih mencukupi dan data-data yang dia miliki juga sudah memenuhi ketentuan yang ada,” terang Irwan ditemui di kantornya, kemarin.

Di tempat terpisah, Koordinator Tim Verifikasi Tenaga Honorer Inspektorat Pemkot Balikpapan, Tarmiji menuturkan, bahwa pihaknya melakukan verifikasi data tenaga honorer ini merupakan gelombang yang kedua. Dimana pada September lalu, verifikasi tahap pertama sudah dilakukan hasilnya sebanyak 98 orang dinyatakan lulus.

Ia menerangkan, bagi 62 orang tenaga honorer yang dinyatakan gagal, pihaknya masih memberi kesempatan masa sanggah selama tiga hari terhitung pada 15 hingga 17 Desember 2010. Kesempatan itu diberikan agar mereka dapat membuktikan dan melengkapi persyaratan dan diminta oleh tim verifikasi sebelum diserahkan ke BKD pemkot.

“Pengangkatan tenaga honorer kategori kedua ini berbeda dengan kategori pertama,” pungkas Tarmiji yang juga menjabat sebagai Inspektur Pembantu II.(die)

Unjuk Rasa Tenaga Honorer Tuntut Kejelasan Pengangkatan PNS

2010-12-18T01:45:00.000-08:00

Ratusan tenaga honorer Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, berunjuk rasa di depan kantor Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, karena diduga namanya akan dianulir untuk diangkat jadi calon Pegawai Negeri Sipil. Namun, lagi-lagi, aksi unjuk rasa tidak berlangsung tertib. Massa yang emosi, berusaha merobohkan pagar kantor BKD, dan melempari kantor BKD dengan menggunakan tomat busuk serta batu.

Emosi karena tidak ada satupun pegawai BKD yang keluar untuk menemui pengunjukrasa, ratusan tenaga honorer yang berunjukrasa di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna berusaha merobohkan pagar kantor. Beberapa orang pengunjukrasa berusaha masuk ke halaman kantor BKD dengan cara memanjat pagar.

Bangunan kantor BKD juga menjadi sasaran kemarahan massa. Mereka melempari kantor tersebut dengan menggunakan tomat busuk serta batu. Aksi itu dilakukan pengunjukrasa karena menduga pihak BKD akan menganulir 951 nama tenaga honorer yang masuk dalam databesa penerimaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muna.

Aksi saling dorong antar pengunjukrasa dengan polisi juga sempat terjadi ketika para pengunjukrasa berusaha masuk ke halaman kantor BKD dengan cara merobohkan pagar pintu masuk.

Suasana sedikit terkendali saat salah satu pegawai BKD Kabupaten Muna menemui pengunjukrasa dan memberikan penjelasan. Pihak BKD menyatakan, tetap menjalankan surat edaran Menpan tentang pendataaan database pengangkatan PNS. Massa kemudian membubarkan diri, namun mengancam akan ada pertumpahan darah jika pemerintah kabupaten Muna melakukan kecurangan dalam database pengangkatan PNS.

Hasil Audiensi Nasional 14 Desember 2010

2010-12-17T20:02:00.000-08:00

Audiensi Nasional tanggal 14 Desember 2010, bertempat dia Kantor Menpan-RB yang dihadiri dan didukung oleh :
1. Jajaran Kementrian :
a. Sekmenpan : Bpk Tasdik Kinanta
b. Deputi SDM : Bpk. Ramli Naibaho
c. Bagian Humas : Bpk Gatot, dan lainnnya
2. Jajaran PGRI
3. Tim Advokasi dan LSM Indonesia diketuai oleh Imam Syafi’i, S.H
4. Jajaran Pengurus DPP FTHSNI
5. Didukung oleh Perwakilan DPD,DPC, dan sebagian anggota FTHSNI se-Indonesia berjumlah 2500 orang

Pertemuan dilaksanakan di ruang Sidang pukul 12:00 s.d 13.00 WIB dengan kesimpulan sbb:
1. RPP Tenaga Honorer sudah diharmonisasi di Menkumham untuk selanjutnya diserahkan kepada kepresidenan untuk mendapatkan pengesahan;
2. Dalam waktu yang tidak begitu lama diperkirakan bulan Februari sudah siap untuk diregulasikan;
3. Pointer terpenting dalam PP Tenaga Honorer masih mengacu pada RPP 15 Februari 2010 dengan beberapa perubahan atas masukan dari Tim PANJA GABUNGAN DPR-RI, beberapa pointer tersebut antara lain:
a. Bahwa pengangkatan Tenaga Honorer adalah yang berkerja di instansi pemerintah;
b. Umur minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun pada 1 Januari 2006;
c. Masa kerja 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai sekarang tidak terputus;
d. Akan diadakan test tertulis antar honorer berdasarkan validasi data tahun 2010 yang dilakukan oleh BKD Kabupaten/Kota se-Indonesia yang sudah harus diserahkan maksimal 31 Desember 2010 ke BKN dan Menpan-RB;
e. Penentuan kelulusan Tes belum ada kesepakatan standar yang digunakan, yang nantinya akan masuk dalam Juklak/Juknis proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS/PNS
f. Bagi yang lulus Tes akan diprosesikan menjadi CPNS/PNS berdasarkan Formasi yang dibutuhkan di masing-masing daerah atas dasar pengajuan dari BKD kota/Kabupaten;
g. Bagi yang tidak lulus tes atau tidak memenuhi syarat administrasi akan diusulkan menjadi Pegawai Tidak Tetap Daerah yang pengaturannya akan dibahas lebih lanjut
4. Segera dibentuk TIM Monitoring penyelesaian PP dan sekaligus pelaksanaannya yang melibatkan TIM Independen;
5. FTHSNI segera membuat rekomendasi hasil Audiensi Nasional yang berisi percepatan PP untuk segera disyahkan dan diregulasikan, rekomendasi ini ditujukan kepada Mendiknas,Menpan-RB, Menkumhan, serta tembusan disampaikan ke Presiden RI
6. FTHSNI Menghimbau kepada seluruh jajaran DPD,PDC-FTHSNI agar senantiasa merapat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah sekaligus mengawal data validasi 2010 agar tetap sesuai dengan SE.Menpan- RB Nomor 5 Tahun 2010.
Demikian Resume terpenting hasil Audiensi Nasional sekaligus koordinasi DPP FTHSNI yang dipandu oleh Tim Advokasi dan LSM Indonesia ( Bpk. Imam Syafi’I,SH)

Tertanda
Ketum DPP-FTHSNI
Dra. Ani Agustina

DPP FTHSNI BERSAMA PB PGRI DLM WORK SHOP USULAN PGRI SUKSES CPNS

2010-12-16T20:00:00.000-08:00

No : 223/DPP.FTHSNI/XI/2010 Jakarta, 10 November 2010
Lamp : -
Sifat : Penting
Hal : Usulan Percepatan Peraturan Pemerintah Kepada
Tenaga Honorer Yth. PB PGRI
Di
J a k a r t a

Salam sejahtera,

Kami selaku Dewan Pimpinan Pusat Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesi ( DPP FTHSNI ), berkaitan dengan telah diterbitkannya SE. Menpan No.05/2010. Perihal pendataan tenaga honorer khususnya bagi tenaga honorer jilid II / Kategori II, yaitu mereka yang mengabdi pada intansi Pemerintah maka dengan ini kami segenap Jajaran Pengurus FTHSNI dalam rangka menyongsong HUT PGRI – Ke 65 Tahun 2010 kami menyampaikan aspirasi untuk dimasukan menjadi target utama dalam program kerja PB PGRI untuk penyelasaian Tenaga Honorer dalam rangka perubahan status.

Usulan :
• Percepatan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah mengenai pengangkatan Tenaga Honorer Non APBN/APBD ( Kategori II ) diseluruh Indonesia.
• Pengakuan terhadap SK Kepala Sekolah bagi Tenaga Honorer
• Pengangkatan Tenaga Honorer tetap memperhatikan yang juga berpendidikan SPG, SGO, PGA bagi Guru dan lulusan SMP, SMA atau yang sederajat bagi tenaga adminstrasi
• Pengangkatan Tenaga Honorer dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan memperhatikan usia rawan, masa kerja.
• Mengeluarkan surat emergency sebagai perlindungan kepada tenaga honorer

Demikian usulan ini kami sampaikan dalam acara Workshop Finalisasi Usulan PGRI, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terimaksih

DEWAN PIMPINAN PUSAT
FORUM TENAGA HONORER SEKOLAH NEGERI INDONESIA
( DPP – FTHSNI )
Ketua Umum

ttd

Dra. ANI AGUSTINA Sekretaris

ttd

ABDUL HARIS, A.Ma

JAJARAN PENGURUS DPP FTHSNI
PADA WORKSHOP FINALISASI USULAN PGRI
Jakarta, 10 Nopember 2010

No Nama Jabatan Unit Kerja Kabupaten No HP Paraf
1 Dra Ani Agustina Ketum SMAN 1 Pringsurat Temanggung 081329623810
081902444369

2 Yusuf, S.Sos Wk SMPN 11
Cirebon 081324908373

3 Abdul Haris Sekretaris SDN Sumurgede III Karawang 085697289438
081210035822

4 Karno, S.Pd. Dep.Org SDN Kelelet Cilegon
Banten 087871083838

5 Ruslan Abdul Gani Dep.Humas SDN Pancakarya I Karawang
Jawa Barat 081385640854

6 Dul Kholik, S.Ag. Dep.Hukum SMPN 1 Tegalrejo Magelang 081226967918

7 Hardi, S.Pd. Anggota SMPN 2
Nguter Sukoharjo 081804451920

8 M.Hasan, S.Ag. Anggota SDN Karanganyar Cirebon 081320416454

9 Imam Budi Anto,A.Ma.Pd Anggota SDN Kabukan 1 Tegal 081575338181

10 Sunardi Anggota SMPN 1 Bojonegara Serang 087871884092

Rapat Koordinasi FTHSNI Di Kebumen

2010-12-15T19:55:00.000-08:00

Rapat yang diselenggarakan di Komplek Benteng Vander Wijck, Gombong Kebumen, diikuti oleh 27 perwakilan DPC-Kota/Kabupaten se-Indonesia , Rapat dihadiri oleh Anggota DPRRI Komisi IX ( Bapak Rohmani,S.Pd ).

Dalam rakor tersebut ada beberapa kesimpulan yang harus ditindaklanjuti oleh [pengurus DPP maupun pengurus dibawahnya antara lain .

• Segera mengadakan pendekatan persuasive dalam bentuk Audiensi dengan Pimpinan Partai Demokrat sebagai Partai yang berkuasa dalam pemerintahan agar PP Tentang Tenaga Honorer segera diregulasikan.
• Mengadakan pendekatan dan permohonan kepada Organisasi Massa ( PP Muhammadiyah dan PB NU ) agar ikut mendorong agar pemerintah lebih memperhatikan nasib tenaga honorer, dengan segera meregulasikan PP Tenaga Honorer.
• Segera menyampaikan surat kepada Setda Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan tembusan ke Bupati, Gubernur, BKN, Menpan-RB dan DPR RI agar hasil pendataan tenaga honorer masing-masing daerah untuk dipublikasikan sebagai crooschek data. Sebelum disampaikan ke BKN
• Kepada semua DPC-FTHSNI agar selalu berkoordinasi dan melakukan pendekatan persuasive dengan Pemerintah Daerah ( BKD ) supaya validasi tenaga honorer berpedoman pada SE.Menpan-RB No 5 Tahun 2010.
• Persiapan kepanitiaan try out jika peraturan pemerintah tentang tenaga honorer memang mengharuskan diadakan Tes antar honorer.
• Mempersiapkan apabila sewaktu-waktu mengadakan gerakan moral dalam bentuk Show of Force mulai dari tingkat Daerah/ Kab. Sampai Pusat secara serentak.
• Seluruh peserta sepakat untuk komitmen dalam perjuangan menjaga Persatuan dan Kesatuan Organisasi demi cita-cita perjuangan dan tidak terprofokasi oeh gerakan / organisasi lain yang tidak resmi dan bertanggung jawab.

Demikian hasil rapat koordinasi DPC-DPD dan DPP –FTHSNI untuk dapat dipahami dan segera dilaksanakan sesuai porsi masing-masing.

Jangan Percaya Calo PNS, Mereka Hanyalah Spekulan

2010-12-12T03:13:00.000-08:00

BANJARNEGARA – Tidak benar bila ada kabar Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai jatah dalam penerimaan CPNS tahun 2010 ini. Berita tersebut bohong. Apalagi ada seseorang yang mengatakan dekat dengan Bupati dan mampu memasukan seseorang menjadi PNS dengan meminta sejumlah uang. “Bohong itu. Tidak benar. Jangan percaya Calo karena mereka adalah para spekulan yang mencoba mengais uang dengan memanfaatkan keadaan,” ujar Bupati Drs. Ir. Djasri, MM, MT di sela-sela kunjunganya di SMA N 1 Karangkobar, Sabtu (11/12).

Para Calo ini berspekulasi. Siapapun mereka, apakah mereka mengatasnamakan orang luar atau orang dalam. Cara kerja mereka biasanya mengatakan dapat memasukan seseorang menjadi PNS karena ia mempunyai jalur dengan orang penting. Akan tetapi jasa tersebut disertai dengan permintaan sejumlah uang. Dengan janji uang tersebut hanya akan diambil jika diterima. Untuk satu kesempatan bila ia dapat mengelabui 20 orang, itu artinya ia mempunyai 20 kesempatan. “Begitu cara kerja spekulan. Kalau jadi dapat, kalau enggak dianggap mereka sebagai memanfaatkan peluang yang ada,” katanya.

Penerimaan CPNS sekarang ini sangat ketat. Semua seleksi, kata Djasri, dilakukan oleh Propinsi sehingga sangat sulit terjadi kecurangan. Semua dilaksanakan secara fair. Bahkan anak saya pernah gagal mendaftar menjadi CPNS. Ini membuktikan, bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS di Banjarnegara berjalan bersih. “Lha wong anaknya pak Bupati we ngasi ra ketampa” katanya.

Sementara itu menurut Kepala BKD melalui Kabid Pengembangan Pegawai Joy Setiawan S. Sos, dalam tes penerimaan pegawai ini, pemerintah kabupaten hanya berwenang dalam pelaksanaan seleksi administrasi dan pelaksanaanya. Sementara untuk pembuatan soal dan pengandaan, koreksi dan perangkingan dikerjakan oleh Tim Propinsi bekerja sama dengan Perguruan Tinggi. “Koreksi dan scanner akan dilakukan di Propinsi dengan disaksikan oleh LSM dan undangan lainnya,” katanya.

Pelaksanaan tes CPNS untuk kabupaten Banjarnegara akan dilaksanakan serentak besok pada Hari Minggu (12/12). Mereka ditempatkan di 524 ruang di 40 sekolah yang tersebar dari Kecamatan Sigaluh sampai Mantrianom, Bawang. Formasi yang diperebutkan berjumlah 231 formasi yang terdiri dari formasi guru 101, kesehatan 66 dan Teknis 64.

Pelaksanaan tes akan dimulai dari pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB. Bila hadir semua tes penerimaan CPNS akan diikuti oleh 9.482 orang peserta. “Sesuai alamat pendaftaran, peserta ada yang datang dari luar jawa seperti lampung, luar propinsi seperti Jakarta, Bogor, dan luar kabupaten” katanya. (**--ekobr)

Bupati Pastikan Tak Ada Jual Beli Soal Tes CPNS

2010-12-05T17:09:00.000-08:00

CISARUA,(GM)-
Bupati Bandung Barat, Abubakar memastikan tidak adanya praktik jual beli soal maupun percaloan dalam tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilaksanakan, Minggu (5/12).

Hal itu ditegaskan bupati, terkait dengan banyaknya beredar kabar tentang percaloan soal ujian. Menurut Abubakar, tidak ada pihak yang mempunyai otoritas untuk memperjualbelikan soal ujian tes CPNS.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, untuk mencegah kegiatan seperti itu. Apabila ketahuan akan langsung ditindak," tegasnya sambil menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan apabila soal ujian tes CPNS diperjualbelikan.

Selain itu, tambah Abubakar, Pemkab Bandung Barat juga telah berkomitmen dalam tes CPNS tersebut harus ada pengawalan. Sebab demi kelancaran, proses tes tersebut harus dapat dipantau dan dikawal dengan baik.

"Kami berharap yang terbaik dapat lolos untuk menjadi PNS. KBB ingin dibantu oleh CPNS yang profesional, dan yang lolos harus mau diposisikan di mana saja sesuai kebutuhan," katanya kepada wartawan seusai memantau jalannya tes CPNS.

Ia mengatakan, pemkab telah bekerjasama dengan salah satu universitas yang ada di Jakarta, dalam pengadaan materi sampai penerimaan hasil tes. Sedangkan panitia menurutnya, hanya sebagai fasilitator dalam tes CPNS yang diadakan di empat tempat di KBB tersebut.

Ia menyebutkan, untuk jumlah posisi yang dibutuhkan yaitu tenaga teknis 44 orang, tenaga kesehatan 59 orang, dan tenaga pendidikan 76 orang. Total dari jumlah tenaga tersebut yaitu mencapai 176 orang PNS.

Menurut Abubakar, terdapat 6 orang penyandang cacat tuna netra yang mengikuti tes CPNS di Batujajar. "Untuk mengikuti tes CPNS ini, mereka didampingi oleh satu orang pendamping. Mereka diperlakukan sama dengan peserta yuang lain, dan tidak ada perlakukan khusus untuk mereka," ujarnya.

Sementara itu, dalam tes kemarin sebanyak 10.169 orang mengikuti tes CPNS di empat tempat yang disebar di KBB. Keempat lokasi tersebut yaitu Padalarang, Batujajar, Cisarua, dan Ngamprah. (adit)**

Tes CPNS Jawa Barat Digelar Minggu, 5 Desember 2010

2010-12-04T11:27:00.000-08:00

BANDUNG, (PRLM).- Minggu (5/12), secara serentak di Jabar, puluhan ribu orang akan berebut tempat sebagai pegawai negeri sipil. Mereka akan mengikuti ujian tes tertulis untuk mengisi 4.800 tempat formasi di Pemerintah Provinsi Jabar serta pemerintah kabupaten dan kota se-Jabar.

Kepala Badan Kepegawaian Pemprov. Jabar Achadiat menuturkan, tes tertulis secara serentak itu, baru pertama kali digelar. Khusus untuk formasi di Pemprov. Jabar, tercatat 14.113 orang pendaftar. "Dari jumlah itu, hingga tadi petang baru 11.000 yang mendaftar ulang. Mereka akan memperebutkan 275 formasi. Kalau untuk daerah, datanya belum kami dapat. Namun biasanya pendaftarnya sekitar 4.000 orang," katanya.

Achadiat menambahkan, para peserta tes tertulis untuk formasi Pemprov. Jabar, akan menjalani tes di 11 lokasi antara lain kampus Unpad, sekolah-sekolah (SD, SMP, SMA), KPUD, Badan Diklat, dan kantor Dinas Peternakan. Pada tes tertulis, ada 100 soal yang harus dikerjakan peserta dengan waktu 180 menit. "Waktunya sangat cukup. Jadi peserta tidak perlu buru-buru. Untuk soalnya, saat ini masih dalam proses pencetakan. Yang sudah selesai dicetak, langsung ke lokasi ujian dengan dikawal polisi," katanya.

Untuk antisipasi perjokian, Achadiat telah memberi persyaratan kepada peserta sebelum masuk tempat ujian. Syarat-syarat itu ialah kartu ujian, KTP dan ijazah asli. "Panitia akan memeriksa ketiga syarat tadi sebelum tes. Selain itu, ada 500 pengawas yang dilibatkan dari perguruan tinggi dan guru,"

Hasil tes tertulis, akan diumumkan pada 15 Desember mendatang. Achadiat menuturkan, tes tertulis itu baru tahap awal seleksi penerimaan pns. Masih ada tes kompetensi, lalu tes dasar kesehatan serta wawancara.

Untuk tahun 2010, Jabar mendapat kuota 4.800 formasi PNS. Achadiat menjelaskan, untuk seleksi pns tersebut, sebagian besar adalah untuk posisi guru yaitu 2.034, diikuti tenaga kesehatan 1.398 formasi dan tenaga teknis 1368 formasi.

Jumlah itu terbagi untuk Pemprov. Jabar dan dan 22 kabupaten/kota. Tiap daerah rata-rata mendapat formasi sekitar 200 orang. Kabupaten Bogor mendapat formasi paling banyak yaitu 354 dan Kab. Sukabumi yang paling sedikit yaitu 153 orang. Namun ada lima daerah yang tidak mengajukan formasi yaitu Kab. Banjar, Kab. Sumedang, Kab. Purwakarta, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi. (A-128/das)***

Bandung - Jawa Barat : Peserta Tes CPNS diminta Jujur

2010-12-03T11:57:00.000-08:00

Bandung – Menjelang tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Bandung yang digelar besok, Pemkot Bandung memastikan seluruh persiapan sudah selesai. Peserta tinggal mengikuti tes secara jujur dan tertib sesuai aturan.

“Seluruh tempat dan petugas sudah siap. Semua sudah beres kok, tidak ada persoalan. Kalau ada peserta yang belum menerima kartu tes, bisa menghubungi sekretariat panitia,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Edi Siswadi usai acara "Apresiasi Bandung Green and Clear 2010" di Taman Pramuka Jalan Riau Kota Bandung, Sabtu (4/12/2010).

Menurut Edi, Pemkot Bandung menjamin pelaksanaan tes CPNS 2010 berlangsung bersih dan transparan. Pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas bagi oknum PNS Pemkot Bandung yang bertindak sebagai calo atau joki.

“Kita akan melakukan pengawasan. Kalau ada pegawai pemkot yang bertindak jadi calo, dia bisa diturunkan jabatannya, dicopot, bahkan dipecat. Saya tegaskan tidak ada mekanisme yang terstruktur untuk meraih keuntungan dari tes CPNS ini,” tegasnya.

Dikatakan Edi, pihaknya meminta peran serta masyarakat jika melihat atau mendengar ada oknum PNS yang menawarkan jasa bisa meluluskan tes CPNS untuk segera melaporkan ke Pemkot Bandung atau langsung ke pihak berwajib.

“Kalau ketemu, bisa laporkan langsung ke pihak berwajib. Soalnya penyuap dan yang mencoba nyuap, bisa kena pidana. Lebih baik peserta tes CPNS percaya diri dan melakukan yang terbaik,” tuturnya.[gin]

35.400 Honorer Lolos Verifikasi dan Validasi

2010-12-02T11:12:00.000-08:00

JAKARTA - Sebanyak 35.400 tenaga honorer kategori satu, hasil verifikasi dan validasi tahap satu dan dua, disebutkan lolos seleksi. Sedangkan sebanyak 40.916 honorer lainnya tidak lolos, karena tidak memenuhi syarat PP 48 Tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Edy Topo Anshari, proses verifikasi dan validasi honorer kategori satu itu sendiri dilakukan dalam tiga tahap. Di mana tahap pertama dilakukan pada 11-20 Oktober, tahap kedua pada 25 Oktober-2 November, serta tahap tiga dari 22 November sampai 3 Desember.

Dari tahap satu dan dua, menurut Edy lagi, jumlah honorer yang diverifikasi dan menjalani validasi adalah 86.892 orang. Sedangkan sisanya (sebanyak 65.418 orang), sementara dalam proses verifikasi tahap tiga. Hasil verifikasi dan validasi tahap satu dan dua sendiri katanya, adalah sebanyak 41 persen (35.400 orang) memenuhi kriteria, sedangkan 57 persen (40.916 orang) tidak memenuhi kriteria, plus dan lain-lainnya (sebanyak) 2 persen (1.976 orang) bermasalah.

"Yang memenuhi kriteria bisa dilanjutkan ke tahap pemberkasan CPNS ke BKN. Yang tidak memenuhi kriteria, berarti tidak diproses," ucap Edy, dalam rapat kerja antara Menneg PAN & RB EE Mangindaan, dengan Komisi II DPR RI, Senin (29/11).

Mengenai data yang bermasalah (1.976 orang) tersebut, menurut Edy, itu terkait honorer Kementerian Agama (Kemenag). Di mana (sebanyak) 1.425 tenaga penyuluh agama dan pegawai pencatat nikah (237 orang) dicurigai datanya. Saat ini katanya, BPKP sedang menyelidiki keabsahan data 1.976 honorer Kemenag tersebut. (esy/jpnn)

Ketua PGRI: Satu Juta Guru Honorer Dizalimi Pemerintah

2010-11-27T02:21:00.000-08:00

REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM--Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dr. H. Sulistiyo, M.Pd, mengatakan satu juta guru honorer di Indonesia dizalimi pemerintah karena penghasilan tidak sesuai dengan beban kerjanya. "Dalam bahasa agama mereka itu dizalimi. Bayangkan mereka bekerja satu bulan penuh, dengan beban kerja melebihi guru pegawai negeri sipil (PNS) tetapi dibayar hanya dua ratus ribu per bulan," katanya usai menggelar seminar terkait Hari Guru ke-17 dan Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-65, di Mataram, Jumat petang.

Pernyataan tersebut mengomentari berbagai pandangan miring terhadap guru-guru yang memperoleh tunjangan sertifikasi, sehingga tingkat kesejahteraanya meningkat, namun belum menunjukkan profesionalitas sebagai tenaga pendidik. Ia mengakui memang para guru berstatus PNS yang sudah disertifikasi belum memiliki profesionalitas sesuai dengan harapan meskipun sudah memperoleh tunjangan. Namun, jumlah guru yang memperoleh tunjangan masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah guru termasuk guru honorer di Indonesia.

Menurut Sulistiyo, profesionalitas guru yang belum mengalami perubahan meskipun kesejahteraan meningkat, sebagai akibat dari potret pembinaan guru di masa lalu. "Jadi hari ini dapat tunjangan. Tapi jangan harap besok guru sudah profesional," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya telah meminta kepada Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidik (LPTK) melakukan reposisi atau perubahan pembinaan kepada para guru dengan meningkatkan empat kompetensi para guru, yaitu kompetensi profesi, pedagogik, sosial dan kepribadian. "Kompetensi para guru ibarat skala yang memiliki dua angka berbeda yakni angka 100 dan 0. Ada guru yang mampu mencapai skala 100, ada juga yang berada di posisi 0. Perlu ada tahapan untuk melakukan perubahan," katanya.

Pada kesempatan itu juga Sulistiyo menanggapi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28/2010 tentang Mutasi Kepala Sekolah, menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional, hanya khusus berlaku bagi kepala sekolah. Padahal para guru juga rentan menjadi korban politik terutama pascapemilihan kepala daerah.

Menurut dia, mutasi para guru jangan lagi bernuansa hukuman. Kepala daerah seyogyanya melakukan mutasi sebagai sebuah pembinaan kepada para guru untuk meningkatkan profesionalitas.
"Makanya kemarin saya sempat menggugat Wali Kota Bima, karena melakukan mutasi terhadap kepala sekolah dan guru yang nuansanya politis," kata Sulistiyo menambahkan.

Pegawai Honorer Kecewa

2010-11-19T17:07:00.000-08:00

TEMANGGUNG - Ratusan tenaga honorer, kemarin berbondong-bondong ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Jalan A Yani, Temanggung. Pasalnya pendataan tenaga honorer yang dianggap mereka akan otomatis menjadi isyarat diterima sebagai PNS. Namun nyatanya, tidak.

Menyikapi kondisi ini, Kepala BKD Sutikno melalui Kabid Pengembangan Pegawai BKD, Sri Hariyanto, kemarin, membantah anggapan itu. Menurutnya, tenaga honorer yang memenuhi syarat dan pendidikannya sesuai formasi, diminta tetap mendaftarkan diri dalam seleksi CPNS 2010 jalur umum.

Sebab, pendataan oleh BKD tersebut bukan merupakan perekrutan CPNS dari tenaga honorer, dan bukan pula jaminan bagi mereka untuk diangkat sebagai PNS. Ratusan tenaga honorer pun mengaku kecewa setelah adanya kabar terbaru ini.

Pihak BKD sendiri menegaskan, pendataan itu atas perintah Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenag PAN), untuk mengetahui jumlah tenaga honorer di Indonesia secara umum. Dalam surat perintah tersebut hanya disebutkan, pendataan dilakukan sembari menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) yang baru mengenai tenaga honorer.

Namun, tidak disebutkan, pendataan untuk kepentingan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS otomatis. Akhirnya, nantinya, tenaga honorer pun harus berjuang menentukan nasib lewat tes normal dalam perekrutan.

Dibutuhkan 207 CPNS
Pemkab Temanggung pada Sabtu (13/11) lalu telah mengumumkan lowongan CPNS 2010 jalur umum. Jumlah total kebutuhan CPNS Pemkab sebanyak 207 formasi, meliputi tenaga guru (93 formasi), tenaga kesehatan (62 formasi), dan teknis lainnya (52 formasi).

Tenaga guru, kebutuhannya adalah guru kelas SD (73 formasi), serta guru SMP untuk bidang studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPS, IPS dan TIK, total sebanyak 15 formasi. Kemudian kebutuhan guru SMK sejumlah 5 orang, yakni, guru teknik produksi konstruksi kayu, elektronika industri, mekatronika dan rekayasa perangkat lunak.

Tenaga kesehatan, meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, penyuluh kesehatan, analis kesehatan, sanitarian, nutrisionis, perekam media, fisioterapis, terapi wicara dan terapi kerja.

Sedangkan tenaga teknis lain, meliputi pranata komputer, verifikator keuangan, arsiparis, pustakawan, admistrasi umun RS, instruktur listrik, instruktur otomotif, instruktur bangunan, penata ruang, teknisi bangunan dan rumah, paramedik veteriner, pengawas benih ikan, pengawas budidaya perikanan, penyuluh perikanan.

Termasuk posisi penyuluh perindustrian dan perdagangan, surveyor pemetaan tanah, pamong budaya, penyuluh KB, pengawas telekomunikasi, pengawas lalin, pengujuji kendaraan, analis tata praja dan penyuluh sosial. her-skh

Wonosobo Tetap Adakan Tes CPNS Mandiri

2010-11-07T10:22:00.000-08:00

SEMARANG - Kendati Gubernur Bibit Waluyo mempertanyakan loyalitas kabupaten yang ingin menyelenggarakan seleksi CPNS secara mandiri, Kabupaten Wonosobo tetap akan melakukannya tanpa menginduk ke Pemprov Jateng.

Bupati Wonosobo Kholiq Arif selepas menghadiri sebuah acara di Hotel Grasia Semarang, Sabtu (6/11) lalu, menegaskan hal tersebut.

Menurut dia, Pemkab sudah bersiap untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri. ”Penawaran beberapa perguruan tinggi sudah masuk,” katanya.

Disinggung mengenai kabupaten mana saja yang mungkin mengikuti jejak Wonosobo, Kholiq hanya tertawa kecil.

Dia berkeyakinan, langkahnya untuk menyelenggarakan seleksi CPNS tahun ini secara mandiri tidak menyalahi ketentuan. ”Gubernur juga sangat memahami hal tersebut,” katanya.

Apakah pemahaman Gubernur Bibit Waluyo yang dimaksud pernah disampaikan kepada Bupati Wonosobo? ”Oh tidak. Saya hanya baca di koran saja, dan Gubernur intinya mempersilakan,” kata Kholiq.

Di Wonosobo, saat dilantik sebagai bupati oleh gubernur beberapa waktu lalu, Kholiq mengaku tidak ada pengulasan masalah CPNS oleh gubernur. (H30,H23-35)

Dipastikan Pendaftaran CPNS Akhir November

2010-11-07T01:50:00.000-07:00

JAKARTA--Pendaftaran CPNS dipastikan akan dibuka akhir November 2010. Kepastian ini menyusul telah selesainya penetapan rincian jabatan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB Ramli Naibaho menjelaskan, hingga Jumat (5/11), proses penetapan rincian jabatan sudah pada tahapan teknis administrasi. Misalnya mengenai penomoran berkas, penyiapan amplop, dan tanda terima rincian jabatan dari Kemenpan-RB ke masing-masing kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Sekarang lebih ke tahap pengadministrasian saja. Setelah itu tinggal diserahkan ke masing-masing BKD," kata Ramli Naibaho kepada JPNN, Jumat (5/11). Kapan daerah sudah bisa mengambil rincian jabatannya? Ramli menjelaskan, rincian jabatannya itu sudah bisa diambil pekan depan.

"Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar sehingga jadwal penerimaan seleksi CPNS tidak bergeser dan sesuai jadwal yang ditetapkan akhir November," ungkapnya. Meski telah menetapkan akhir November seleksi CPNS dibuka, namun Ramli menegaskan, semua keputusan diserahkan ke pemda. Pemerintah pusat hanya meminta agar penerimaan CPNS daerah dilakukan serentak untuk menghindari double pelamar.

Secara terpisah, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB, Kuniyati, menjelaskan, seluruh rincian jabatan dari semua daerah sudah beres. Termasuk yang dari Pemprov Sumut, Bengkulu, dan Papua, yang sebelumnya terlambat gara-gara data rincian jabatan yang dikirim lewat fasilitas surat elektronik (e-mail) oleh sejumlah kabupaten/kota yang ada di ketiga provinsi itu ternyata kosong. Begitu pun, data di dalam cakram digital (CD) yang dikirim ke Kementrian PAN-RB, begitu dibuka, juga kosong alias tak ada datanya sama sekali.

"Sekarang sudah beres semua. Tinggal administrasi. Minggu depan sudah bisa diserahkan ke daerah," ujar Kuniyati. Dijelaskan, untuk masalah rincian jabatan, sudah tidak ada lagi tarik-menarik usulan dari daerah. Sebelumnya, terkait rincian jabatan ini, sering kali berkas data yang diusulkan bolak-balik dari pusat ke daerah. "Yang sebelumnya belum klir, sekarang sudah beres, termasuk Sumut," terangnya. Kemenpan-RB sudah menerima data rincian jabatan dari seluruh BKD kabupaten/kota se-Sumut.

Dalam kesempatan yang sama, Kuniyati menjelaskan, persoalan yang terjadi untuk Sumut sebelumnya adalah menyangkut teknis pengiriman data saja. "Disketnya kosong, jadi kita nggak bisa nggarap. Kan kita nggak bisa ngarang-ngarang. Ada yang gak dikirim-kirim e-mail-nya," ujar Kuniyati.

Sebelumnya Kuniyati menjelaskan, Kementrian PAN-RB sudah mengirimkan format baku formulir yang tinggal diisi. Begitu sudah diisi, langsung dikirim balik ke Kementrian PAN-RB. Sistem ini guna mempermudah dan mempercepat proses tahapan seleksi CPNS. Hanya saja, lanjut Kuniyati, ada sejumlah BKD yang tidak mampu mengoperasikan program untuk mengisi formulir baku yang sudah ada formatnya itu.

"Ada yang malah membuat format sendiri sehingga kami harus mengetik ulang lagi. Ada yang mengisinya, tapi begitu dikirim, ternyata kosong. Jadi kita minta dikirimi ulang," ujar Kuniyati. Dari kasus ini, lanjut Kun, menunjukkan bahwa ada persoalan SDM yang punya kemampuan IT. Karenanya, dia menyarankan agar formasi CPNS dengan latar belakang pendidikan IT mendapatkan prioritas. (sam/esy/jpnn)

Tenaga Administrasi Honorer Tidak Akan Bisa jadi CPNS

2010-11-06T23:37:00.000-07:00

Bagi tenaga administrasi yang berstatus honorer jangan pernah berharap untuk diangkat menjadi CPNS.
Keputusan tersebut diketahui setelah Perwakilan Tenaga Honorer asal Pemalamg yang tergabung dalam Persatuan Tenaga Honorer APBD Pemalang (PTHAP) beraudiensi dengan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB).
Wakil Ketua Komisi A DPRD Pemalang CH Sri Kuswandari kemarin mengemukakan, Teanga Honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) telah beraudiensi dengan Menpan sebanyak dua kali. Audiensi pertama pada Kamis (7/10) lalu belum menemukan titik terang. Mereka kembali membahas persoalan tersebut (audiensi) dengan Menpan pada Rabu (20/10), dan dalam pertemuan kedua tersebut PTT mendapat kepastian bahwa selamanya tidak dapat diangkat menjadi CPNS.
“Ini karena dalam aturan pengangkatan CPNS hanya untuk tenaga honorer kependidikan, kesehatan dan teknis lainnya. PTT (tenaga honorer) ini merupakan tenaga administrasi, sehingga tidak memenuhi syarat pengangkatan (tidak dibutuhkan),” jelasnya. (sumber Suara Merdeka 2 November 2010)

Dengan dilaksanakannya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka mau tidak mau sekolah harus mengangkat tenaga administrasi. Keberlangsungan Proses Belajar dan Mengajar di sekolah juga tidak terlepas dari peran tenaga administrasi. Karena dalam suatu sekolah terdapat kerjasama suatu tim, yaitu kepala sekolah sebagai seorang Manajerial, Guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga administrasi sebagai tenaga kependidikan.
Pemerintah Pusat hanya melihat dari sudut pandang sendiri yaitu tenaga adminstrasi (di kantor-kantor Pemerintan sudah terlalu banyak) sehingga Tenaga Administrasi dianggap tidak dibutuhkan lagi.
Tukang sapu, juru parkir, juru karcis pasar dan satpam ternyata lebih dibutuhkan daripada tenaga administrasi.
Semoga bagi mereka yang berstatus sebagai tenga administrasi honorer dapat berbesar hati menerima kenyataan ini.

Sumber : MSB Brebes

Usul 500 CPNS, Disetujui 295

2010-11-06T11:53:00.000-07:00

MANOKWARI – Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tidak langsung menyetujui usulan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diajukan pemda. Contohnya Pemprov Papua Barat, yang mengusulkan 500, namun hanya disetujui 295. Sedang untuk tingkat kabupaten/kota, kuotanya variatif.

"Jatah CPNS formasi untuk khusus di lingkungan Pemprov Papua Barat hanya mendapat kuota 295, yang kita usulkan 500 kursi. Sedangkan untuk kabupaten/kota jumlah bervariasi tergantung kebutuhan," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Ka BKD) Provinsi Papua Barat, Drs Yustus Meidodga kepada Manokwari Pos (grup JPNN), kemarin.

Untuk proses seleksinya, nantinya akan dilakukan serentak antara Pemprov Papua Barat bersama pemerintah kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. Rencananya, pendaftaran akan dibuka November ini juga. Mengenai kepastiannya, masih menunggu pengumuman resmi dari pusat. ‘’Kita tunggu perintah dari pemerintah pusat. Ya, kita harapkan bulan November ini,’’ imbuhnya lagi.

Yang jelas, saat ini formasi CPNS untuk provinsi dan kabupaten/kota sudah ditetapkan. “Sudah ada kuotanya untuk masing-masing daerah. Tinggal diumumkan,” ujarnya saat ditemui di kantor gubernur.

Yustus menjelaskan, keseluruhan proses pengadaan CPNS mulai dari lamaran, proses pemberkasan, usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) sampai dengan penerbitan SK tentang pengangkatan CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel serta tidak dipungut biaya. Karena itu apabila ada oknum yang menjanjikan dan meminta sejumlah imbalan berupa uang atau dalam bentuk apapun, dia mengimbau agar tidak ditanggapi. (lm/sam/jpnn)

Persoalan Tenaga Honorer Tuntas November 2010

2010-11-03T23:45:00.000-07:00

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura Djamal Aziz mengatakan pengangkatan guru honorer harus bisa diselesaikan pada November 2010. Hal itu diungkapkan Djamal seusai Rapat Kerja (Raker) Gabungan Komisi II, VIII, dan X DPR dengan beberapa menteri Terkait, seperti Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Menteri Pertanian Suswono, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang dilakukan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (26/4).

"Kalau bisa November ini sudah dimatangkan dan diselesaikan semua persoalannya. Karena sudah molor setahun, sebab sejak zaman Pak Burnap seharusnya pada November 2009," tegas Djamal. Ia menceritakan bahwa di daerah ada guru honorer yang menerima gaji Rp 60 ribu tiap tiga bulan sekali dan sudah dari 2005 mengabdi tanpa ada kejelasan pengangkatan.

Bahkan, anggota dari FPG Ferdiansyah dengan mengusulkan agar DPR dan pemerintah segera membahas pengalokasian anggaran untuk pegawai honorer dalam APBNP 2010. "Setelah rapat ini, tidak ada salahnya ada rapat untuk anggaran dalam menampung tenaga honorer," tukasnya.

Sementara itu Abdul Gaffar Patappe (F-PD) menilai persoalan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS jangan sampai berlarut-larut. Ia mendesak pemerintah untuk segera dapat menyelesaikan persoalan tersebut. "Pemerintah segera merealisir persoalan tenaga honorer," katanya.

Menurutnya, berlarut-larutnya pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS akan memberi kerisauan kepada yang bersangkutan. Gaffar menilai persoalan ini merupakan permasalahan masa depan bagi seluruh tenaga honorer yang punya kesempatan diangkat menjadi CPNS. "Biar bagaimanapun ini untuk masa depan mereka (tenaga honorer)," ungkapnya.

Dalam kesimpulan Raker Gabungan tersebut, sepakat untuk merumuskan dan menuntaskan penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Kedua, Pemerintah akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keputusan rapat gabungan Komisi II, Komisi VIII dan KOmisi X DPR RI tentang masalah tenaga honorer sebagai bahan dalam perumusan Peraturan Pemerintah

Di samping itu, lanjut Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi menyatakan forum juga meminta agar dalam pelaksanaan veifikasi dan validasi tenaga honorer diselesaikan selama tiga bulan dengan mempertimbangkan formasi CPNS tahun 2010. Perlu dipertimbangkan sanksi hukum untuk mengantisipasi manipulasi dan rekayasa administrasi daam verfikasi dan validasi.

Dalam pemaparannya, Menneg PAN dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan PP 43 Tahun 2007 dan PP 48 Tahun 2005 sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu PP yang kita sedang persiapkan sekarang ini juga sesuai dengan PP 48 Junto PP 43. Namun, sebelumnya terbitnya turan baru, yang diangkat menjadi PNS yang memenuhi syarat memenuhi PP 48 Tahun 2005 dan PP 43 Tahun 2007 yang tercecer.

"Yang sudah memenuhi syarat PP 48 dan 43 ini disetujui dan diangkat tanpa tes. Yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang diangkat tes sesama tenaga honorer. Bagi yang tidak berhasil digunakan pendekatan kesejahteraan. Bagi tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang yang bukan dibiayai oleh APBD/APBN ini dilakukan pendekatan dengan kesejahteraan," tegasnya.

Mangindaan menyatakan saat ini yang terdaftar sebagai tenaga honorer mencapai 197.678 orang. Mangindaan menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan mulai Agustus 2010 sampai dengan Maret 2011. "Validasi dan verifikasi akan diumumkan dipublik selama satu bulan," jelasnya.

Sedangkan Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan di Kementrian Pertanian ada tenaga honorer sebanyak 1.308 orang. Terdiri atas tenaga honorer penyuluh sebanyak 1.270, dan 71 orang tenaga strategis lainnya.

Sumber : MetroTV News

Pendaftaran CPNS Mulai November 2010

2010-10-31T18:37:00.000-07:00

Masyarakat yang ingin menjadi aparat pemerintah segera bersiap-siap. Pemprov Jatim mulai 12 November akan membuka pendaftaran untuk 283 kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sekdaprov Jatim Rasiyo mengatakan pendaftaran CPNS akan dilaksanakan selama dua minggu, yakni 12–25 Nopember, melalui internet. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penumpukan ribuan pelamar yang menyerbu loket pendaftaran, seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

“Selain itu, dengan mendaftar lewat internet, juga menghindari terjadinya tatap muka antara calon pendaftar dengan panitia CPNS,” ujarnya, Kamis (7/10) dalam rapat koordinasi dengan pemkab/pemkot se-Jatim, di Kantor Gubernur Jl Pahlawan.

Setelah mendaftar, calon CPNS dapat mengirimkan berkas fisik syarat pendaftaran melalui pos ke Kantor Badan Kepegawaian (BKD) Pemprov, untuk diverifikasi. Proses verifikasi dilakukan selama sembilan hari. Diperkirakan 4 Desember pelaksanaan ujian atau tes akademis akan digelar. “Sekitar sepuluh hari kemudian atau 14 Desember, hasilnya tes akan diumumkan,” jelas Rasiyo.

Setelah diumumkan, pemprov, kata Rasiyo, akan langsung melaporkannya ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB). Hal itu dinilai penting, agar Surat Keputusan (SK) CPNS yang diterima dapat segera diterbitkan.

“Kami berharap per 1 Januari 2011 nanti, mereka dapat langsung bekerja,” imbuhnya.

Kepala BKD Jatim Akmal Boedianto mengatakan, selain di Jatim, pendaftaran rekrutmen CPNS juga akan digelar serentak di empat provinsi lain di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jogjakarta. Ini untuk menghindari terjadinya pendaftar ganda. Artinya, selain mendaftar di Jatim, juga mendaftar di provinsi lain. “Makanya kita terus berkoordinasi dengan provinsi lain, untuk menyesuaikan jadwal agar waktu pendaftaran dan tesnya sama. Tapi, secara informal, sudah ada kesepakatan bersama,” terangnya.

Selain empat provinsi, rekrutmen CPNS di 38 kabupaten/kota juga akan digelar serentak dan bersamaan dengan rekrutmen CPNS pemprov. Tujuannya, untuk menghindari kemungkinan meningkatnya urbanisasi dari daerah lain menjelang seleksi CPNS. “Kalau waktunya bareng, pendaftar pasti akan mengikuti di satu tempat saja. Makanya hari ini, Sekda dan Kepala BKD dari kabupaten/kota diundang untuk mengoordinasikan penjadwalan waktunya,” katanya.

Untuk itu, jika ada perubahan jadwal, maka pihaknya melalui Surat Edaran (SE) Sekdaprov akan memberitahukan kepada pemkab/pemkot yang bertanggung jwab penuh pada proses seleksi CPNS di daerah masing-masing.

Sementara itu, Pemkot Surabaya akan menyiapkan 233 formasi CPNS jalur umum, terdiri dari 105 tenaga pendidikan, 50 tenaga teknis dan sisanya tenaga kesehatan. Kuota ini di bawah pengajuan pemkot ke BKN sebanyak 476 formasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemkot Surabaya Yayuk Eko Agustin mengungkapkan, formasi ini belum final karena minggu depan direncanakan ada tambahan formasi lagi.

Selain jalur umum, tahun ini pemkot juga berencana menambah CPNS dari tenaga honorer. Dari database BKD 2005, ternyata masih 19 honorer yang kancrit alias belum diangkat bersama honorer lainnya, enam di antaranya guru.

Untuk verifikasi data ini, Senin (11/10), tim dari Jakarta yang terdiri dari Sekretaris Negara (Sekneg), Sekretaris Kabinet, BKN, Menpan dan RB, turun ke Surabaya.

“Ápakah betul mereka ini dibiayai oleh APBD, kalau dari APBN mana bukti penerimaannya, surat tugasnya mana. Dan apa betul dia mengajar di sini. Akan dicek semuanya,” katanya. nuji/uus. Ref : Surya

Data 2.465 Tenaga Honorer Dinyatakan Batal

2010-08-16T02:07:00.000-07:00

Senin, 16 Agustus 2010 13:10:00
PATI ( KR jogja com ) - Sebanyak 2.465 orang tenaga honorer yang selama ini tercatat dalam data lama, dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka guna mempersiapkan penjaringan calon pegawai baru, Pemkab Pati akan segera melakukan pendataan ulang yang langsung akan ditangani Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pati.

Pendataan dan inventarisasi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Pati, meliputi terhadap tenaga honorer yang tercecer pendataannya pada 2005 serta inventarisasi tenaga biaya non APBD maupun APBD. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Pati, H Haryanto SH MM. “Jadi, bila ada pendataan yang pelaksanaanya diluar institusi BKD, berarti hal itu tidak benar” ujarnya di Pati, Senin (16/8).

Sebelumnya sempat diungkapkan, adanya informasi yang menyebutkan pelaksanaan pendataan pegawai yang berlangsung di salah satu gedung. Para pesertanya sempat dipungut iuran Rp. 20 ribu. Jadi, ini jelas modus penipuan” tegasnya.

Plt Sekda Pati Haryanto SH MM menegaskan jika acuan dalam pendataan tenaga honorer yang baru disosialisasikan kepada para SKPD mulai awal Agustus ini berdasar PP Nomor 48 tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP NO 43 tahun 2008. “Namun dalam pelaksanaannya menggunakan landasan hukum Surat Edaran MenPAN No 5 tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Tahun 2010” ujarnya.

Dikatakanya lagi, pihaknya mensinyalir hingga kini masih terjadi praktek percaloan pegawai pelat merah atau dari lingkungan dalam di jajaran Pemkab Pati sendiri. Pelaku percaloan ini juga melibatkan sejumlah oknum PNS.

“Mereka memberi iming iming akan bisa menjadikan seseorang menjadi PNS, sepanjang mau memberi imbalan dana hingg belasan bahkan puluhan juta rupiah” kata H Haryanto SH MM yang dikenal pula sebagai Kepala BKD Pati. (Cuk)

Guru Honorer Pertanyakan Pendataan

2010-08-15T02:20:00.000-07:00

LHOKSEUMAWE- Sekitar puluhan guru tenaga honor, baik bantuan pusat maupun honor daerah mendatangi dinas pendidikan pemuda dan olah raga, Kota Lhokseumawe, Sabtu (14/8). Kedatangan para guru ini ingin mempertanyakan persyaratan pendataan tenaga honorer. Namun karena adanya mis komunikasi, malah sempat para guru melakukan orasi di depan kantor.

Aksi orasi dan berkumpulnya para tenaga honor langsung direspon oleh pihak polsek Banda Sakti. Bersama pejabat dinas terkait kapolsek memberikan arahan kepada sejumlah para tenaga pengajar. Agar dapat menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan tertib.

Namun menurut para dewan guru, kedatangan mereka bukan untuk melakukan demo dinas. Tapi kedatangan mereka untuk mempertanyakan persyaratan pendataan tenaga honor menjadi CPNS. Sebab ada informasi dari beberapa tenaga honor pihaknya diundang untuk datang ke dinas.

“Kita datang kemari bukan untuk melakukan demo. Kedatangan kami untuk melihat persyaratan pendataan dan diundang oleh pihak dinas. Tapi sampai disini, pihak dinas mengatakan tidak mengundangnya. Sehingga muncullah kecurigaan diantara sejumlah guru yang hadir. Lalu dengan serta merta membuat beberapa guru melakukan orasi,”ujar Tarigan salah seorang guru.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang guru wanita yang hadir. Kedatangan mereka tidak lain untuk melihat pengumuman yang diberitahukan oleh dinas. Tapi herannya tidak semua guru yang diundang sehingga menimbulkan tanda tanya serta kecurigaan.

“Ini karena kesalahan komunikasi saja. Sebenar tidak ada masalah sebab kami datang ingin melihat pengumuman dan ada undangan. Cuma seharusnya ke depan pihak dinas jangan mengundang guru seperti ini. Kan setiap sekolah ada kepsek atau KTU untuk mewakili. Sehingga tidak terjadi salah paham seperti ini,”terang Tarigan dengan logat bataknya yang membuat orang tertawa.

Sejauh ini, pihak tenaga honorer meminta agar proses pendataan tenaga honorer harus transparan. Jika nantinya ada yang kedapatan bermain curang mereka akan melaporkan pada pihak berwajib. “Kita minta pendataan benar-benar transparan dan sesuai dengan aturan. Kalau nantinya kami mengetahui ada permainan, kami siap melaporkan pada pihak berwajib,”ujar seorang ibu kepada wartawan koran ini.

Selain pendataan, pihaknya juga berharap agar dinas dapat segera mencairkan gaji mereka. “Kami minta agar pihak dinas segera membayar gaji kami. Sebab hampir empat bulan kami belum menerima gaji. Apalagi ini memasuki bulan ramadhan dan menjelang lebaran nanti,”ucapnya. (agt)

Waduh...! 2000 GTT Malang Terancam Gagal PNS

2010-08-15T02:15:00.001-07:00

Malang (beritajatim.com)-Nasib Guru Tidak Tetap (GTT) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang terancam makin suram. Suramnya nasib ribuan tenaga pengajar itu, setelah Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) baru-baru ini, sangat tidak berpihak pada nasib mereka.

Hal itu disampaikan langsung Penasehat Persatuan Guru Dan Pegawai Tidak Tetap (PGPTT), Nurul Yakin, Senin (16/8/2010) siang pada beritajatim.com. Menurut Yakin saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Malang untuk mengadukan nasib rekan-rekannya sesama GTT dan PTT yang ada di wilayah Pemkab Malang, dengan aturan terbaru dari Menpan, harapan rekan-rekan GTT akan semakin sulit. Kalaupun ada jalan, mereka masih harus bersaing dengan tenaga honorer yang ada di Kabupaten Malang.

“Dengan aturan baru dari Menpan, jelas ini sangat membuat nasib GTT semakin suram. Padahal, ribuan GTT di Kabupaten Malang berharap sudah menjadi PNS tahun ini. Karena jam kerja mereka, sudah melebihi tenaga honorer yang sudah ada,” papar Nurul Yakin.

Dijelaskannya, sesuai PP 48 Tahun 2005, yang berhak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) adalah pejabat berwenang setingkat Kepala Dinas. Namun nyatanya, 2000 GTT tersebut SK yang dimilikinya hanyalah SK yang dikeluarkan Kepala Sekolah masing-masing.

Ia juga mengungkapkan, saat ini, total jumlah GTT dan PTT se Kabupaten Malang berjumlah 5443 orang. 2000 GTT punya SK yang hanya dikeluarkan kepala sekolah. Sedangkan 200 orang GTT, SK nya dikeluarkan oleh Kanwil atau Departemen P dan K Jawa Timur. Jika mengacu pada aturan Menpan jika SK pada tahun 2005 kebawah, haruslah setingkat SK Kanwil. Dengan demikian, 2000 GTT atau lebih dari itu, nasib mereka akan semakin terkatung-katung.

“Jelas nasib 2000 GTT akan susah. Kami berharap, Pemkab dan DPRD bisa memperjuangkan nasib mereka. Kenapa, karena 2000 GTT itu hanya mengantongi SK Kepala Sekolah saja. Sehingga, sesuai aturan menpan, mereka tidak bisa diangkat menjadi PNS,” kata Yakin.

Ia juga menambahkan, kalaupun mereka terangkat jadi PNS, harus melalui seleksi dari tingkat bawah. Karena SK yang disyaratkan menpan, hanyalah SK yang dikeluarkan pejabat setingkat kanwil atau kepala dinas. Itu sebabnya, nasib rekan-rekan GTT kedepannya, akan sangat-sangat dirugikan dengan adanya aturan baru dari menpan tersebut. [yog/gir]

BOYOLALI DAPAT JATAH 189 FORMASI CPNS 2010

2010-08-14T02:08:00.000-07:00

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali hanya mendapatkan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2010 sebanyak 189 formasi. Sebelumnya jumlah formasi yang diajukan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebanyak 1.200 formasi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali, Drs. Agus Partono, MM, mengatakan, dari 189 formasi tersebut, sebanyak 85 formasi diberikan untuk formasi guru dimana sebagian besar adalah guru SD, 40 formasi untuk tenaga kesehatan dan sisanya untuk tenaga teknis lainnya.
Kuota yang hanya 189 formasi itu dipastikan tidak mampu mencukupi kebutuhan personel yang diperlukan Pemkab Boyolali karena di Boyolali tiap tahun terdapat sekitar 400 orang PNS yang pensiun. Penentuan kuota itu sendiri merupakan keputusan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Ditambahkan, kuota CPNS 2010 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009. Tahun lalu kuota CPNS Boyolali mencapai 344 formasi yang terdiri dari formasi umum sebanyak 193 formasi dan 151 formasi untuk tenaga honorer. Adapun saat ini rekrutmen CPNS dari jalur honorer sudah habis karena tahun 2009 merupakan tahun terakhir pengangkatan CPNS melalui jalur honorer. Di Boyolali sendiri sekarang ada sekitar 10 orang tenaga honorer yang masih tersisa, sedangkan untuk pengangkatan tenaga honorer baru sudah tidak diperbolehkan lagi.
Lebih lanjut, Kepala BKD menerangkan, untuk formasi guru juga masih mengalami kekurangan yang sangat besar karena tahun ini hanya ada 85 formasi guru. Padahal Kabupaten Boyolali saat ini mengalami kekurangan lebih dari 500 guru. Kemungkinan dalam CPNS 2010 ini, guru yang diterima akan ditempatkan pada daerah ring tiga atau yang berada di daerah Kemusu, Wonosegoro, Juwangi dan Selo. Sedang guru yang sudah lama mengajar di daerah ring tiga nantinya akan ditarik ke ring dua atau satu sehingga terjadi penyegaran kegiatan belajar. -sumber: Solo Pos-

Honorer non-APBN/APBD bisa ikuti seleksi CPNS

2010-08-13T02:03:00.001-07:00

Balaikota (Espos) Tenaga honorer (TH) yang dibiayai dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kini berkesempatan mengikuti seleksi pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Hal itu menyusul turunnya Surat Edaran (SE) Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) No 5/2010, tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan ins-tansi pemerintah.

“Melalui SE Menpan No 5/2010 tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di masing-masing daerah diminta melakukan pendataan atau inventarisasi data tenaga honorer non-APBN/APBD agar mereka dapat memiliki kesempatan untuk ikut seleksi pengangkatan sebagai CPNS,” ujar Kepala Kantor Regional I Wilayah Jateng dan DIY Badan Kepegawaian Negara (BKN), Wiritno ketika ditemui wartawan seusai Sosialiasi Pengangkatan Tenaga Honorer, di Bale Tawangarum kompleks Balaikota Solo, Rabu (11/8).

Wiritno menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah mengatur pengangkatan TH sebagai CPNS melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2005 dan PP No 43/ 2007, di mana salah satu syarat TH yang bisa diangkat sebagai CPNS hanya TH yang honornya dibiayai APBN/APBD. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan dengan menerbitkan SE Menpan tersebut agar TH yang dibiayai non-APBN/APBD bisa mengikuti seleksi CPNS.

Wiritno menyebutkan, TH yang dibiayai non-APBN/APBD tersebut tetap harus memenuhi persyaratan lainnya, yaitu usia TH antara 19-46 tahun pada 1 Januari 2006, SK pengangkatan sebagai TH maksimal 1 Januari 2005, diangkat pejabat pengawas kepegawaian (PPK), sudah bekerja minimal dua tahun berturut-turut serta bekerja di instansi pemerintah.

“Itu sudah sesuai dengan SE-nya. Tetapi kami memang belum bisa memastikan berapa kuotanya. Karena formasi yang disiapkan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan Negara. Sedangkan untuk pendataan oleh BKD, hasil inventarisasi tersebut disampaikan kepada Kementerian PAN & RB, tembusan BKN, paling lambat 31 Desember 2010 ini,” kata dia.

Tidak otomatis

Ditegaskan Wiritno, pengangkatan sebagai CPNS itu tidak otomatis, melainkan tetap melalui seleksi. Namun terkait teknisnya, Wiritno menyatakan pihaknya belum bisa menyampaikan karena belum ada peraturan pemerintah (PP) yang mengatur hal itu.

Sementara untuk TH yang dibiayai APBN/APBD yang hingga kini masih tercecer, sesuai ketentuan bisa diusulkan kembali untuk langsung diangkat sebagai CPNS.

“Mungkin memang masih ada yang tercecer, sehingga tidak bisa diangkat antara 2006–2009 seperti rekan yang lainnya. Asal bukti cukup mereka tetap bisa menjadi CPNS. Tetapi bisa saja, mereka yang sudah masuk data base ternyata tidak bisa diangkat. Hal itu karena tersandung masalah, seperti pemalsuan dokumen atau pernah melakukan tindak pidana,” jelasnya.

Sementara Kepala BKD Kota Solo, Etty Retnowati mengatakan, untuk Kota Solo saat ini masih terdapat sebanyak 828 TH non-APBN/APBD. Sedangkan TH dari APBN/APBD masih ada sebanyak delapan orang dan sudah siap diangkat tahun ini. - Oleh : sry

Honorer non-APBN/APBD bisa ikuti seleksi CPNS

2010-08-13T02:03:00.000-07:00

BKN Ingatkan Batas Waktu Penyerahan Data Honorer

2010-08-12T02:27:00.000-07:00

JAKARTA - Hingga hari ini (12/8) belum ada satupun daerah yang memasukkan data honorer. Padahal sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN4RB) No 05 Tahun 2010, ditegaskan bahwa batas akhir pemasukan data honorer kelompok satu atau yang masuk kategori tercecer dan tertinggal adalah 31 Agustus.

Menurut Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Budihartono, sesuai surat edaran Menteri PAN&RB, pendataan kategori satu dilakukan mulai awal Agustus sampai akhir 31 Agustus. Sedangkan kategori dua (honorer non APBN/APBD yang bekerja di instansi pemerintah) dimulai awal Agustus sampai akhir Desember. Pendataan dilakukan masing-masing BKD, kemudian harus dipublikasikan ke media massa baik cetak maupun elektronik. "Yang mendata adalah BKD masing-masing daerah bukan BKN," ujar Budihartono saat dihubungi JPNN, Kamis (12/8).

Dia menyatakan, untuk honorer kategori satu hingga hari ini belum ada yang memasukkan data. "Masih ada waktu dua pekan lebih untuk memasukkan data. Kalau lewat 31 Agustus berarti dianggap tidak ada honorer tertinggal. Ini sudah jelas dalam SE 05 Tahun 2010," tegas Budi.

Ditambahkannya, setelah data honorernya ditandatangani bupati/walikota dan inspektorat, kemudian diekspos ke publik untuk melihat reaksi masyarakat. Ekspose ke publik dimaksudkan sebagai kontrol apakah data BKD itu sesuai fakta atau hanya manipulasi.

"Kalau semua sudah clear baru dimasukkan ke BKN. Mungkin karena itulah BKD belum memasukkan datanya hingga hari ini," pungkasnya. (Esy/jpnn)

Edaran Menpan Tentang Pendataan Tenaga Honorer

2010-07-17T23:51:00.000-07:00

Berdasarkan surat edaran Menpan No. 05 Tahun 2010, tenaga honorer yang masih tersisa dapat bernafas sedikit lega. Karena mereka akan memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS. Tenaga honorer yang dimaksud dalam Surat Edaran ini terbagi mejadi dua kategori yaitu:

1. Kategori I

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :

a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;

b. Bekerja di instansi pemerintah;

c. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;

d. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006

2. Kategori II

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :

1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;

2. Bekerja di instansi pemerintah;

3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;

4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006

3. Untuk menyelesaikan tenaga honorer tersebut di atas dan sambil menunggu Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer;

* Tenaga honorer kategori I diminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar:

1. Melakukan pendataan tenaga honorer sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir yang telah diisi oleh tenaga honorer dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengawasan sebagaiman tersebut dalam lampiran

2. Perekaman data tenaga honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Aplikasi dan formulir pendataan dapat diunduh di www.bkn.go.id atau menghubungi BKN / Kantor Regional BKN di wilayah kerjanya.

3. Menyampaikan formulir pendataan tenaga honorer yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggungjawab di bidang pengawasan, daftar nominatif beserta softcopy (compact disk) data tenaga honorer hasil inventarisasi tersebut telah diterima di Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 31 Agustus 2010 sebagai bahan persiapan untuk melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer oleh tim verifikasi dan validasi nasional yang jadwal pelaksanaan akan disampaikan kemudian oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota agar menyampaikan tembusan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas kepada Gubernur

* Tenaga honorer kategori II diminta kepada Pejabat Pembina kepegawaian agar:

1. Melakukan inventarisasi data tenaga honorer sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran II.a dan II.b.

2. Menyampaikan hasil inventarisasi tersebut kepada Kementerian PAN & RB tembusan BKN paling lambat 31 Desember 2010

4. Selain hal tersebut di atas Pejabat Pembina Kepegawaian perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Data Tenaga Honorer yang memenuhi persyaratan sebagaimana kategori I yang disampaikan kepada Kepala BKN setelah tanggal 30 Juni 2006 sampai dengan tanggal dikeluarkan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku dan agar diusulkan kembali dengan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran I.

2. Pelaksanaan pendataan (proses dan hasil) harus dilakukan secara transparan, tidak dipungut biaya, cermat, akurat, tepat dan diumumkan melalui media selama 14 (empat belas hari) kepada publik sehingga tidak menimbulkan permasalahan data tenaga honorer dikemudian hari.

3. Pejabat yang menandatangani formulir akan dikenai sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata data tenaga honorer yang disampaikan tersebut tidak benar dan tidak sah.

4. Biaya pelaksanaan pendataan tenaga honorer dibebankan pada APBN/APBD di masing-masing instansi pemerintah yang bersangkutan

5. Apabila sampai tanggal 31 Agustus 2010 formulir pendataan tenaga honorer, daftar nomonatif beserta softcopy (compact disk) dan formulir data belum diterima oleh BKN, maka instansi tersebut dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer dan tidak dapat mengusulkan tenaga honorer kembali.

5. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2010

Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi,

E. E. Mangindaan

Honorer Persiapkan Syarat Jadi CPNS

2010-07-10T06:04:00.000-07:00

Menpan telah mengeluarkan surat edaran yakni meminta kepada BKD seluruh Indonesia data tenaga honorer yang tak masuk database yang bekerja dari Januari 2005 ke bawah, untuk segera diangkat menjadi CPNS.

‘’Hari ini (kemarin, red) kita baru saja menerima surat edaran Menpan menyangkut pendataan ulang tenaga honor untuk diangkat menjadi CPNS. SE ini akan segera kita edarkan kepada seluruh SKPD agar diketahui secara luas oleh pegawai honor yang memenhui syarat,’’ ujar Kepala BKD Bengkalis H Hermanto, Jumat (9/7).

Surat edaran ini jelas angin segar bagi honorer dan menjawab keluhan mereka selama ini yang tak kunjung diangkat menjadi CPNS kendati sudah mengabdi dari sejak sebelum 2005 sebagaimana honorer lainnya, yang tersebab mereka tak masuk database BKN.

Selain tenaga honorer yang gajinya dibiayai oleh APBN/APBD, honorer yang bukan dibiayai oleh APBN/APBD juga akan diangkat sepanjang memenuhi kreteria yang ditetapkan. Kepala BKD Bengkalis H Hermanto yang ditemui di ruang kerjanya Jumat (9/7) sore membenarkan jika dirinya baru saja menerima Surat Edaran (SE) dari Menpan terkait pendataan ulang tenaga honor yang tak masuk database dan sudah bekerja dari Januari 2005 ke bawah.

Surat edaran itu katanya dikeluarkan Menpan untuk mengakomodir keluhan tenaga honor yang memenuhi peryaratan PP No.48/2005 dan PP No.43/2007 untuk diangkat menjadi CPNS.

Dalam SE tersebut ada dua katagori tenaga honor yang akan diangkat menjadi CPNS, yakni honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBD dan APBN. Katagori kedua, honorer yang pengahsilannya bukan dibiayai dari APBD/APBN, namun bekerja atau mengabdi di instansi pemerintah.

‘’Persyaratan pengangkatan honorer ini bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006,’’ ungkap Hermanto.

Sambil menunggu PP tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan tenaga honor, Menpan minta kepada daerah untuk melengkapi atau mendata ulang tenaga honor, dilengkapi dengan surat pernyataan dari tenaga honor diketahui oleh atasan langsung dan kepala SKPD dan inspektur kabupaten, yang punya kosekwensi sangsi adminitrasi dan pidana bila dikemudian hari ternyata data yang diberikan tidak benar. Data ini disampaikan selambat-lambatnya ke BKN pada 31 Agustus 2010.

‘’Untuk tenaga honor yang penghasilannya dibayai dari APBN/APBD penyerahan bahan persyaratan yang ditentukan kita terima paling lambat tanggal 20 Agustus 2010. Sementara bagi tenaga honor yang bukan dibayai APBD/APBN bahan persyaratan diterima paling lambat 31 Desember 2010,’’ jelas Hermanto lagi.(jrr)

Tugas Kementerian PAN Belum Selesai

2010-07-09T06:49:00.000-07:00

JAKARTA - Keinginan pemerintah merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Seleksi Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) pada Juni lalu, ternyata belum bisa terealisasikan dengan baik. Memasuki bulan Juli ini, belum ada kepastian kapan PP tersebut tuntas.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Roformasi Birokrasi (PAN dan RB), Drs Gatot Sugiharto MM mengatakan molornya penetapan PP tersebut terhambat oleh validasi data pegawai honorer yang belum terakomodir sepenuhnya.

“Rencana awal memang bulan Juni sudah selesai, tapi proses pendataan ulang tenaga honorer yang sebelumnya tidak sempat terakomodir masih sedang diproses. Jadi kita masih menunggu validasi data itu dulu,” ujar Gatot-akrabnya.

Dijelaskannya, berdasarkan data base yang ada di Kementerian PAN dan RB, hingga akhir tahun 2009, jumlah honorer di Indonesia mencapai 920. 702 orang. Dari jumlah itu, sebagain besar diantaranya sudah diangkat menjadi PNS sesuai dengan PP No 48 Tahun 2005 jo PP No 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.

Hanya saja dalam pelaksanaan validasi, ternyata masih ada tenaga honorer yang belum terakomodir karenan tercecer atau teranulir saat proses pengangkatan dalam data base tersebut. “Data yang kemarin itu sebenarnya sudah selesai, pendataan mulai dilakukan pada tahun 2004 sampai 2009 dan sekarang sudah tutup buku. Namun pada pelaksanaannya ada saja masalah, makanya kita selesaikan semuanya dulu agar tidak ada masalah baru lagi nantinya ketika sudah dilakukan pengangkatan tahun 2010 ini,” ungkap Gatot di Sekretariat Kementerian PAN dan RB.

Dengan demikian, penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) No 48 Tahun 2005 tersebut, hingga kini juga masih menunggu pendataan ulang dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Kemudian data dari BKD kabupaten/kota dilanjutkan ke BKD Regional. Terakhir baru divalidasi kembali di Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Khusus tenaga honorer yang tidak sempat terakomodir, pemerintah memprioritaskan pengangkatan mereka melalui formasi CPNS tahun ini tanpa tes, namun harus melalui validasi dan verifikasi kembali.

“Pendataan ini adalah tugas BKD dan kini sedang berjalan, kita belum tahu secara pasti berapa jumlahnya. Masalah Kapan itu prosesnya selesai semua tergantung kepada BKD masing-masing daerah dengan menyesuaikan misi kita dari pusat,” jelas Gatot.

Gatot juga menjelaskan, RPP No 48 Tahun 2005 tersebut sudah selesai. Bahkan sudah diserahkan kepada Presiden. Hanya saja, realisasi RPP tersebut masih perlu dievaluasi kembali di DPR RI.

“ RPP-nya sudah selesai, tapi memang belum ditandatangani oleh Presiden. Perlu diketahui RPP ini tidak berpengaruh karena yang perlu dibahas di DPR itu mengenai pendataan saja. Mudah-mudahan pendataannya segera selesai dalam waktu dekat,” harap Gatot Sugiharto. (die)

Validasi Tenaga Honorer Molor Lagi

2010-07-05T09:48:00.001-07:00

JAKARTA - Hingga hari ini, Tim Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer belum juga turun ke daerah. Padahal, sesuai kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI, tim yang terdiri dari tujuh kementerian/lembaga ini sudah harus bekerja Juni lalu.

Tujuannya, agar pada Oktober mendatang tenaga honorer tercecer yang telah diverifikasi bisa ditetapkan. "Timnya belum turun karena masih menunggu pencairan dana APBNP 2010," ujar Kabag Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), FX Dandung Indratno kepada JPNN, Kamis (1/7).

Meski demikian Indratno menegaskan, molornya waktu pelaksanaan validasi dan verifikasi tidak akan berpengaruh pada jadwal seleksi CPNS. Alasannya, karena penyelesaian tenaga honorer akan dilakukan secara bertahap.

"Kan di tingkat instansi terkait sudah dibahas berapa kebutuhan CPNS. Jadi tinggal tunggu persetujuan DPR saja," ungkapnya.

Indratno menambahkan, jika DPR RI menetapkan tenaga honorer tercecer yang masuk tahun ini 150 ribu orang, maka itu dulu yang akan diselesaikan. "Yang honorer tercecer kan tidak perlu dites lagi. Jadi meski turun Juli atau Agustus tidak masalah, karena mereka toh tinggal pemberkasan dan NIP saja," tandasnya.

Namun Indratno tetap berharap dana dari APBN untuk Tim Validasi segera cair demi keabsahan data di lapangan. "Kalau waktu validasinya lebih banyak kan lebih baik agar tingkat error-nya berkurang," sambung Indratno seraya menambahkan, kementrian PAN juga menghimbau agar daerah tidak mudah percaya jika ada pihak-pihak tertentu yang mengaku akan melakukan pencocokan data honorer.(Esy/jpnn)

Guru Hononer Siap-Siap Verifikasi Mulai Juli

2010-06-30T02:00:00.000-07:00

Hal tersebut disampaikan Direktur Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Achmad Dasuki, Selasa (29/06) di Jakarta. Penyataan tersebut disampaikannya saat berdialog bersama perwakilan guru-guru honorer yang tergabung dalam Komite Guru Bekasi (KGB), Komite Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Sosial (NGO KAMMPUS), Forum Komunikasi Tata Usaha (FKTU), dan Rumah Diskusi Guru (Rumdis).

“Pengangkatan guru non-PNS menjadi CPNS tanpa tes merupakan komitmen para wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang tercecer, terselip, dan tertinggal ini,” ujar Dasuki yang didampingi Kepala Pusat Informasi dan Humas, M. Muhadjir.

Ia menjelaskan bahwa setiap guru berstatus bukan PNS yang mengajar sebelum tahun 2005 berhak mendapatkan kenaikan status menjadi CPNS asalkan memenuhi kualifikasi dan syarat tertentu. “Dia mengajar terus menerus tanpa putus, memenuhi 24 jam mengajar per minggu, diangkat oleh pejabat yang berwenang, serta penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD,” papar Dasuki.

Namun, ia mengingatkan, guru yang telah melakukan verifikasi data dan dinyatakan lulus, tidak dapat diangkat sekaligus dalam tahun yang sama. Ini disebabkan terbatasnya anggaran yang pemerintah miliki. “Jadi, memang guru harus sabar. Kami tidak mungkin mengangkat sekaligus guru yang berstatus honorer itu menjadi CPNS. Prosesnya harus bertahap,” tegas Dasuki.

Kepala Biro Kepegawaian Kemdiknas, Mashuri Maschab yang juga hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut menjelaskan bahwa meskipun lulus dalam verifikasi, namun apabila tidak memenuhi ketentuan batas umur maksimum, maka guru tersebut tidak bisa diangkat sebagai CPNS. Namun, berdasarkan kebijakan pemerintah, guru yang tidak diangkat sebagai CPNS berhak atas kebijakan pendekatan kesejahteraan.

Mashuri menjelaskan dengan ketentuan tersebut, maka guru itu tetap mengajar dengan statusnya sebagai honorer tetapi mendapat perhitungan kesejahteraan tertentu. Ia mengungkapkan bahwa guru yang tidak lolos verifikasi akan dikembalikan pada pemerintah daerah. “Pemerintah daerah berkewajiban memberikan gaji di atas UMR (upah minimum regional),” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya peraturan mengenai otonomi daerah, maka kebijakan pendidikan di tingkat dasar dan menengah, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi kewenangan pemerintah daerah. “Jadi, kami tidak berwenang mengangkat guru. Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah,” ujar Mashuri.

Saat berdialog tersebut, perwakilan guru honorer asal Kota Bekasi, Jawa Barat ini menyuarakan sejumlah sikap, di antaranya mendorong peningkatan kesejahteraan dan status bagi pada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer di sekolah negeri. Selain itu, mereka juga mendukung percepatan pembubaran Ditjen PMPTK dan menyambut baik pembentukan tiga direktorat pengganti Ditjen PMPTK.

“PMPTK tidak mengakomodasi guru honorer di sekolah negeri untuk sertifikasi padahal kami memenuhi 24 jam mengajar per minggu dan telah mengabdi selama belasan tahun. Kami ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, namun tidak diberikan kesempatan yang sama,” kata Ketua Komite Guru Bekasi (KGB), Abdul Rozak.

Menanggapi hal itu, Dasuki menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan penggunaan dana APBN, dana tersebut tidak boleh dipakai membiayai aktivitas non-permanen. Itu sebabnya, kata Dasuki, pemerintah tidak dapat memberikan sertifikasi kepada guru yang masih berstatus honorer. “Kalau menyertifikasi guru honorer, berarti kami menyalahi aturan,” tegas Dasuki.

Ia juga menambahkan bahwa permasalahan tercecernya guru honorer di daerah akibat pengangkatan yang dilakukan sepihak oleh Kepala Sekolah. Untuk itu, mulai tahun 2014, Kepala Sekolah yang masih mengangkat tenaga honorer, maka Surat Keputusan pengangkatan dirinya sebagai Kepala Sekolah akan langsung dicabut. “Kami harus tegas, agar permasalahan ini tidak terjadi lagi,” katanya. (ratih)

Guru Honorer 5 Tahun Segera Diangkat CPNS

2010-06-29T02:22:00.000-07:00

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Guru honorer yang mengajar sebelum tahun 2005 agar melakukan verifikasi data di Badan Pusat Statistik (BPS) mulai Juli - September 2010.

Verifikasi data ini diperlukan agar guru honorer tersebut dapat diangkat statusnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dengan kualifikasi dan syarat tertentu.

Hal tersebut disampaikan Direktur Profesi Pendidik, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemendiknas, Achmad Dasuki di Jakarta, sesuai rilis kemendiknas, Selasa (29/6).

"Pengangkatan guru non-PNS menjadi CPNS tanpa tes merupakan komitmen para wakil DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang tercecer, terselip, dan tertinggal ini," ujar Dasuki.

Ia menjelaskan, setiap guru berstatus bukan PNS yang mengajar sebelum tahun 2005 berhak mendapatkan kenaikan status menjadi CPNS asalkan memenuhi kualifikasi dan syarat tertentu.

"Dia mengajar terus menerus tanpa putus, memenuhi 24 jam mengajar per minggu, diangkat oleh pejabat yang berwenang, serta penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD," papar Dasuki.

Guru yang telah melakukan verifikasi data dan dinyatakan lulus, tidak dapat diangkat sekaligus dalam tahun yang sama. Karena anggaran pemerintah terbatas. Guru yang tidak lolos verifikasi akan dikembalikan pada pemerintah daerah. Pemda berkewajiban memberikan gaji di atas UMR (upah minimum regional).

Ia juga menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya peraturan mengenai otonomi daerah, maka kebijakan pendidikan di tingkat dasar dan menengah, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Permasalahan tercecernya guru honorer di daerah akibat pengangkatan yang dilakukan sepihak oleh Kepala Sekolah. Mulai tahun 2014, Kepala Sekolah yang masih mengangkat tenaga honorer, maka Surat Keputusan pengangkatan dirinya sebagai Kepala Sekolah akan langsung dicabut. (*)

Ribuan Honorer Dikeluarkan

2010-06-28T02:27:00.000-07:00

GROBOGAN - Semua tenaga non-PNS yang diangkat setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2005, harus dikeluarkan. Itulah kesimpulan yang diambil dari hasil konsultasi Panitia Khusus (Pansus) III tenaga non-PNS DPRD Grobogan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditemui Kepala Bidang Penyusunan Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sukardiono. Ini menjadi sinyal jelas para pegawai non PNS itu bakal kehilangan pekerjaan.

Konsultasi yang telah dilakukan beberapa hari lalu di Jakarta tersebut sebagai bagian kerja Pansus tenaga non-PNS, setelah beberapa hari melakukan pengecekan dan investigasi seluruh SKPD dan UPTD Grobogan. Berdasarkan data sementara, jumlah tenaga non-PNS di Grobogan sekarang ini mencapai 2.217 orang.

Menurut salah satu anggota pansus, Ahmad Suudi, bupati yang berhak mengeluarkan SK pengangkatan tenaga non-PNS. Tetapi hak tersebut tercabut dengan keluarnya PP 48 Tahun 2005. Jika bupati dilarang menerbitkan SK pengangkatan tenaga non-PNS, apalagi kepala dinas atau Kepala UPTD.

"Di Grobogan jelas terjadi pelanggaran, letaknya jelas pada Kepala UPTD dan SKPD yang mengeluarkan SK pengangkatan atau surat perintah tugas (SPT). Bupati harus memberi sanksi tegas kepala Kepala SKPD dan UPTD karena mereka sudah bertindak diluar kewenangannya," kata politisi dari PKS asal Kecamatan Gubug ini, kemarin.

Suudi menuturkan, keluarnya PP dilatarbelakangi jumlah tenaga honorer yang makin banyak dan tidak terkendali. Hingga pemerintah membuat kebijakan honorer yang dibiayai APBN/APBD dan bekerja terus menerus diangkat jadi PNS. Yang dibiayai APBN/APBD menjadi prioritas karena selama ini sudah ada anggarannya, sehingga tinggal menambah sedikit.

"Dengan demikian, apa yang terjadi di Grobogan, jelas melanggar hukum karena bertentangan dengan PP 48 Tahun 2005. Jika penggajiannya berasal dari APBN atau APBD, berarti itu ada tindakan korupsi yang harus dipertanggungjawabkan karena telah menggunakan keuangan negara tidak sesuai peruntukannya," tegas Suudi.

Sedangkan saran yang diberikan Kepala Bidang Penyusunan Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sukardiono, Pemkab Grobogan harus mengoptimalkan tenaga PNS yang ada. Karena selama ini banyak PNS yang bekerja tidak maksimal.

Tetapi jika ada keinginan menambah tenaga baru (PNS), bupati harus mengusulkan ke pemerintah pusat melalui formasi umum, atau dengan menggunakan sistem outsourcing atau kontrak saja. Dimana, sistem ini juga digunakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai Keppres tentang pengadaan barang dan jasa. (mg7/aj/jpnn)

Solidaritas Pemuda Tuntut Kesejahteraan Guru

2010-06-21T05:40:00.000-07:00

21/06/2010 18:23
Liputan6.com, Jakarta: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda untuk Guru Honorer se-Indonesia berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Senin (21/6). Mereka menuntut pemerintah membubarkan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan karena tidak mampu mengakomodasi kesejahteraan guru.

Para mahasiswa juga menuntut agar Kementerian Pendidikan memperhatikan nasib para guru honorer yang hingga saat ini sangat minim akan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan para guru, terutama guru honorer dinilai masih sebatas retorika.

Unjuk rasa ini juga sempat memacetkan ruas Jalan Sudirman menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Mahasiswa berjanji, jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi maka mereka akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar.(TES/ANS)

Pemkot Surabaya Ajukan Kuota 2000 CPNS

2010-06-20T05:44:00.000-07:00

SURABAYA | SURYA Online - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan kuota 2.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2010 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Bagian Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya Yayuk Eko Agustin di Surabaya, Senin (21/6/2010), mengatakan, pihaknya hingga kini masih menunggu jawaban dari pemerintah terkait pengajuan tersebut.

“Kami berharap pemerintah pusat menerima permintaan kuota yang diajukan pemkot,” katanya.

Menurut Yayuk, pengajuan kuota tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. Adapun perincian dari kuota 2.000 tersebut adalah sekitar 1.000 CPNS untuk tenaga guru kelas di SD, karena selama ini banyak guru kelas yang merangkap jabatan.

Selain itu, sekitar 300 hingga 400 tenaga medis yang akan disebar di puskemas dan puskesmas pembantu serta rumah sakit milik pemkot dan sisanya adalah tenaga teknis lainnya.

Namun, lanjut dia, jika nantinya BKN memangkas habis kuota yang diajukan pemkot seperti tahun lalu, Yayuk mengatakan pihaknya akan tetap akan mengajukan lagi usulan tersebut.

“Seperti tahun lalu, kami hanya diberi kuota sekitar 200 CPNS dari 2.000 CPNS yang kami ajukan. Kami mengajukan lagi, dan akhirnya ditambah oleh pusat,” ungkap Yayuk.

Dengan belum adanya keputusan tentang kuota CPNS untuk Pemkot Surabaya, tentu saja hingga sekarang pihaknya belum membuka pendaftaran calon pegawai.

Untuk itu, Yayuk meminta kepada masyarakat agar lebih hati-hati jika ada orang atau oknum tertentu yang menjanjikan dapat memasukkan CPNS.

“Jadi jangan tergoda karena memang belum ada penerimaan CPNS. Jika ada yang menawari menjadi CPNS dan meminta uang jutaan rupiah, segera lapor ke kami. Karena itu modus penipuan yang sekarang lagi marak,” ujarnya.

Yayuk mengakui, pihaknya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat soal adanya penipuan dengan modus operandi penerimaan CPNS. Bahkan ada pegawai honorer di Dinkes yang diminta uang oleh seseorang dengan janji akan lolos dalam penerimaan CPNS.

1.295 Tenaga Honorer Banyuwangi Diangkat Menjadi CPNS

2010-06-16T07:33:00.000-07:00

Rabu, 16 Juni 2010 | 18:42 WIB
TEMPO Interaktif, BANYUWANGI - Sebanyak 1.295 tenaga honorer di Banyuwangi, Jawa Timur, diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Surat pengangkatan mereka diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Rabu sore (16/6).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Banyuwangi I Putu Ngakan mengatakan, Pemerintah Banyuwangi sebenarnya mengusulkan 1.309 tenaga honorer kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. "Namun yang disetujui 1.295 orang," ujarnya.

Sebanyak 14 orang sisanya tidak bisa diangkat karena berbagai alasan. Tujuh orang di antaranya karena belum melengkapi berkas, lima orang mengundurkan diri, dan dua orang meninggal dunia.

Menurut Putu, tenaga honorer yang diangkat terdiri atas 763 orang tenaga administrasi, 433 orang tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan sebanyak 99 orang.

Dengan pengangkatan sebagai CPNS, mereka akan menerima gaji sebesar 80 persen dari gaji PNS atau sekitar Rp 800 ribu. Untuk bisa diangkat menjadi PNS membutuhkan waktu dua tahun.

Nur Kholil, salah satu CPNS di Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mengaku lega menerima SK CPNS itu setelah dia bekerja menjadi tenaga honorer selama 14 tahun. Harapan berikutnya, kata dia, Pemerintah Banyuwangi segera mencairkan gaji yang sudah telat selama enam bulan. "Tapi saya syukuri saja," tuturnya.

Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Sukandi membenarkan gaji tenaga honorer telat enam bulan meskipun anggarannya sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut dia, telatnya gaji mereka karena Pemerintah Banyuwangi masih menunggu surat keputusan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dari Kementrian Pendayagunaan dan Aparatur Negara. "Tapi tidak lama lagi akan kita cairkan," ucapnya.

Sebelumnya, pertengahan Maret 2010 lalu, sejumlah guru bantu melapor ke Kementrian Pendayagunaan dan Aparatur Negara berkaitan dengan belum diangkatnya 140 guru bantu sebagai CPNS meski sudah melakukan pemberkasan tahun 2007. Akibatnya, 140 guru bantu itu tidak dapat menikmati gaji 80 persen. IKA NINGTYAS.

Ahmadi Merasa Punya Beban terhadap GTT

2010-06-13T06:58:00.000-07:00

Kota Malang, Jawa Timur, Ahmadi masih mempunyai beban terhadap nasib sekitar 864 Guru Tidak Tetap (GTT) di kota tersebut.
Masalahnya, upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam mengangkat GTT untuk menjadi tenaga honorer PNS selalu terbentur dengan minimnya penyediaan anggaran serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS.

"Pemkot Malang seharusnya mengapresiasikan kinerja para GTT dengan melaksanakan tes CPNS secara terpisah dan bukan bersaing dengan pelamar CPNS yang baru," ucap Wakil Ketua III DPRD Kota Malang itu.

Alasannya, sebagian dari mereka sudah tua dan telah menjadi GTT lebih dari 10 tahun, karena itu, sangat tidak manusiawi jika untuk mendapatkan kursi PNS harus bersaing dengan mereka yang "fresh graduate" atau "kinyis-kinyis."

"Alasan pemkot terkait dengan PP 48/2005 itu sangat tidak rasional, sebab sesuai dengan mandat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka PP itu harus dimaknai secara terbuka. Artinya, PP itu tidak menutup kesempatan bagi GTT untuk menjadi honorer. Pemkot telah mengartikan lain, sebab adanya PP itu dijadikan alasan sebagai penghambat para GTT menjadi honorer," tuturnya.

Alasan minimnya anggaran, ujar kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, perlu dihitung lagi. "Saya rasa jika dihitung-hitung, APBD Pemkot Malang sangat cukup untuk menggaji para GTT," ungkapnya.

Buktinya, kalkulasi total APBD Kota Malang pada tahun 2010 mencapai Rp 844 miliar, jika dipergunakan menggaji GTT, maka setiap GTT akan mendapatkan uang tunjangan sebesar Rp300 ribu per bulan, maka jika dikalkulasi setiap tahun akan mengeluarkan biaya tunjangan GTT mencapai Rp3.110.400.000,00 (Rp3,1 miliar) per tahun.

"Hal itu sangat kecil bila dibandingkan dengan APBD yang dikeluarkan untuk pembinaan olahraga di Kota Malang, yakni sebesar Rp20 miliar per tahun," papar lelaki kelahiran Ponorogo, 29 Nopember 1969 tersebut.

Oleh karena itu, ia berjanji akan memperjuangkan nasib mereka, karena kontribusi GTT sangat besar dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Malang yang cerdas.

"Kontribusi para guru sangat jelas potisif bagi pembangunan pendidikan di Kota Malang dan mereka sudah lama bekerja mendarmabaktikan ilmunya bagi kemajuan bangsa ini, tapi mengapa kok masih dipersulit untuk menjadi honorer ?," kilahnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga akan terus melakukan koordinasi dengan para legislator di DPR RI guna meninjau ulang PP Nomor 43 Tahun 2007 yang menggantikan PP Nomor 48 tahun 2005 dengan berlandaskan aspirasi dari para GTT yang masuk.

"Sebelum saya berhenti menjadi anggota legislatif, saya masih merasa mempunyai amanah atau beban memperjuangkan GTT yang hingga hari ini belum jelas statusnya," tukasnya.

Formasi CPNS 2010, 2.805 Honorer Pemko Medan Antre

2010-06-04T05:28:00.000-07:00

MEDAN- Formasi pengangkatan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun 2010 lebih mengutamakan pelamar umum. Sebab pegawai honorer Pemprov telah habis dan diangkat sebagai CPNS tahun 2009 lalu.

Hal itu diungkap Kepala Bidang (Kabid) Pe-ngadaan dan dan Pembinaan BKD Provsu Pandapotan Siregar SH, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (2/6). Dijelaskannya, Database 2009 Pemprovsu lalu mencatat, seba-nyak 255 pegawai honorer telah diangkat menjadi CPNS. “Jadi, untuk formasi 2010 kemungkinan penerimaan lebih memprioritaskan dari pelamar umum,” ujarnya.

Dia mengakui, berdasarkan pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) EE Mangindaan formasi CPNS 2010 memberikan kuota yang lebih besar terhadap pegawai honorer yakni sebesar 40 persen, namun karena kenyataannya di Pemprov sendiri sudah tak ada tenaga honorer, maka instruksi itu tak berlaku.

Pada formasi CPNS tahun 2009 lalu kata dia, kuota terhadap pegawai honorer hanya sebesar 30 persen sedangkan tahun ini meningkat 10 persen. “Sekarang menjadi 40 persen untuk pegawai honorer dan 60 persen bagi pelamar umum,” bebernya.

Walau demikian kata dia, hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya karena masih menunggu keputusan langsung dari pusat ke daerah. “Biasanya BKD baik Provsu maupun kab/kota, akan dipanggil dan melaksanakan rapat terlebih dahulu dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Setelah itu, barulah bias diberitahukan data lengkapnya berapa CPNS yang akan diterima dan sebagainya,” tambahnya.
Sementara di Pemko Medan sendiri, saat ini sebanyak 2.805 tenaga honor mengantri untuk diangkat menjadi CPNS. Jumlah itu berkurang 182 honorer yang tahun lalu sudah diangkat menjadi PNS. Meski demikian, Pemko Medan belum mengetahui pasti apakah akan ada pengangkatan pada formasi penerimaan CPNS tahun ini. “Kita masih menanti dari pusat. Kalau memang ada formasi, maka kita akan umumkan. Tapi sejauh ini belum ada kabar,” kata Hanas Hasibuan Kabag Humas Pemko.

Tahun lalu kata Hanas, 182 tenaga honor sudah diangkat menjadi PNS. Meskipun belum menerima NIP karena data mereka masih berada di BKN. “Tahun lalu 182 tenaga honorer sudah diangkat jadi PNS. Bisa jadi tahun ini juga ada lagi, kita lihat saja kepastian dari pusat,” sambung Hanas.
Dari 2.805 tenaga honor yang bertugas di lingkungan Pemko Medan, lumbungnya berada di sejumlah SKPD seperti RS Pirngadi, Dinas Pertamanan, Dinas Kebersihan, Badan Perparkiran dan Dinas Pendidikan.

Khusus di Dinas Pendidikan, khususnya guru yang masih menjadi honor bahkan jumlahnya mencapai 16.648 orang. Jumlah di luar yang ada di database BKD, sejumlah 2.905 orang. Dari jumlah itu, yang terbanyak tenaga honorer guru adalah di tingkatan SD dengan jumlah 7.175, disusul SMP 4.219, SMA sebanyak 3.134 dan SMK sebanyak 2.120 orang.

Terpisah, Kepala Bidang Program dan Mutasi di BKD Kota Binjai Bahrin juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, sampai saat ini Pemko Binjai belum mengetahui apakah pengangkatan CPNS formasi untuk tahun 2010 akan dilakukan.

Kalau di PP No.48 tahun 2005 perubahan PP No.43 tahun 2007 kata Bahrin, dikatakan bahwa, setiap tenaga honorer yang gajinya dari APBD atau APBN, bisa diangkat menjadi PNS. Sementara, kalau tenaga honorer yang gajinya non APBD atau APBN, sampai sekarang belum ada peraturannya. “Itu makanya sekarang lagi diurus, namanya Rancangan Pertauran Pemerintah (RPP),” ujar Bahrin.RPP untuk tenaga honorer sambungnya, sudah diurus selama setahun terakhir di Menpan dan BKN. Bahkan, sampai sekarang belum diketahui apa hasilnya. “Kami belum ada dapat kabar, apakah peraturan baru bisa mengangkat tenaga honorer yang gajinya non APBD atau APBN,” ucapnya.

Parahnya, Bahrin tidak mengetahui berapa jumlah tenaga honorer di Kota Binjai untuk tahun 2010 ini. “Kalau jumlah tenaga honorer saya belum tahu, soalnya data masih di setiap Dinas dan belum ada menyerahkan laporannya kepada kami. Sebab, yang menggaji tenaga honorer di setiap Dinas adalah Dinas itu sendiri,” tandasnya.

Hal yang sama juga diakui oleh BKD Kabupaten Karo dan Langkat. Kedua kabupaten tersebut sampai kini belum bisa memstikan apakah akan melakukan rekrutmen CPNS tahun ini. “Tembusan hal itu hingga hari ini (kemarin) belum sampai kepada kami. Jika memang demikian kita juga turut menyambut gembira,” sebut Kepala BKD Kabupaten Karo, Drs Kawar Sembiring.

Menurut Kawar, sebelumnya pihak honorer juga kerap mendatangi BKD Karo, guna menanyakan status mereka terkait pengakatan jadi CPNS. Namun menurutnya, sejauh ini, tenaga honorer yang jumlahnya sekitar seratusan (diberbagai SKPD), yang belum diangkat menjadi CPNS, terkait adanya masalah di data base.

Di tempat lain Kabag Humas Pemkab Langkat Syahrizal menjelaskan pihaknya masih menunggu informasi formasi Meneg PAN. “Sampai saat ini kami belum dapat kabar, biasanya kalau ada penerimaan CPNS baru, paling di Bulan September, tapi keterangan resmi belum kita terima dari instansi bersangkutan, mungkin keberangkatan Kepala BKD ke Jakarta terkait persoalan dimaksud, kita tunggu saja lah kabar resminya,” tutupnya. (mag-13/ful/mag-4/ndi/wan)

Guru Honorer Pertanyakan Kesejahteraan

2010-06-03T05:08:00.000-07:00

SOREANG, (PRLM).- Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) Kab. Bandung mendatangi gedung M. Toha komplek Pemkab Bandung, Kamis (3/6). Para guru mempertanyakan kesejahteraannya dan menolak seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur seleksi.

Hal itu dikatakan Ketua PGHI Kab. Bandung, Dadi Mulyadi, di hadapan anggota Komisi X DPR-RI, Hj. Popong Djundjunan. Hadir Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung H. Sugianto, anggota Komisi D DPRD Kab. Bandung Hj. Etti Hilman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Bandung H. Juhana, dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidilkan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Bandung Ir. Hj. Mulyaningrum.

"Kedatangan para guru honorer untuk menindaklanjuti tuntutan berkaitan dengan kesejahteraan dan penolakan penerimaan CPNS jalur seleksi. Seharusnya Pemkab Bandung menjadwalkan pengangkatan guru-guru honorer secara otomatis secara bertahap," kata Dadi.(A-71/A-147)***

40 Persen Jatah Honorer

2010-06-02T06:27:00.000-07:00

JAKARTA -- Porsi tenaga honorer dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2010, masih tetap besar. Jika sebelumnya Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menyatakan bhwa perbandingan prosentase tenaga honorer dan pelamar umum 30 : 70 persen, kini angkanya berubah. Jatah honorer bertambah 10 persen sehingga menjadi 40 persen.

"Tapi 40 persen itu maksimal ya. Prinsipnya, pelamar umum harus tetap diprioritaskan dengan prosentase 60 persen," kata Deputi Menneg PAN&RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho di Jakarta, Selasa (1/6).

Penambahan ini, menurut Ramli, karena meningkatnya jumlah tenaga honorer tertinggal alias tercecer. Dari yang awalnya 102 ribu menjadi 300 ribuan lebih. "Memang masih harus divalidasi lagi data-datanya. Tapi pemerintah telah menetapkan jatah honorer maksimal 40 persen," ujarnya.

Jika dari hasil validasi dan verifikasi angkanya melebihi jatah 40 persen dari formasi nasional, pemerintah akan menyelesaikannya secara bertahap. "Tidak mungkin kalau jumlah honorer tertinggal misalnya 350 ribu lantas kita selesaikan tahun ini. Paling tidak separuhnya dulu, sisanya tahun depan," cetusnya.

Adapun honorer yang akan jadi prioritas tahun ini adalah honorer tertinggal dan guru bantu yang pengangkatannya oleh Mendiknas dengan sumber dana APBN/APBD, tapi diperbantukan di sekolah swasta. Sedangkan honorer non APBN/APBD yang bekerja di instansi pemerintah diselesaikan 2011. (esy/jpnn)

Guru Honorer Minta Kepastian

2010-05-28T05:13:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamis, 27 Mei 2010 | 10:26 WIB - Selain para guru swasta yang menuntut kesejahteraan, guru-guru honorer pun meminta kepastian soal nasib mereka, terutama menyangkut pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).Banyak guru honorer yang sudah bekerja di atas 22 tahun, tetapi tak kunjung diangkat menjadi PNS. Bahkan, aturannya terkesan diulur-ulur.

”Padahal, pemerintah menjanjikan akan mengangkat seluruh guru honorer menjadi PNS,” kata Ketua Umum Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) Dedi Mulyadi.

Akhmad Lufti, Sekretaris I PGHI, mengatakan, ada asumsi guru honorer yang jumlahnya sekitar 1,2 juta orang tidak berkualitas sehingga harus diseleksi ulang.

”Banyak guru honorer yang sarjana. Persoalannya, memang tidak ada upaya serius untuk memperbaiki kesejahteraan guru honorer,” kata Lufti.

Diberitakan sebelumnya di harian Kompas, guru-guru swasta menagih janji pemerintah yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hingga saat ini, pemerintah dinilai lebih mengutamakan guru pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan guru swasta dan honorer diabaikan.

”Keberadaan kami diabaikan. Payung hukum pun tak ada. Padahal, tugas dan kewajiban kami sama dengan guru lainnya,” kata Koordinator Presidium Guru Swasta Indonesia Fatah Yasin ketika bertemu Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Rabu (26/5/2010) di Jakarta. (LUK/THY)

DPR dan Pemerintah

2010-05-27T05:00:00.000-07:00

Jakarta, Kompas - Komisi II DPR dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih berbeda pendapat mengenai kategori pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS.

Menpan EE Mangindaan, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Rabu (26/5), mengatakan, sejak 2005 sampai dengan 2009, pemerintah telah memprioritaskan alokasi formasi CPNS yang berasal dari tenaga honorer sebanyak 920.702 orang.

Namun, menurut dia, masih terdapat tenaga honorer yang tercecer belum diangkat menjadi CPNS. Beberapa tenaga honorer yang belum diangkat, antara lain, guru bantu yang dibiayai APBN/APBD yang mengajar di sekolah swasta, tenaga honorer daerah yang dibiayai non-APBN/ APBD, serta tenaga honorer yang diangkat pejabat yang tidak berwenang, seperti kepala sekolah dan komite sekolah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menginventarisasi tenaga honorer yang belum diangkat dan hasilnya ada tiga kelompok.

Pertama, tenaga honorer yang memenuhi syarat PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP No 43/2007, yaitu sebanyak 197.678 orang. Kedua, tenaga honorer yang memenuhi syarat, tetapi tidak bekerja di instansi pemerintah sebanyak 5.966 orang. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat tidak berwenang dibiayai bukan oleh APBN/APBD, tetapi bekerja di instansi pemerintah.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Rahardi Zakaria, mengatakan, tim gabungan telah membuat lima kategori.

Dua kategori tambahan adalah kelompok tenaga honorer yang diangkat pejabat yang tidak berwenang, bekerja bukan di instansi pemerintah, dibiayai bukan oleh APBN/APBD, yaitu khusus untuk guru. Satu kategori lagi, yaitu tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat berwenang, dibiayai oleh APBN/APBD, seperti penyuluh pertanian, kesehatan, dan pegawai honorer sekretariat Korpri. (SIE)

359 Honorer di Jawa Tengah Gagal Diangkat

2010-05-26T05:28:00.000-07:00

Kamis, 20 Mei 2010 10:43
SEMARANG--MI: Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah mencatat sebanyak 359 tenaga honorer di provinsi itu 'tercecer' saat pengangkatan pegawai negeri sipil yang telah dituntaskan pada tahun 2009.

Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Pemerintah Provinsi Jateng, Muhamad Masrofi, di Semarang, Kamis (20/5), mengatakan, sebanyak 359 tenaga honorer yang dibiayai oleh negara itu 'tercecer' karena tidak terdata saat pendataan pada tahun 2005. Mereka, katanya, tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jateng.

Ia mencontohkan, sebanyak 105 tenaga honorer di Kabupaten Karanganyar dan 73 lainnya di Cilacap 'tercecer'. "Kemungkinan mereka tidak masuk kerja atau terlewati saat pendataan pada tahun 2005," katanya.

Ia menjelaskan, mereka tetap akan diangkat menjadi PNS, namun harus menunggu peraturan pemerintah yang sedang dibahas oleh DPR dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Ia menjelaskan, panitia kerja DPR yang membahas mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS itu merekomendasikan beberapa opsi yang dapat ditempuh pemerintah.

Salah satu opsi tentang tenaga honorer yang 'tercecer' itu, katanya, proses pengangkatan mereka tanpa melalui ujian tertulis dan cukup ditergaskan melalui validasi dan verifikasi data tenaga yang bersangkutan.

Pada seleksi calon PNS tahun 2009, katanya, Jateng menuntaskan pengangkatan seluruh tenaga honorer yang dibiayai oleh negara.

Saat ini, katanya, pemprov setempat masih memiliki tanggungan untuk menuntaskan pengangakatan sebanyak 22.263 tenaga honorer yang tidak dibiayai oleh anggaran negara termasuk 1.225 tenaga honorer yang teranulir pada seleksi tahun 2005. "Penyelesaian semua pengangkatan tenaga honorer ini harus menunggu peraturan pemerintah yang saat ini sedang disusun," katanya. (Ant/OL-04/mediaindonesia.com/20/05/2010)

Pengangkatan GTT PTT Sekolah Negeri, Antara Harapan Dan Kenyataan

2010-05-22T06:08:00.000-07:00

Tidak lama lagi PP tentang pengangkatan GTT PTT Sekolah negeri diperkirakan akan terbit, karena telah selesai dibahas dan hanya tinggal menunggu finalisasi dari proses tersebut. Untuk Tenaga honorer yang berada di instansi pemerintah dalam hal ini sekolah, baik untuk GTT dan PTT direncanakan akan diseleksi tersendiri dan terpisah dari pelamar umum. Di sini yang akan diseleksi adalah GTT dan PTT yang telah bekerja minimal 1 tahun per Desember 2005.

Nah, disinilah letak persoalanya, saya perkirakan, bahwa tiap-tiap kabupaten dan kota rata-rata jumlah GTT dan PTT nya berjumlah kurang lebih 1500 orang. Dengan asumsi bahwa tiap tahun pemerintah kabupaten kota hanya mengangkat kurang lebih 500 orang untuk jatah pelamar honorer dan umum, maka jalur khusus untuk honorer mungkin hanya bisa menerima kurang lebih 100 sampai 150 orang saja pertahun, bandingkan dengan jumlah honorer yang jumlahnya sampai 1500-an. Bisa-bisa kalau mau diangkat semua maka pemerintah kabupaten kota baru dapat mengangkat semua honorer dalam kurun waktu 10 sampai dengan 15 tahun. Saya rasa ini hal yang meresahkan bagi tenaga honorer sekolah. Belum kalau pemerintah berganti kebijakan dengan mengangkat tenaga honorer yang masih muda-muda, bisa bisa sang honorer senior tinggal gigit jari saja dan banyak diantara mereka yang sudah tidak dapat diangkat lagi menjadi PNS karena faktor usia. Dan banyak pula diantara mereka yang mulai putus asa dan putus harapan menjadi PNS.

Nah, menurut saya secara pribadi, pemerintah tidak usah memaksakan diri untuk menerima PNS yang sebanyak-banyaknya, karena saya rasa pemerintah juga tidak akan sanggup untuk membiayainya. Yang paling masuk akal adalah pemerintah memperhatikan kesejahteraan tenaha honorer, minimal sama dengan UMR tingkat kabupaten kota misalnya, Jadi hidup para honorer tidak terlalu menderita. Karena setau saya para honorer telah terbiasa hidup menderita, rajin dan tahan banting, bahkan kinerjanya jauh lebih baik daripada yang punya SK, namun apa daya, nasibnya hanyalah sebagai tenaga honorer. Tolonglah supaya pemerintah bisa mengubah nasib mereka. Bisa dengan membuat Peraturan Pemerintah tentang kesejahteraan tenaga honorer mungkin, atau hal-hal lain yang senada dengan itu.

Jadi, kesimpulannya pemerintah jangan memberikan janji-janji surga kepada para tenaga honorer sekolah untuk dapat diangkat menjadi PNS namun mereka tidak mampu memenuhinya. Antara Harapan menjadi PNS dan kenyataan diangkat, rasanya masih sangat jauh. Lebih baik lagi sambil mengangkat honorer sekolah secara bertahap yang terpenting adalah menaikan kesejahteraan mereka dan memberi status sosial yang lebih layak bagi mereka bisa dengan memberi semacam SK Honorer daerah misalnya, atau hal hal lain semacam itu. Terimakasih, semoga bermanfaat.

PP Seleksi Honorer Akan Selesai Juni 2010

2010-05-17T10:06:00.000-07:00

JAKARTA – Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Seleksi Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT), bisa tuntas Juni mendatang. Hal ini bertujuan agar proses penyelesaian tenaga honorer secepatnya selesai.

“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) bersama instansi terkait sedang menggodok PP tentang Seleksi Honorer, PTT dan GTT,” kata Kabag Humas Kemenpan & RB, FX Dandung Indratno.

Dijelaskan Indratno, dalam pengangkatan tenaga honorer tercecer menjadi CPNS, pengangkatan PTT dan GTT diatur dalam PP tersendiri. Di mana untuk penyelesaian sisa honorer yang tertinggal (masuk database 2005) akan diprioritaskan tahun ini. Sedangkan honorer non-APBN/APBD yang tidak masuk database, tapi bekerja di bawah tahun 2005 dan belum berusia 46 tahun, akan diseleksi tahun depan.

“Meski belum akan diangkat tahun ini, tapi yang untuk honorer non-APBN/APBD sudah digodok PP-nya. Ini berkaitan dengan validasi dan verifikasi data honorer,” ujar Indratno. Dengan ditetapkannya target penyelesaian PP tersebut, Indratno menambahkan, pemerintah berkeinginan agar DPR juga bisa (berpandangan) sejalan. Hal tersebut katanya, agar pada Juni depan tim sudah bisa turun ke lapangan.

Sementara itu, Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, pihaknya memang bertekad agar PP tentang penyelesaian tenaga honorer itu sudah bisa ditetapkan secepatnya. Ini terutama mengingat data honorernya sendiri akan ditetapkan Oktober mendatang. “Kalau pemerintah menggenjot Juni, DPR juga akan siap. Prinsipnya, agar pendataannya cepat, singkat, tapi valid,” terangnya.

Kemenpan Bahas Pengangkatan Tenaga Honorer

2010-05-16T10:21:00.001-07:00

JAKARTA (Suara Karya) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi akan menindaklanjuti hasil rekomendasi tim kecil panitia kerja (panja) DPR dengan pemerintah mengenai penyelesaian pengangkatan tenaga honorer.

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi-mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi Iebih lanjut dengan tim kecil panja dan kementerian maupun lembaga lainnya yang terkait untuk menyamakan persepsi. "Kita berharap dalam waktu dekat ini akan segera membahasnya kembali. Harus ada penyamaan visi agar lebih jelas antara pemerintah dengan DPR," katanya di Jakarta, Jftmat (14/5).

Hingga sarat ini, Mangindaan mengungkapkan, telah menerima tuntutan, salah satunya dari kelompok guru honorer yang menginginkan untuk dilakukan pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan tidak perlu diikutsertakan dalam seleksi umum.

Menyangkut masalah itu, dia mengatakan, akan menyampaikannya saat melakukan pembahasan selanjutnya. Jika DPR maupun lembaga lainnya menyetujui tuntutan itu, maka pihaknya tentu akan segera mengakomodasi hal tersebut.

Namun, dia mengingatkan, penyelesaian masalah tenaga honorer tersebut dipastikan memakan waktu karena harus dilakukan revisi perundang-un-dangannya. "Mengubah undang-undang (UU) itutidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu waktu dan prosesnya cukup panjang," katanya.

Sebelumnya, berdasarkan rapat koordinasi antara tim kecil panja DPR dengan pemerintah beberapa waktu lalu, pemerintah akan segera melakukan percepatan pendataan terhadap tenaga honorer di pusat dan daerah. Hal ini untuk melengkapi data base sehingga dapat dilakukan penghitungan kebutuhan anggaran. Dalam pendapat tim kecil panja menye-butkan, bagi tenaga honorer yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007 dapat setujui untuk diangkat.

Namun, hingga saat ini belum terdapat keputusan dari DPR dan pemerintah mengenai hal itu. Anggota Komisi II DPR Basuki Tjahaya Purnama mengatakan, perlu adanya penyamaan persepsi antara DPR dan pemerintah mengenai tenaga honorer. (Tri Handayani)

Pemerintah Persempit Peluang Honorer jadi PNS

2010-05-15T10:16:00.000-07:00

JAKARTA - Meski pemerintah sudah memberikan kesempatan bagi tenaga honorer non APBN/APBD untuk diangkat CPNS pada 2011, namun ada ketentuan baru yang dibuat yang semakin mempersempit peluang pengangkatan tenaga honorer. Ketentuan itu merupakan kesepakatan rapat tim panja penyelesaian tenaga honorer pemerintah dengan DPR RI.

Menurut Deputi Kementerian PAN&RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho, honorer non APBN/APBN yang akan ikut tes seleksi CPNS dibatasi usia maksimalnya 46 tahun per Januari 2005, Dengan masa kerja minimal setahun per Januari 2004 lalu.

"Karena PP 48 Tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007 itu jelas menyebutkan penerimaan tenaga honorer hanya sampai 2005, itu berarti di atas 2005 tidak ada pengangkatan tenaga honorer lagi," kata Ramli.

Dengan demikian, lanjutnya, yang diselesaikan pemerintah adalah tenaga honorer yang masuk data base 2005, honorer tertinggal, serta honorer non APBN/APBD di bawah tahun 2005. Sedangkan bagi honorer non APBN/APBD yang diseleksi tersendiri, juga akan dibuatkan aturan lagi. Mereka hanya bisa ikut seleksi satu kali meski usianya belum sampai 46 tahun.

Kecuali, daerah memang membutuhkan sehingga mereka bisa ikut seleksi lagi. Misalnya ketika mengikuti tes pertama pada 2011, usia honorer tenaga kesehatan 43 tahun dan ternyata tidak lulus. Ketika daerah masih membutuhkan tenaga kesehatan, maka honorer tersebut bisa ikut lagi pada 2012. Sebaliknya, bila daerah tidak membutuhkan, otomatis honorernya hanya bisa ikut seleksi satu kali.

"Jadi harus ada aturan jelas, sebab kalau tidak bagaimana urusan honorer bisa selesai" Toh tidak jadi PNS pun, mereka akan diangkat jadi pegawai tidak tetap (PTT) dengan standar gaji UMR atau sesuai kemampuan daerah (PAD)," tandasnya. (Esy/jpnn)

Pengangkatan Tenaga Honorer Non APBN/APBD

2010-05-15T03:25:00.000-07:00

JAKARTA--Tenaga honorer non APBN/APBD harus bersabar untuk diangkat sebagai CPNS. Panitia kerja (Panja) penyelesaian tenaga honorer yang terdiri dari gabungan Komisi II, VIII, dan X DPR RI bersama pemerintah memutuskan, pengangkatan honorer non APBN/APBD akan dimulai pada 2011. Alasannya, karena tahun ini seleksi CPNS difokuskan pada honorer tertinggal yang sesuai PP 48 Tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007.

"Mereka (honorer non APBN/APBD) tetap akan diangkat, tapi harus menunggu sisa honorer dulu," kata Deputi Kementerian PAN&RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho kepada JPNN, Rabu (3/3). JPPN.com Rabu, 03 Maret 2010 , 18:34:00

Pendapat DPR RI dan Pemerintah Tentang Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer

2010-05-05T23:03:00.000-07:00

Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Intern Panja Gabungan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR RI tentang Penyelesaian Pengangkatan Tenaga Honorer pada Hari Senin, tanggal 19 April 2010 menyimpulkan bahwa:

I. Tenaga Honorer yang telah memenuhi syarat sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007, namun tercecer, terselip, tertinggal.

Kriterianya adalah:

1. Penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD.

2. Bekerja di Instansi Pemerintah.

3. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

4. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus.

5. Usia tidak lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006,

(DISETUJUI, untuk diangkat tanpa test, hanya melalui verfikasi dan validasi, prioritas Tahun 2010).

II. Tenaga Honorer yang telah memenuhi syarat sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 tahun 2007, namun tidak bekerja di instansi Pemerintah.

Kriterianya adalah:

1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

2. Dibiayai oleh APBN/APBD.

3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus.

4. Usia tidak lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006.

5. Tidak bekerja pada instansi pemerintah.

(DISETUJUI, untuk diangkat tanpa test, hanya melalui verfikasi dan validasi).

III. Tenaga Honorer yang diangkat oleh Pejabat yang tidak berwenang, dibiayai bukan oleh APBN/APBD.

Kriteriannya adalah:

1. Diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang.

2. Dibiayai bukan oleh APBN/APBD.

3. Bekerja di instansi pemerintah.

4. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus.

5. Usia tidak lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006.

(DISETUJUI, untuk diangkat tanpa test, hanya melalui verfikasi dan validasi). Bagi yang tidak berhasil menjadi CPNS dengan Opsi I, II, dan III akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan.

IV. Tenaga Honorer yang diangkat oleh Pejabat yang tidak berwenang, bekerja di Instansi bukan pemerintah, dibiayai bukan oleh APBN/APBD (khusus Guru).

Kriterianya adalah:

1. Diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang.

2. Dibiayai bukan oleh APBN/APBD.

3. Bekerja bukan di instansi pemerintah.

4. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus.

5. Usia tidak lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006.

(Akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan).

V. Tenaga Honorer yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, dibiayai oleh APBN/APBD (Penyuluh Pertanian, Kesehatan, tenaga honorer di sekretariat KORPRI).

Kriterianya adalah:

1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

2. Dibiayai oleh APBN/APBD.

3. Bekerja di Instansi pemerintah.

(Diusulkan, diangkat untuk mengisi CPNS akan diselesaikan dengan pendekatan status dan kesejahteraan, diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri).

A. PENDAPAT PEMERINTAH:

Pada Rapat Gabungan Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kepala BKN, dan Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi pada hari Senin, 26 April 2010, Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi E.E Mangindaan atas nama pemerintah menyatakan bahwa:

Dengan memperhatikan pendapat Panitia Kerja Gabungan Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (RB) telah melakukan rapat koordinasi terakhir pada tanggal 23 April 2010 yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BKN, BPKP dan BPS di kantor Kementerian PAN dan RB, yang hasilnya sebagai berikut:

a. Berdasarkan data yang masuk ke BKN dari Instansi Pemerintah, tenaga honorer yang dianggap memenuhi syarat sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2005 dan PP No. 43 Tahun 2007, namun tercecer, terselib, dan tertinggal:

Kategori

Jumlah

Solusi

a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang

b. Bekerja di Instansi pemerintah.

c. Penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD.

d. Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus.

e. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

197.678

(Data BKN per 14 April 2010)

1. Dilakukan verfikasi dan validasi data (direncanakan selama 8 bulan, dimulai setelah APBN-P dicairkan). Asumsi pelaksanaan pelaksanaan verifikasi dan validasi dimulai bulan Agustus 2010 – Maret 2011.

Pertimbangan:

“Berdasarkan pengalaman pendataan tahun 2005 dengan waktu 8 bulan masih banyak yang tercecer”.

2. Hasil Verfikasi dan validasi diumumkan ke publik selama 1 (satu) bulan setelah verfikasi dan validasi selesai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara transparan.

3. Penyempurnaan/revisi setelah hasil pengumuman PPK diberi waktu 1 (satu) bulan dan disampaikan ke Tim Verifikasi dan Validasi/BKN.

4. Tim Verifikasi dan Validasi data melaporkan jumlah tenaga honorer yang pasti kepada Men. PAN & RB untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan agar direncanakan belanja pegawai.

5. Setelah mendengar pendapat Menteri Keuangan, mengenai ketersediaan anggaran belanja pegawai, Men PAN & RB mengalokasikan formasi.

6. Selanjutnya proses pemberkasan/ penetapan NIP bagi tenaga honorer yang lolos verifikasi dan validasi.

b. Tenaga honorer yang memenuhi syarat sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007, TIDAK bekerja di instansi pemerintah. (Sebagai contoh: Guru Bantu di DKI Jakarta yang diangkat oleh Mendiknas ditempatkan di sekolah swasta, namun belum dapat diangkat mengingat kebutuhan guru pada sekolah negeri di DKI Jakarta sudah terpenuhi).

Kategori

Jumlah

Solusi

a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang (guru bantu oleh Mendiknas)

b. Bekerja tidak di Instansi pemerintah (sekolah swasta)

c. Penghasilannya dibiayai dari APBN

d. Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus.

e. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

5.966 orang

1. Dari 6.743 guru bantu DKI Jakarta yang telah diberikan formasi, dan akan diproses sejumlah 777 guru bantu yang kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan/lowongan formasi di sekolah negeri di Prov. DKI Jakarta.

2. Sisa guru bantu di DKI Jakarta sejumlah 5.966 mengajar di sekolah swasta yang belum ada kebutuhan/lowongan formasi di sekolah negeri telah diupayakan:

a. Ditawarkan ke pemerintah daerah BODETABEK, tetapi Pemda masing-masing juga harus mengangkat tenaga honorer guru pada sekolah negeri yang ada di daerahnya.

b. Ditawarkan ke Pemda di luar Jawa, namun guru bantu yang bersangkutan tidak bersedia.

c. Ditawarkan kepada Kementerian Diknas agar menampung dalam formasi yang dibutuhkan pada UPT di Kementerian Diknas. Seperti di LPM seluruh Indonesia (belum ada realisasinya).

d. Ditawarkan kepada Kementerian Agama untuk menampung guru bantu DKI Jakarta, apabila kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah di lingkungan Kementerian Agama (belum terealisasi).

c. Tenaga honorer yang diangkat oleh Pejabat yang TIDAK berwenang, dibiayai BUKAN oleh APBN/APBD, tetapi bekerja di instansi pemerintah.

Solusinya adalah:

1. Alternatif/solusi I seleksi administrasi dan ujian (tes) tertulis:

a. Perlu diminta kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi Pemerintah data tentang jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan tempat/unit kerja tenaga honorer.

b. Setelah diketahui jumlahnya, Men. PAN & RB akan menyampaikan kepada Menteri Keungan agar merencanakan penyediaan anggaran belanja pegawai.

c. Setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN maka Men. PAN & RB menetapkan formasi secara nasional dan paling banyak 30% pada masing-masing instansi untuk dialokasikan bagi tenaga honorer.

d. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan seleksi administrasi dan ujian (tes) tertulis. Penyelenggara ujian (tes) tertulis tenaga honorer dimaksud yang berada di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh oleh Gubernur selaku wakil pemerintah.

e. Tenaga honorer yang telah lulus/lolos seleksi administrasi mengikuti ujian (tes) tertulis.

f. Ujian (tes) tertulis hanya dilakukan 1 (satu) kali dan diikuti oleh sesama tenaga honorer yang bersangkutan untuk mengisi lowongan formasi yang ditetapkan oleh Men. PAN & RB.

g. Bagi yang dinyatakan lulus ujian (tes) tertulis selanjutnya diajukan pemberkasan ke BKN untuk penetapan NIP sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Alternatif/Solusi II tidak lolos dari seleksi administrasi dan ujian tertulis:

(1) Tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan dan yang tidak lulus seleksi tertulis, apabila tenaganya masih dibutuhkan oleh Instansi Pemerintah (berkinerja baik, berperilaku dan disiplin baik) agar diakomodasi sebagai tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT). Pengaturan mengenai PTT akan dituangkan dalam peraturan pemerintah yang pokok-pokok materinya antara lain:

a. Tenaga PTT yang sebelumnya telah menjadi tenaga honorer paling kurang telah 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 tetapi tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS dapat diangkat menjadi PTT tanpa tes.

b. Bekerja pada instansi pemerintah sebagai PTT (Non PNS).

c. Diberikan penghasilan tidak kurang dari penghasilan PNS dan menjadi beban masing-masing instansi:

1. Bagi tenaga honorer instansi daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi tenaga honorer instansi pusat bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

d. Diberikan Tunjangan hari Tua (THT).

e. Diberikan Asuransi Kesehatan.

(2) Tenaga honorer yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak memenuhi persyaratan serta tidak lulus ujian tertulis, apabila tenaganya tidak lagi dibutuhkan oleg organisasi/instansi pemerintah, diberikan tunjangan kompensasi.

Ketentuan mengenai besaran kompensasi memperhatikan, antara lain:

a. Prinsip keadilan antara lai aspek masa kerja.

b. Memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing instansi, dengan ketentuan:

1. Bagi tenaga honorer instansi daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi tenaga honorer instansi pusat bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

c. Keputusan mengenai besaran tunjangan kompensasi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan penyelesaian tenaga honorer yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah, tetap dilarang mengangkat tenaga honorer atau dengan sebutan lain yang sejenis.

d. Terhadap usulan Anggota Dewan untuk “Tenaga hohorer yang diangkat oleh pejabat yang TIDAK berwenang, bekerja di instansi BUKAN pemerintah dan dibiayai BUKAN APBN/APBD” perlu diakomodasi dalam proses peneyelesaian tenaga honorer dalam Peraturan Pemerintah ini, maka pemerintah berpendapat tidak dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).

2. Bahwa sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pasal 24 ayat (1)

“Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pemerintah”.

Pasal 24 ayat (4)

“ Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan”.

Kecuali mereka mengikuti seleksi melalui pelamar umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun dengan pendekatan kesejahteraan kami sependapat dengan anggota dewan yang terhormat dan hal tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru antara lain:

1. Memberikan tunjangan profesi guru termasuk di sekolah yang diselenggarakan masyarakat/swasta.

2. Memberikan tunjangan tenaga kependidikan/bantuan sosial termasuk di sekolah yang diselenggarakan masyarakat/swasta.

Demikian beberapa hal penting terkait kebijakan DPR RI dan Pemerintah dalam upaya menyelesaikan masalah pengangkatan tenaga honorer. Semoga bermanfaat. (Kamil)

FTHSNI Keluhkan Pengangkatan menjadi PNS

2010-05-02T09:58:00.000-07:00

KETUA umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Ani Agustina beserta jajaran pengurus mengunjungi Ketua DPR RI Marzuki Alie di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/4) siang. Kunjungan tersebut untuk membicarakan terkait tentang kesempatan para tenaga honorer untuk segera dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui seleksi yang sempat terhambat Kasus Bank Century.

Ketua FTHSNI Ani Agustina menjelaskan, seluruh guru honorer menagih janji pemerintah terkait pengangkatan menjadi PNS terutama yang diinstansi negeri yang telah terdata dan memenuhi persyaratan masa kerja minimal satu tahun, usia pada tahun 2006 46 tahun, dan mengabdi diinstansi pemerintahan yang dibiayai sumber dana lain.

“Kami sengaja mengunjungi Ketua DPR RI Marzuki Alie untuk mengeluhkan terkait lambannya pengangkatan mereka menjadi PNS, ditambah kasus Bank Century sehingga proses pengangkatan menjadi terhambat, padahal prasyaratan sudah dipenuhi.” keluhnya.

Menanggapi harapan FTHSNI tersebut, Ketua DPR RI Marzuki Alie akan menampung aspirasi dan merespon setiap permasalahan yang dikemukakan oleh FTHSNI. Namun demikian, ia tetap mengingatkan kepada FTHSNI untuk setiap keluhan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan dan bukan lisan.

“Agar kami dapat mengundang komisi yang terkait dengan masalah pendidikan dan membahas permasalahan ini,” kata Marzuki Alie

Pendataan 197.168 Tenaga Honorer Tak Dinaungi Payung Hukum

2010-05-02T09:46:00.000-07:00

Magelang, CyberNews. Pemerintah menyalahi PP Nomor 43 Tahun 2007 jika memprioritaskan 197.168 tenaga honorer yang tercecer, terselip dan tertinggal, akan diangkat menjadi CPNS tanpa tes tahun ini.

"Karena tak ada ketentuan pemerintah yang mengatur pendataan tenaga honorer yang tercecer, terselip, tertinggal,” kata Dra Anik Agustina, Ketua DPP FTHSNI (Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia) Minggu (2/5).

Karena tenaga honorer yang sesuai dengan PP 48 Tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007 telah diangkat menjadi CPNS/PNS tahun lalu. Sehingga database BKN sudah habis.

Mereka yang sudah diangkat adalah tenaga honorer yang ditampung dalam database BKN 2005, sesuai dengan Surat BKN tentang Pendataan Tenaga Honorer pada 2005 tanpa melalui ujian (tes tertulis). Itu berarti, dalam tenggang waktu 2004 2009 pemerintah telah menyelesaikan tenaga honorer APBN/APBN 901.926 orang tenaga honorer secara tuntas, karena memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS.

Usai bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng Drs Agus Setianto membahas dan menganalisa hasil Rapat Kerja Gabungan dengan Panitia Kerja DPR RI), ia menandaskan, pendataan 197.168 tenaga honorer tak dinaungi payung hukum.

Menurut Anik, yang harus dilakukan pemerintah saat ini untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer Non APBN dan APBD, konsisten pada PP 48 tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007.

Yakni tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN dan APBD dan bekerja pada instansi pemerintah, dapat diangkat CPNS sesuai kebijakan nasional, berdasarkan formasi, analisis kebutuhan riil dan kemampuan keuangan negara.

Menurut PP 48 Tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007, pasal 6 ayat 2 seharusnya tenaga honorer Non APBN/APBD mulai diangkat tahun ini tanpa melalui ujian tertulis. Karena pada 2005 telah melaksanakan ujian tes tertulis seperti Pemprov Jawa Tengah dan beberapa provinsi lain.

"Pelaksanaan tes tertulis hanya diberlakukan bagi pelamar dari formasi umum sesuai PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan CPNS," tandasnya didampingi Abdul Kolik SAg, Departemen Perhubungan dan Kerjasama DPP FTHSNI.

Dalam Rakergab antara DPP FTHSNI dengan Panja DPR RI di Gedung Bamus DPR RI Senin (26/4), merumuskan PP Seleksi Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.

Dalam forum itu Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merumuskan, tenaga honorer yang tercecer, terselib dan tertinggal telah memenuhi syarat PP 48/2005 dan PP 43/2007. Mereka akan diangkat menjadi CPNS tanpa tes. Hanya diverifikasi dan validasi data.

Opsi lain, bagi tenaga honorer yang di angkat oleh pejabat yang tidak berwenang dan di biayai bukan dari APBN/APBD, di setujui dengan seleksi administrasi dan ujian tertulis sesama honorer, sesuai formasi yang di tetapkan Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, paling banyak 30 persen pada masing-masing instansi.

Rumusan itu akan dimerger agar terjadi persepsi sama. Adapun verfikasi dan validasi tenaga hoorer diselesaikan tiga bulan, mulai Juni 2010, dengan mempertimbangkan formasi CPNS 2010.

Sensus Penduduk isi Data Pekerjaan dengan Tenaga Honorer

2010-05-01T09:40:00.000-07:00

Sumber:http://msb-brebes.co.cc
Dalam menghadapi Sensus Penduduk 2010, maka para tenaga honorer diharapkan mengisi isian data tentang pekerjaan dangan isian “TENAGA HONORER INSTANSI PEMERINTAH”. Hal ini juga agar mempermudah dalam Maping tenaga honorer.

Perlu diketahui, bahwa dalam validasi dan verifikai data tenaga honorer juga akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPS juga merupakan Badan Pemerintah yang melaksanakan Sensus Penduduk 2010.

Hal ini guna mensinkronisasikan data hasil sensus penduduk dangan data verifikasi tenaga honorer, karena dikhawatirkan akan terjadinya pembengkakkan data tenaga honorer saat diadakan verifikasi dan validasi data tenaga honorer. Jadi sebagai tenaga honorer diharapkan dapat mengikuti pola permainan dari pemerintah dan antisipasi agar tidak selamanya menjadi tenaga honorer.

Waktu pendataan terhadap tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimulai pada Agustus 2010 dan selesai pada Maret 2011. Tahun 2010 ini tidak ada yang dilakukan pemerintah dalam mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS.

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi E.E Mangindaan berharap pemerintah dapat memberi solusi terbaik bagi semua pihak. “Tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Mangindaan juga menekankan agar jajaran pemerintah yang terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dapat segera melakukan pendataan. Proses pendataan merupakan data base bagi pengangkatan tenaga honorer.

Untuk diketahui, saat ini, salah satu syarat tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS harus telah memenuhi syarat PP no.48/2005 dan PP No.43/2007 namun terselip atau tertinggal akan diangkat tanpa tes setelah memenuhi kualifikasi. Selain itu, batas usia juga menjadi persyaratan yaitu burusia maksimal 46 tahun per 1 Januari 2006. Sekarang yang terdaftar sekitar 197.678 orang.

Mangindaan menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan mulai Agustus 2010 sampai dengan Maret 2011. “Validasi dan verifikasi akan diumumkan dipublik selama satu bulan,” jelasnya.

Tiga Bulan Validasi Data Honorer Harus Beres

2010-05-01T09:33:00.000-07:00

JAKARTA -- DPR RI memberikan deadline tiga bulan kepada pemerintah untuk melakukan verfikasi maupun validasi data honorer. Ini jauh dari target waktu yang ditetapkan pemerintah, yakni selama delapan bulan terhitung Agustus 2010 sampai Maret 2011. "Dalam keputusan DPR RI, pemerintah diberikan waktu tiga bulan untuk melakukan penyelesaian data honorer, sehingga diharapkan Oktober sudah bisa ditetapkan," tegas Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi pada wartawan usai raker gabungan komisi II, VIII, X dengan pemerintah, di gedung DPR, Senin (26/4).

Dipersingkatnya waktu ini menurut Taufik untuk mempercepat penyelesaian pendataan tenaga honorer. Jika tetap berpegang pada waktu pemerintah, terlalu lama dan dikhawatirkan bisa terlupakan. "Bukan apa-apa, sekarang ini banyak sekali kasus yang mencuat. Kalau pemerintah tidak di-push, takutnya masalah ini diulur-ulur," ujarnya.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan meski terlihat ragu, namun dia menyatakan kesiapannya untuk melakukan validasi dan verifikasi. Dia membandingkan saat validasi dan verifikasi data pada 2009, tim verifikasi membutuhkan waktu delapan bulan.

"Apa boleh buat, DPR sudah memutuskan, kami siap melaksanakannya. Tolong bantu doanya saja, karena pendataan ini harus ekstra hati-hati karena menyangkut hidup orang banyak. Kalau kita salah, kasihan yang sudah sekian tahun mengabdi tanpa kejelasan status," tandasnya.

Ditanya kapan tim ini turun, Mangindaan menjawab, "tim verifikasi yang terdiri dari BKN, BPS, Kementerian Diknas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negri, dan BPKP akan segera turun secepatnya. Apalagi Oktober sudah harus ditetapkan." (esy/awa/jpnn)

Waktu Pendataan Tenaga Honorer Terlalu Lama

2010-04-28T15:19:00.000-07:00

Waktu pendataan selama delapan bulan yang dilakukan pemerintah terhadap tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dinilai Anggota Komisi II Gamari Sutrisno (F-PKS) terlampau lama. Hal itu diungkapnya dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E Mangindaan, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh, Menteri Pertanian Suswono, Kepala Badan Kepegawaian Negara Edy Topo Ashari dan Kepala BPS Rusman Heriawan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi (F-PD), Senin (26/4).

Menurut Gamari, pendataan terhadapa tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS dimulai pada Agustus 2010 dan selesai pada Maret 2011. Jangka waktu selama delapan bulan itu dinilainya terlalu lama.

“Tahun 2010 ini tidak ada yang dilakukan pemerintah dalam mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Gamari mengusulkan supaya waktu pendataan dapat dipersingkat hanya sampai tiga bulan saja. Menurutnya pendataan selama tiga bulan dapat dilakukan setelah APBN-P disetujui.

“Kami berharap pemerintah dapat mendata paling lama tiga bulan setelah APBN-P disetujui,” ujarnya.

Lebih jauh, Gamari Sutrisno mengungkapkan, bila masih ada tenaga honorer yang telah memenuhi kriteria namun belum dapat diangkat tahun ini, pengangkatan yang bersangkutan dapat dilakukan pada tahun berikutnya. “Kalau ada yang belum diselesaikan dapat diangkat tahun berikutnya,” katanya.

Sementara itu Abdul Gaffar Patappe (F-PD) menilai persoalan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS jangan sampai berlarut-larut. Ia mendesak pemerintah untuk segera dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

“Pemerintah segera merealisir persoalan tenaga honorer,” katanya.

Menurutnya, berlarut-larutnya pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS akan memberi kerisauan kepada yang bersangkutan. Gaffar menilai persoalan ini merupakan permasalahan masa depan bagi seluruh tenaga honorer yang punya kesempatan diangkat menjadi CPNS.

“Biar bagaimanapun ini untuk masa depan mereka (tenaga honorer),” ungkapnya.

Gaffar, dalam pertemuan itu berharap dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tidak terjadi pungutan. Ia menilai pengangkatan ini merupakan kerja keras pemerintah dengan DPR, bukan hasil kerja perorangan.

“Mudah-mudahan tidak ada pungli terhadap tenaga honorer yang diangkat jadi CPNS,” ujarnya.

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi E.E Mangindaan berharap pemerintah dapat memberi solusi terbaik bagi semua pihak. “Tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Mangindaan juga menekankan agar jajaran pemerintah yang terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dapat segera melakukan pendataan. Proses pendataan merupakan data base bagi pengangkatan tenaga honorer.

“Secepatnya mendata tenaga honorer,” ujarnya.

Untuk diketahui, saat ini, salah satu syarat tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS harus telah memenuhi syarat PP no.48/2005 dan PP No.43/2007 namun terselip atau tertinggal akan diangkat tanpa tes setelah memenuhi kualifikasi. Selain itu, batas usia juga menjadi persyaratan yaitu burusia maksimal 46 tahun per 1 Januari 2006. Sekarang yang terdaftar sekitar 197.678 orang.

Mangindaan menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan mulai Agustus 2010 sampai dengan Maret 2011. “Validasi dan verifikasi akan diumumkan dipublik selama satu bulan,” jelasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara Edy Topo Ashari dalam Rapat Kerja Gabungan menjelaskan, saat ini di instansinya sudah ada 197 ribu data. “Kami akan melakukan maping data,” katanya. (bs) foto:doeh/parle/DS

DPR Sumbang Masukan untuk RPP Tenaga Honorer

2010-04-28T15:13:00.000-07:00

Selasa, 27 April 2010]
Memberikan kemudahan kepada tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes, rawan “kecurangan”.
Masalah seputar tenaga kerja honorer yang kerap muncul di negeri ini, tengah dicari resep penyelesaian. Salah satunya dengan membuat dasar hukum yang lebih komprehensif dibandingkan aturan yang lama, yakni PP No 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS yang kemudian diubah dengan PP No 43 Tahun 2007. Dalam rangka itu, pemerintah tengah membidani penyusunan sebuah rancangan peraturan pemerintah (RPP). Pembahasan RPP ini juga melibatkan DPR.

Dalam rangka itu, Senin (26/4), DPR menggelar rapat gabungan di antaranya Komisi II, Komisi VII, dan Komisi X. rapat itu menghasilkan beberapa rekomendasi yang intinya ingin memberikan kemudahan dan fasilitas kepada tenaga kerja honorer yang telah memenuhi syarat.

“Keputusan yang dihasilkan, jelas Toufiq, diantaranya adalah, merekomendasikan agar tenaga kerja honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, dibiayai oleh APBN atau APBD, bekerja di instansi pemerintah, dan memenuhi syarat dengan ketentuan yang ada dalam PP No 48 Tahun 2005 serta PP No 43 Tahun 2007, akan diangkat menjadi pegawai negeri dengan hanya harus melewati uji validitas dan verifikasi data,” urai Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendy membacakan rekomendasi rapat gabungan.

Rapat gabungan, papar Taufiq, juga menyarankan agar tenaga kerja honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, namun tidak bekerja di instansi pemerintah dan telah memenuhi syarat PP No 48 Tahun 2005 dan PP No 43 Tahun 2007, bisa segera diangkat dengan hanya melewati proses uji validitas dan verifikasi data. Rekomendasi berikutnya, tenaga honorer yang tidak dilantik oleh pejabat yang berwenang, tidak dibiayai oleh APBN atau APBD, namun bekerja di instansi pemerintah seperti guru bantu, juga bisa untuk diberikan akses kemudahan untuk menjadi PNS.

“Disepakati untuk diangkat dengan mengikuti ujian bersama dengan calon PNS lainnya. Jika tidak berhasil mengikuti ujian, maka akan dilakukan pendekatan secara kesejahteraan,” ujar Taufiq.

Mewakili pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara EE Mangindaan mengatakan pada dasarnya rekomendasi rapat gabungan tiga komisi DPR dapat diterima. Namun, khusus untuk rekomendasi ketiga, Mangindaan menilai agak berat untuk diakomodir. Ia menegaskan bahwa syarat untuk menjadi PNS rujukannya tetap pada UU Pokok Kepegawaian serta PP No 48 Tahun 2005 dan PP No 43 Tahun 2007. Sementara, rekomendasi ketiga dinilai tidak sesuai dengan tiga aturan tersebut.

Anggota Komisi II Abdul Gafar Patape mengingatkan bahwa rekomendasi rapat gabungan yang memungkinkan tenaga honorer diangkat menjadi PNS tanpa tes, rawan “kecurangan”. “Pemalsuan data dan rekayasa serta kepentingan lainnya dari para pejabat di daerah harus diwaspadai. Dari segi aspek hukum harus diperhatikan,” tukasnya.

Bentuk kecurangan itu, misalnya, dengan membayar sejumlah dana kepada pejabat yang berwenang di daerah untuk bisa diangkat menjadi PNS. Padahal, data-datanya ternyata tidak benar atau bermasalah.

197.678 Honorer Diangkat Menjadi CPNS

2010-04-28T14:39:00.000-07:00

JAKARTA -- Setelah melalui proses dan perdebatan panjang beberapa bulan, akhirnya wakil rakyat dalam rapat gabungan tiga komisi, masing-masing Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI bersama pemerintah yang diwakili lima kementerian dan dua badan menyepakati menuntaskan penyelesaian tenaga honorer.

Penyelesaian yang disepakati adalah mengangkat 197.678 tenaga honorer menjadi CPNS, tahun ini. Wakil pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut, adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi, EE Mangindaan, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, Menteri Pertanian Suswono. Juga hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, Serta Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pusat Statistik.
"Komisi gabungan dan pemerintah sepakat untuk merumuskan dan menuntaskan penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh agar dikemudian hari tak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru," ujar Ketua Panja Honorer, Taufik Effendi saat membacakan salah satu dari tiga poin kesimpulan rapat gabungan sebelum mengetuk palu persetujuan, Senin 26 April.

Agar penyelesaian ini dapat segera dituntaskan, rapat gabungan itu juga menyetujui pelaksanaan verifikasi dan validasi tenaga honorer pengangkatan tenaga honorer diselesaikan dalam waktu tiga bulan, dengan mempertimbangkan formasi CPNSD tahun 2010.

"Perlu dipertimbangkan sanksi hukum untuk mengantisipasi manipulasi dan rekayasa administrasi dalam verifikasi dan validasi," terang Taufik.

MenegPAN, EE Mangindaan yang ditemui wartawan Fajar Media Center usai mengikuti rapat mengaku optimis dapat mengangkat tenaga honorer yang masih tersisa pada tahun ini untuk tiga kategori dari lima kategori pengangkatan tenaga honorer.
"Kalau untuk kategori satu sampai tiga itu bisa diangkat tahun ini, tapi kalau yang dua belum tentu," sebutnya.

Lima kategori honorer yang dimaksud MenegPAN untuk diangkat menjadi PNS, yakni kategori pertama adalah tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai PP nomor 48/2005 dan PP 43/2007 namun tercecer, terselip, tertinggal, teranulir atau sengaja dianulir dan diganti atau sengaja diganti.

Kedua, tenaga honorer yang sesuai ketentuan PP di atas namun tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, dibiayai bukan oleh APBN/APBD.

Kategori keempat, tenaga honorer yang diangkat seperti poin tiga, namun tidak bekerja di instansi pemerintah dan tidak dibiayai oleh APBN/APBD. Dan terakhir, penyuluh pertanian, kesehatan, dan anggota Kopri.

Untuk honorer kategoti satu dan dua akan diangkat tanpa tes, sedang kategori ketiga akan diangkat melalui tes tertulis. Dan jika tidak lulus akan akan dipertimbangkan melalui pendekatan status dan kesejahteraan.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Oheo Sinapoi, menyangkan dua Menteri yakni Sri Mulyani dan Menag Suryadharma Ali tak hadir.

Menurut Oheo kehadiran Sri Mulyani sangat penting, untuk didengarkan penjelasanannya, sebab dialah yang mengetahui kondisi keuangan negara, apakah keuangan negara mampu membiayai gaji PNS yang akan diangkat.

Hal senada diungkapkan politisi PAN, Wa Ode Nurhayati dari Komisi II. Kepada para wakil pemerintah, Nurhayati meminta seharusnya Menteri Keuangan hadir dalam rapat gabungan.

Taufik yang juga Wakil Ketua Komisi II menuturkan, ketidakhadiran Sri Mulyani saat ini karena yang bersangkutan berangkat ke Amerika Serikat mengikuti pertemuan sejumlah Menteri Keuangan dari beberapa negara.

Adapun persyaratan honorer yang akan diangkat diantaranya masa kerja minimal satu tahun pada 31 desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus menerus dan usianya tidak lebih dari 46 tahun per satu Januari 2006. Setelah pengangkatan tenaga honorer ini, maka tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer berikutnya. Bahkan pemerintah khusunya di daerah diminta tidak lagi menerima tenaga honorer sejak ditutupnya pengangkatan tenaga honorer beberapa tahun lalu. (gus/fmc)

Tak Hadir, Menkeu Kembali Diserukan Diganti

2010-04-28T14:38:00.000-07:00

JAKARTA - Ketidakhadiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Rapat Kerja (Raker) gabungan komisi di DPR bersama pemerintah tentang penyelesaian masalah tenaga honorer di DPR RI, kembali dipersoalkan. Menurut Oheo Sinapoy, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Sri Mulyani lebih baik diganti.

"Sudah dua kali tidak hadir rapat, lebih baik diganti saja Menteri Keuangan," kata Oheo, dalam Raker di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/4).

Padahal kehadiran Menkeu, menurut Oheo, sangat penting karena pembahasan persoalan pengangkatan honorer itu pada akhirnya berujung pada tindak lanjut politik pemerintah khususnya dibidang keuangan. "Apakah ada dana tersedia atau tidak. Percuma kita sepakati kalau tidak dianggarkan untuk pengangkatan honorer," katanya.

Raker sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Taufik Effendy. Dari pemerintah, hadir di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) EE Mangindaan, Mendiknas Muhammad Nuh, serta Menteri Pertanian Suswono.

Sementara itu, Taufik mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Sri Mulyani adalah karena ia sedang berada di Washington DC. Makanya Menkeu dalam hal itu diwakili oleh Sekjen Kementerian Keuangan, Mulia P Nasution.

Hal sama pun lantas disampaikan oleh Wa Ode Nuhayati, anggota Komisi II. Menurutnya, rapat penyelesaian pengangkatan honorer tersebut keputusan akhirnya memang ada pada Menkeu. "Seharusnya hadir. Jangan di luar sana dengan enteng mengatakan tidak ada uang," katanya pula. (awa/esy/jpnn)

Jatah Honorer, Pemerintah-DPR Tarik Menarik

2010-04-28T14:30:00.000-07:00

JAKARTA – Terkait jatah honorer dalam formasi CPNS 2010, ternyata masih terjadi tarik-menarik antara pemerintah dan DPR RI. Jika pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) menjatah 30 persen, DPR RI cenderung pada angka 40 persen.

Menurut Menpan & RB EE Mangindaan, pemberian jatah 30 persen itu karena pada dasarnya jumlah tenaga honorer semakin berkurang. Sehingga katanya, pemerintah akan memperbesar jatah untuk pelamar umum. Ini berbeda dengan dua tahun sebelumnya, di mana jatah honorer mencapai 60-70 persen, sedangkan pelamar umum 30-40 persen.

“Sebelumnya, jatah honorernya banyak. Tapi sekarang di balik, yang umum lebih banyak persentasenya,” kata Mangindaan, dalam raker gabungan Komisi II, VIII dan X DPR RI dengan pemerintah yang dihadiri Menpan & RB, Mendiknas, Mentan, Sekjen Mendagri, Sekjen Menkeu, Sekjen Menkes dan Kepala BKN, Senin (26/4).

Sementara itu, Gaffar Patape, anggota Komisi II DPR RI, mengusulkan agar jatah honorer adalah sebesar 40 persen. Asumsinya katanya, masih banyak tenaga honorer tertinggal yang tidak terakomodir. Demikian juga dengan honorer non-APBN/APBD yang diangkat pejabat berwenang, baik yang bekerja di instansi swasta maupun negeri.

“Jatah 30 persen terlalu sedikit. Baiknya 40 persen, agar banyak honorer yang terselesaikan,” kata Gaffar.

Menanggapi itu, Mangindaan mengatakan bahwa usulan DPR sebesar 40 persen tersebut masih harus dikaji lagi. “Kalau berdasarkan hitungan pemerintah, 30 persen. Tapi menentukan 30 atau 40 persen, masih harus dibahas bersama lagi,” tandasnya. (zun)>

Pemerintah Batasi Penempatan Tenaga Honorer

2010-04-28T13:56:00.000-07:00

JAKARTA, 27 Apr 2010(Suara Karya) Pemerintah akan mengkaji formasi penempatan tenaga honorer paling banyak 30 persen untuk setiap masing-masing instansi. Ha] ini didasarkan masih banyak persoalan pengangkatan tenaga honorer yang belum terselesaikan.

Ha] itu terungkap dalam rapat kerja gabungan antara Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR di Gedung DPR, Senin (26/4).

Menteri PAN dan Refor-masi Birokrasi EE Mangin-daan mengakui adanya perbedaan dengan DPR mengenai konsep dalam pengangkatan tenaga honorer. Berdasarkan usulan dari DPR. tenaga honorer yang diangkat pejabat tidak berwenang, bekerja bukan di instansi pemerintah, dan tidak dibiayai APBN/APBD dapat diangkat menjadi PNS melalui pembuatan peraturan pemerintah dengan pendekatan status dan kesejahteraan. Ha) ini berbeda dengan konsep dari pemerintah yang berpendapat tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat

"Karena ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Kecuali, mereka mengikuti ujian atau seleksi melalui pelamar umum yang diatur da-lam peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu ditinjau lagi dengan duduk bersama membahasnya agar dapat ditemukan kesepakatan," katanya.

Sementara itu, sejumlah anggota DPR sempat mempersoalkan mengenai lambatnya pendataan yang dilakukan pemerintah terhadap tenaga honorer yang akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena mecapai delapan bulan lamanya.

Anggota Komisi II Ga-mari Sutrisno dari Fraksi PKS. mengusulkan supaya waktu pendataan dapat dipersingkat hanya sampai tiga bulan saja. "Kami berharap pemerintah dapat mendata paling lama tiga bulan setelah APBN-P disetujui. Pendataan terhadapa tenaga ho-norer yang akan diangkat menjadi CPNS dimulai pada Agustus 2010 dan selesai pada Maret 2011. Ini terlalu lama," ujarnya. Anggota Komisi II Paskalis Kossay dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan sebaiknya masalah formasi tenaga honorer perlu dipertimbangkan lagi menjadi maksimal 40 persen.

Pengangkatan CPNS

Pemerintah dan DPR hingga saat ini belum menemukan titik temu dan kesepakatan dalam penyelesaian pengangkatan tenaga honorer yang tidak terakomodasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007.

Terutama m eny angkat salah satu poin dalam konsep yang dimiliki DPR ter-kait pengangkatan tenaga honorer dengan kriteria antara lain diangkat pejabat tidak berwenang, serta bekerja pada instansi swasta dan tidak dibiayai APBN/APBD.

Sedangkan, untuk poin lainnya, Mangindaan menjelaskan, tidak ada perbedaan yang mendasar antara pemerintah dan DPR Dia berharap, persoalan ini dapat diselesaikan dengan batas waktu selama tiga bulan ke depan. Yakni, berdasarkan data yang dimiliki BKN, tenaga honorer yang dianggap memenuhi syarat dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007 dengan kategori diangkat pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai APBN/APBD (Tn Hndrii
>

Penuhi PP 48 dan 43, Tenaga Honorer Harus Diangkat

2010-04-28T13:55:00.000-07:00

26 April 2010 | 23:46 wib | Nasional
Jakarta, CyberNews. Rapat panitia kerja (panja) gabungan antara Komisi II, VIII, dan X memutuskan agar tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2005 dan PP No 43/2007 harus segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut anggota panja tenaga honorer, Djamal Aziz, syarat sesuai dua PP tersebut adalah tenaga honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintah, penghasilannya dibiayai ABPN/APBD, dan masa kerjanya minimal satu tahun serta berusia tak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Tenaga honorer inilah yang harus segera diangkat oleh pejabat yang berwenang.

"Ini yang segera harus ditetapkan karena mereka terzalimi. Dulu tercecer, terselip, tidak terdaftar, dan lain sebagainya. Padahal mereka memiliki kriteria itu," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/4).

Sementara, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, adalah mereka yang bekerja di instansi bukan pemerintah, dibiayai bukan oleh APBN/APBD, akan diatur dalam PP tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan. "Tapi fokusnya lebih diprioritaskan kepada guru karena ada UU tentang guru di Diknas, swasta maupun pemerintah itu mendapat jaminan sosial yang sama," jelas Aziz.

Politikus dari Fraksi Partai Hanura ini menambahkan, untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan dibiayai oleh APBN/APBD seperti penyuluh pertanian, kesehatan dan Korpri dengan kriteria yang sama, diusulkan diangkat ntuk mengisi formasi melalui tes sesama tenaga honorer.

"Tapi, bagi mereka yang tidak memenuhi syarat akan diberi kesempatan juga dites sesama honorer. Kalau mereka juga tidak lulus akan ditempatkan tapi dengan pendekatan kesejahteraan dan status," katanya.

Sementara itu, Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi, E.E Mangindaan mengatakan, keputusan panja gabungan DPR ini akan dijadikan masukan bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Oleh karena itu, pemerintah akan segera melakukan proses pendataan ulang seluruh tenaga honorer yang akan dijadikan data base sebelum pengangkatan menjadi PNS.

"Secepatnya kita akan mendata kembali jumlah tenaga honorer yang memenuhi syarat. Data terakhir jumlah tenaga honorer adalah 197.678 orang," ungkapnya.

Mantan Ketua Komisi II ini memaparkan, pemerintah akan melakukan pendataan mulai Agustus 2010 sampai dengan Maret 2011, kemudian validasi dan verifikasi akan diumumkan dipublik selama satu bulan. "Sekaligus dilakukan maping data kembali agar tidak ada kesalahan," tambah Mangindaan.

( Wisnu Wijanarko /CN13 )>

Menpan Tolak Honorer Swasta Jadi PNS

2010-04-28T13:29:00.001-07:00

JAKARTA — Usulan komisi gabungan DPR RI (Komisi II, VIII, X) agar pemerintah mengangkat tenaga honorer yang bekerja di instansi swasta tanpa tes, ditentang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan. Menurut mantan ketua Komisi II DPR RI ini, tenaga yang diangkat bukan oleh pejabat berwenang, pendapatannya bukan berasal dari dana APBN/APBD, dan bekerja di instansi swasta, bukan merupakan honorer. Karena itu tidak layak diangkat CPNS, kecuali lewat mekanisme tes layaknya pelamar umum.

“Harus diperjelas dulu PNS itu siapa. Kalau swasta itu berarti tenaga honorer tapi pegawai swasta. Jadi saya tidak sependapat dengan DPR kalau tenaga guru swasta misalnya harus diangkat CPNS tanpa tes,” kata Mangindaan pada wartawan usai raker gabungan di DPR RI, Senin (26/4).

Sikap tegas pemerintah untuk menolak pengangkatan tenaga guru swasta sebagai CPNS ini, lanjutnya, sebagai antisipasi terjadinya lonjakan jumlah tenaga honorer. Saat ini saja jumlah tenaga honorer yang tertinggal sesuai data BKN 197.678 orang. Itupun belum termasuk dengan honorer yang non APBN/APBD. “Kalau rekomendasi DPR ini kita iyakan, berapa jumlah lagi tenaga honorer kita. Pasti di atas 1 juta dan ini sangat ‘mengerikan’ karena beban negara akan bertambah,” ujarnya.

Meski menolak rekomendasi DPR ini, Mangindaan menyatakan setuju bila tenaga honorer swasta ini diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS layaknya pelamar umum tanpa ada perlakuan khusus. “Kalau ikut seleksi umum, silakan saja. Tapi kalau minta diperlakukan khusus, saya rasa sangat tidak mungkin,” tandasnya. (esy/awa/jpnn)>

Validasi Honorer Dilakukan Menyeluruh

2010-04-28T13:26:00.000-07:00

Rabu, 28 April 2010 , 13:14:00
JAKARTA - Meski jangka waktu validasi dan verifikasi data honorer dipangkas hingga lima bulan, namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) menyatakan siap melakukan pendataan. Tiga bulan dirasa cukup, jika semua tim bekerja baik sesuai prosedur. "Sensus penduduk saja cuma satu bulan. Jadi validasi cukup tiga bulan," kata Kabag Humas Kementerian PAN & RB, FX Dandung Indratno, kepada JPNN, Rabu (28/4).

Dijelaskan Dandung, validasi dan verifikasi itu tak hanya berlaku untuk honorer tertinggal, atau tercecer sebanyak 197.678. Tapi menyeluruh hingga ke honorer non-APBN/APBD. "Mekanismenya, ya, didata (di) seluruh provinsi sampai kelurahan," ujarnya.

Sebagai data awal, jelas Dandung pula, akan digunakan data BKD, untuk kemudian diverifikasi satu per satu. Kalau ada kabupaten yang honorernya tidak sesuai ketentuan PP 48 Tahun 2005 dan PP 43 Tahun 2007, ataupun ketentuan untuk honorer non-APBN/APBD, maka tidak akan divalidasi. "Kan banyak honorer yang statusnya tidak sesuai aturan, jadi tidak perlu diverifikasi tim lagi. Ini juga (guna) menghemat waktu pendataan," tandasnya.

Seperti yang pernah diberitakan, DPR RI memberikan deadline tiga bulan kepada pemerintah untuk melakukan verifikasi maupun validasi data honorer. Ini jauh dari target waktu yang direncanakan pemerintah, yakni selama delapan bulan terhitung Agustus 2010 sampai Maret 2011.

Dipersingkatnya waktu ini, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendi, adalah untuk mempercepat penyelesaian urusan tenaga honorer. Sebab jika tetap berpegang pada waktu pemerintah, terlalu lama dan dikhawatirkan bisa terlupakan. "Bukan apa-apa. Sekarang ini banyak sekali kasus yang mencuat. Kalau pemerintah tidak di-push, takutnya masalah ini diulur-ulur," ujarnya.>

Waspadai Rekayasa Data Honorer

2010-04-28T13:22:00.000-07:00

Selasa, 27 April 2010 , 00:02:00
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Abdul Gafar Patappe mendesak pemerintah agar lebih teliti dalam melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan adanya rekayasa administrasi yang dilakukan oleh pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

”Tidak tertutup kemungkinan rekayasa administrasi akan terjadi karena hampir honorer yang diangkat membayar puluhan juta rupiah,” kata Abdul Gafar pada rapat kerja gabungan Komisi II, VIII dan X bersama dengan Menteri PAN dan RB, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Nasional di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/4).

Politisi dari Partai Demokrat itu juga mengingatkan pemerintah agar memberikan sanksi hukum yang tegas kepada birokrasi yang melakukan pelanggaran sehingga dalam melakukan verifikasi dan validasi tidak dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan. ”Jangan mengambil kesempatan dengan melakukan pungli (pungutan liar),” ujarnya.

Yang perlu diantasipasi pula oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan kata Abdul Gafar adalah terjadinya peningkatan honorer dari 100 ribu menjadi satu juta dalam kurun waktu selama lima tahun. Menurut Abdul Gafar peningkatan ini terjadi karena adanya balas jasa para bupati kepada para tim suksesnya. ” Ada modus yang dilakukan kepada daerah terpilih mengangkat honorer sebagai tanda balas jasa kepada tim suksesnya,” ungkapnya.>

DPR Desak Pengangkatan Tenaga Honorer - Fraksi PKB

2010-04-28T13:20:00.000-07:00

Selasa, 27 April 2010 12:06
Jakarta - Rapat Panitia Kerja (Panja) Gabungan antara Komisi II,VIII,dan X memutuskan agar tenaga honorer yang telah memenuhi syarat wajib diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2005 dan PP No 43/2007. Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menyatakan, tenaga honorer yang telah memenuhi kedua syarat dalam PP itu harus segera diverifikasi dan divaliditasi kembali untuk diangkat sebagai PNS tanpa melalui tes. ”Tentu saja mereka harus memenuhi kriteria.

Misalnya, diangkat oleh pejabat berwenang, bekerja di instansi pemerintah, penghasilannya dibiayai dari APBN/ APBD,masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005, dan usia tidak lebih dari 46 tahun per Juni 2006,” tegas Karding di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Menurut dia, pengangkatan tenaga honorer tanpa tes juga berlaku bagi mereka yang tidak bekerja di instansi pemerintah namun diangkat oleh pejabat yang berwenang dan dibiayai oleh APBN/APBD.

Selain itu,tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang dan dibiayai bukan oleh APBN/APBD perlu diangkat menjadi PNS tanpa tes. Hanya, untuk kategori ini, tetap harus dilakukan verifikasi dan validasi data. ”Nantinya tenaga honorer yang tidak berhasil menjadi PNS melalui verifikasi dan validasi, akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan,” katanya.

Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang dan bekerja di instansi bukan pemerintah serta dibiayai bukan dari APBN/APBD (khusus untuk guru) nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan. ”Dengan demikian, panja gabungan ini akan melahirkan tiga peraturan pemerintah (PP).

Selain PP khusus untuk tenaga honorer guru swasta, juga akan disusun PP penyesuaian tenaga honorer dan pegawai tidak tetap,”ujarnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, segera melakukan proses pendataan ulang seluruh tenaga honorer yang akan dijadikan database sebelum pengangkatan menjadi PNS. ”Secepatnya kita akan mendata kembali jumlah tenaga honorer yang memenuhi syarat,”ungkapnya.>

DPR Minta Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS Dipercepat

2010-04-28T13:18:00.000-07:00

Fraksi-PKS Online: Waktu pendataan selama delapan bulan yang dilakukan pemerintah terhadap tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dinilai terlampau lama. DPR minta pemerintah menyingkat proses tersebut hanya tiga bulan saja.

Anggota Komisi II dari FPKS Gamari Sutrisno mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi II, VIII dan X dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E Mangindaan, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh, Menteri Pertanian Suswono, Kepala Badan Kepegawaian Negara Edy Topo Ashari dan Kepala BPS Rusman Heriawan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi (F-PD), Senin (26/4).

"Tahun 2010 ini tidak ada yang dilakukan pemerintah dalam mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS," katanya.

Dalam pertemuan itu, Gamari mengusulkan supaya waktu pendataan dapat dipersingkat hanya sampai tiga bulan saja. Menurutnya pendataan selama tiga bulan dapat dilakukan setelah APBN-P disetujui.

"Kami berharap pemerintah dapat mendata paling lama tiga bulan setelah APBN-P disetujui," ujarnya.

Lebih jauh, Gamari Sutrisno mengungkapkan, bila masih ada tenaga honorer yang telah memenuhi kriteria namun belum dapat diangkat tahun ini, pengangkatan yang bersangkutan dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

"Kalau ada yang belum diselesaikan dapat diangkat tahun berikutnya," pungkasnya.
>

197.678 Honorer Diangkat Menjadi CPNS Keputusan Legislatif dan Eksekutif

2010-04-28T13:17:00.000-07:00

JAKARTA -- Setelah melalui proses dan perdebatan panjang beberapa bulan, akhirnya wakil rakyat dalam rapat gabungan tiga komisi, masing-masing Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI bersama pemerintah yang diwakili lima kementerian dan dua badan menyepakati menuntaskan penyelesaian tenaga honorer.

Penyelesaian yang disepakati adalah mengangkat 197.678 tenaga honorer menjadi CPNS, tahun ini. Wakil pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut, adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi, EE Mangindaan, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, Menteri Pertanian Suswono. Juga hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, Serta Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pusat Statistik.

"Komisi gabungan dan pemerintah sepakat untuk merumuskan dan menuntaskan penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh agar dikemudian hari tak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru," ujar Ketua Panja Honorer, Taufik Effendi saat membacakan salah satu dari tiga poin kesimpulan rapat gabungan sebelum mengetuk palu persetujuan, Senin 26 April.

Agar penyelesaian ini dapat segera dituntaskan, rapat gabungan itu juga menyetujui pelaksanaan verifikasi dan validasi tenaga honorer pengangkatan tenaga honorer diselesaikan dalam waktu tiga bulan, dengan mempertimbangkan formasi CPNSD tahun 2010.

"Perlu dipertimbangkan sanksi hukum untuk mengantisipasi manipulasi dan rekayasa administrasi dalam verifikasi dan validasi," terang Taufik.

MenegPAN, EE Mangindaan yang ditemui wartawan Fajar Media Center usai mengikuti rapat mengaku optimis dapat mengangkat tenaga honorer yang masih tersisa pada tahun ini untuk tiga kategori dari lima kategori pengangkatan tenaga honorer.

"Kalau untuk kategori satu sampai tiga itu bisa diangkat tahun ini, tapi kalau yang dua belum tentu," sebutnya.

Lima kategori honorer yang dimaksud MenegPAN untuk diangkat menjadi PNS, yakni kategori pertama adalah tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai PP nomor 48/2005 dan PP 43/2007 namun tercecer, terselip, tertinggal, teranulir atau sengaja dianulir dan diganti atau sengaja diganti.

Kedua, tenaga honorer yang sesuai ketentuan PP di atas namun tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, dibiayai bukan oleh APBN/APBD.

Kategori keempat, tenaga honorer yang diangkat seperti poin tiga, namun tidak bekerja di instansi pemerintah dan tidak dibiayai oleh APBN/APBD. Dan terakhir, penyuluh pertanian, kesehatan, dan anggota Kopri.

Untuk honorer kategoti satu dan dua akan diangkat tanpa tes, sedang kategori ketiga akan diangkat melalui tes tertulis. Dan jika tidak lulus akan akan dipertimbangkan melalui pendekatan status dan kesejahteraan.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Oheo Sinapoi, menyangkan dua Menteri yakni Sri Mulyani dan Menag Suryadharma Ali tak hadir.

Menurut Oheo kehadiran Sri Mulyani sangat penting, untuk didengarkan penjelasanannya, sebab dialah yang mengetahui kondisi keuangan negara, apakah keuangan negara mampu membiayai gaji PNS yang akan diangkat.

Hal senada diungkapkan politisi PAN, Wa Ode Nurhayati dari Komisi II. Kepada para wakil pemerintah, Nurhayati meminta seharusnya Menteri Keuangan hadir dalam rapat gabungan.

Taufik yang juga Wakil Ketua Komisi II menuturkan, ketidakhadiran Sri Mulyani saat ini karena yang bersangkutan berangkat ke Amerika Serikat mengikuti pertemuan sejumlah Menteri Keuangan dari beberapa negara.

Adapun persyaratan honorer yang akan diangkat diantaranya masa kerja minimal satu tahun pada 31 desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus menerus dan usianya tidak lebih dari 46 tahun per satu Januari 2006.

Setelah pengangkatan tenaga honorer ini, maka tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer berikutnya. Bahkan pemerintah khusunya di daerah diminta tidak lagi menerima tenaga honorer sejak ditutupnya pengangkatan tenaga honorer beberapa tahun lalu. (gus/fmc)>

Pendekatan Kesejahteraan Buat Tenaga Honorer Tak Lulus Validasi

2010-04-28T13:16:00.000-07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Tenaga Honorer yang tidak lulus verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Nasional akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan. "Tenaga honorer yang tidak berhasil menjadi CPNS melalui verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud opsi 1, 2, 3 di atas akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan kesejahteraan," kata Taufik Effendi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senin (26/4).

Ia mengungkap hal itu saat membacakan kesimpulan dan rekomendasi tim panja gabungan dalam rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Nasional, dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional, di ruang Badan Musyawarah Dewan.

Menurut Taufik, mereka yang masuk verifikasi dan validasi dan tanpa tes adalah kategori 1, 2, dan 3. Kelompok kategori pertama adalah tenaga honorer yang memenuhi syarat Perpu No. 48 Tahun 2005 juncto Perpu No. 43 Tahun 2007. Kedua, tenaga honorer yang memenuhi syarat Perpu di poin kategori 1, tapi tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat tidak berwenang dan tidak dibiayai APBN maupun APBD.

Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, tidak bekerja di instansi pemerintah, dan tidak dibiayai APBD atau APBN, pegawai penyuluh pertanian, kesehatan, dan KORPRI akan disetujui untuk diangkat juga, serta diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan.

"Sisanya, yakni tenaga honorer yang tidak masuk kategori 1 sampai 5 di atas akan direkomendasikan agar tetap diberi kesempatan menjadi CPNS melalui tes pelamar umum, " kata Taufik, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu.
>

DPR RI Bahas Tenaga Honorer Bersama Tujuh Kementerian

2010-04-25T23:04:00.000-07:00

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Panitia Kerja (Panja) Tenaga Honorer yang melibatkan Komisi II, VIII dan X akan membahas Tenaga Honorer bersama tujuh Kementerian hari ini,Senin (26/4/2010).
Rencananya pembahasan tenaga honorer antara DPR RI dengan tujuh kementerian tersebut akan dilaksanakan pukul 14.00 WIB di Ruang Bamus Gedung DPR RI. Ketujuh Kementerian yang akan hadir dalam agenda pembahasan tersebut di antaranya, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.

Dalam rapat tersebut direncanakan akan membahas pengangkatan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 1, 5 juta orang. Sebelumnya, Rapat Panja Gabungan Komisi II, VIII dan X DPR tentang tenaga honorer pada tanggal 19 April 2010 telah menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, pegawai honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memenuhi syarat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007.>

Tenaga Honorer Akan Dibahas Bersama 7 Kementerian

2010-04-25T21:06:00.001-07:00

Iman Firdaus - Jurnalparlemen.com
Senayan - Panja Tenaga Honorer yang melibatkan Komisi II, VIII dan X akan mengundang 7 Kementerian, pada Senin (26/4), pukul 14.00 di Ruang Bamus (KK) Gedung DPR RI.
Ketujuh Kementerian yang diundang adalah Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.

"Rapat akan membahas pengangkatan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 1, 5 juta tenaga," ujar anggota Komisi X dari FPAN Abdul Hakam Naja kepada Jurnalparlemen.com, Minggu (25/4).

"Kita akan bahas, apakah semua tenaga akan diangkat? Kementrian Keuangan akan menghitung dana yang dimiliki oleh pemerintah," lanjut Hakam.

Karena itu, rapat gabungan ini kemungkinan akan alot sebab menyangkut tenaga yang minta diangkat. "Bila nanti pemerintah belum bisa mengambil keputusan, maka rapat akan ditunda," katanya.

Sementara itu menurut anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Sholeh Soe'iady, sebelum rapat gabungan dengan 7 Kementerian, Komisi II, VII dan X akan melakukan tapat intern. "Akan ada rapat internal untuk membahas tenaga honorer sebelum bersama dengan Kementerian," kata Sholeh.

Rapat internal akan dilakukan pada pukul 10.00 di ruang Bamus KK II.(imf/yat)>

M. Nuh : RPP Tenaga Honorer, Tanya Ke Menpan

2010-04-24T09:52:00.000-07:00

Rencana pemerintah mengangkat guru honorer dan guru tidak tetap pada tahun ini menunggu selesainya payung hukum, yakni RPP TENAGA HONORER yang sedang digodok oleh Tim Ad Hoc DPR RI.

Namun bocoran RPP Tenaga Honorer yang tidak mengakomodir guru-guru swasta mencederai dan memarjinalkan kelompok guru yang mengajar pada lembaga pendidikan masyarakat tersebut.

"Sekarang belum final, coba tanyakan pada Men PAN. Mereka yang menggodoknya bersama DPR. Kita tinggal menunggu," ungkap Muhammad Nuh kepada Majalah Komunitas di Lapangan Monas saat menghadiri HUT IGTK-PGRI ke-60, Sabtu, 24 April 2010.

Ia belum berani menyimpulkan apakah tenaga honorer non APBN/APBD yang mengajar di swasta ikut dalam proses pengangkatan PNS pada tahun ini. "Kita lihat saja, sudah yah," katanya sambil naik ke mobilnya, usai mengikuti kegiatan Gebyar Anak TK Indonesia 2010.

Sementara Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo mengatakan bahwa PGRI akan terus mengawal RPP Tenaga Honorer tersebut agar semua guru termasuk yang mengabdi di swasta dapat diangkat menjadi PNS.

"Pengabdian negeri dan swasta (guru,red) harus dihargai," ungkapnya.

Ia menambahkan jika hanya guru honorer yang mengajar di sekolah negeri saja yang diangkat, itu artinya pemerintah tidak komit pada janjinya.

"Jangan lupa presiden SBY sudah ikut dalam deklarasi guru, masak menteri bisa mementahkannya, nggak adil itu," ungkap Sulistiyo yang juga anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah itu. (Bang Imam/Majalah Komunitas)>

Komisi VIII Dorong Pembentukan PP Baru

2010-04-24T02:05:00.000-07:00

Selasa, 20/04/2010 | 04:27
Nofellisa - Jurnalparlemen.com
Senayan - Komisi VIII DPR RI mendorong dibentuknya Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodir keberadaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan peningkatan kesejahteraan mereka.

"Bagi mereka yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD, PP baru ini nantinya akan mengakomodasi peningkatan kesejahteraan dan status tenaga honorer, jangan mereka hanya bergaji Rp 50 ribu-100 ribu saja," kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com, Senin (19/4).

Pembahasan Panja Tenaga Honorer, menurutnya, sudah mulai mengerucut. Tenaga honorer yang memenuhi persyaratan sesuai PP No 48 tahun 2005, yang tercecer ataupun teranulir akan diangkat menjadi PNS. "Termasuk juga masa yang kerjanya minimal satu tahun serta berusia tak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006," ujar Karding.

Politisi PKB ini menambahkan, semua tenaga honorer yang memenuhi kriteria tertentu, memungkinkan mempunyai kesempatan melakukan tes seleksi CPNS pada bidang tertentu, sehingga mereka secara bertahap mengalami perubahan status dan peningkatan kesejahteraan. (nof/zik)>

Di Bangkalan, 150 Siswa Hanya Diajar Satu Guru

2010-04-24T02:04:00.000-07:00

Sabtu, 24 April 2010 | 10:20 WIB
Bangkalan - Surya- Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mandung I di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan hanya memiliki dua kelas untuk proses belajar mengajar sejak 2006. Dua dari empat kelas yang ada, ambruk diterjang puting beliung dan hingga kini belum diperbaiki.

Dampaknya, 150 siswa harus bergantian belajar selama empat tahun. Seorang guru honorer, Sahwan, mengatakan, para siswa akhirnya belajar dalam tiga gelombang. “Saya tidak yakin mereka mampu menyerap materi pelajaran dengan sempurna,” ujarnya, Jumat (23/4).

Kegalauan Sahwan memang beralasan. Dari 150 siswa yang terbagi menjadi enam kelas, hanya mendapatkan hak belajar selama satu jam dengan fasilitas hanya menggunakan dua ruang kelas. Pada jam pertama, 07.00 hingga pukul 08.00 WIB diperuntukkan kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3 dan 4, pukul 08.00 hingga pukul 09.00 WIB. Sedangkan pada pukul 09.00 hingga pukul 10.00, untuk kelas 5 dan 6. Selepas jam 10.00 WIB hingga siang, para siswa dibiarkan bermain sendiri.

Yang membuat hati kian terenyuh ketika Sahwan menceritakan dirinya sering mengajar 150 siswa sendirian. Sahwan mengatakan, kepala sekolah (Moh Rasyid) dan guru lain jarang hadir. “Ada tujuh tenaga pengajar, termasuk kepala sekolah. Mereka jarang datang,” keluhnya.

Hal senada disampaikan salah seorang wali murid SDN Mandung, H Fauzi Ajid. Menurut ayah siswa kelas 6, Mondir, para wali murid tidak mendapatkan penjelasan memuaskan terkait jarang masuknya para guru. “Yang menjadi korban adalah para siswa,” katanya.

Dalam demo tersebut, Mondir bersama teman-temannya mengusung spanduk bertuliskan Kami butuh gedung yang layak dan guru yang aktif. Ia menuturkan bahwa dirinya beserta siswa lain mempunyai harapan sama, yakni agar bisa belajar dengan nyaman. “Kami hanya minta pembangunan gedung yang layak seperti sekolah lain, dan guru-guru yang peduli terhadap kami,” ujarnya dengan bahasa Indonesia yang tidak begitu lancar.

Pada kesempatan sama, tukang kebun, sekaligus penjaga sekolah SDN Mandung I Abdus Syukur mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mencegah para siswa melakukan unjuk rasa. “Ya bagaimana lagi. Para siswa juga didampingi para orangtuanya,” katanya.

Adapun Sahwan menjelaskan bahwa ambruknya dua kelas tersebut pernah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dengan harapan sesegera mungkin dibangun gedung baru. “Namun, hingga sekarang tidak pernah terealisasi,” ujarnya, buru-buru menjelaskan, pernyataannya itu tanpa bermaksud mendahului kebijakan kepala sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Setijabudi, menjelaskan bahwa berkas permohonan pembangunan gedung SDN Mandung I sudah diajukan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) pada tahun 2009 lalu. “Karena sudah diajukan ke BPBN, SD tersebut tidak dimasukkan dalam daftar sekolah penerima DAK (dana alokasi khusus) pada 2009 lalu,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sekolah yang sudah diajukan ke BPBN tidak akan mendapatkan dana DAK. “Syaratnya harus tidak dalam keadaan mendapatkan bantuan dana dari manapun, termasuk DAK,” katanya. Sedangkan pada DAK tahun 2010, masih menurut Setijabudi, sasaran bantuan DAK tidak lagi pada pembangunan fisik. Melainkan lebih fokus pada perbaikan mutu, seperti pengadaan buku dan perpustakaan. “Tetapi, dengan kondisi ini, kami akan berusaha mencari bantuan lain,” pungkasnya.nst32>

Panja Honorer Lahirkan Lima Kriteria Pengangkatan

2010-04-22T06:04:00.000-07:00

Nofellisa - Jurnalparlemen.com
Senayan - Panitia Kerja (Panja) Gabungan Pengangkatan Tenaga Honorer yang sudah dibentuk pada masa sidang II telah memperoleh hasil yang diinginkan. Panja sudah merumuskan kategori tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS dan tenaga honorer yang akan di perhatikan kesejahteraannya.

"Panja telah membagi kategori kedalam 5 pengelompokan, insya Allah permasalahan pengangkatan tenaga honorer telah sampai pada penyelesaian dan tenaga honorer dapat diangkat sebagai PNS atau diperhatikan kesejahteraannya sesuai dengan syarat yang ditetapkan," ujar Iskan Qobla Lubis, anggota Komisi VIII dari F-PKS dalam siaran persnya kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (22/4).

Pengelompokan ini, menurutnya, dibuat agar tenaga honorer yang memenuhi rumusan PP 48/2005 dan PP 43 tahun 2007 baik yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, serta tenaga honorer yg tidak memenuhi rumusan PP tersebut dapat diangkat sebagai PNS atau dijamin kesejahteraannya.

Mengenai nasib guru madrasah swasta, Iskan mengatakan, para guru madrasah swasta masuk pada kelompok ke IV , yaitu yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang. Mereka bekerja bukan di instansi pemerintah dan dibiayai bukan oleh APBN/APBD (khusus guru) dengan kriteria masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005. Mereka juga tidak terputus mengajar serta usia tidak lebih dari 46 tahun per Januari 2006. Terhadap kelompok IV ini akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan.

"Inilah langkah awal untuk mencapai kesejahteraan bagi para guru madrasah swasta, jangan hanya karena tidak diatur di PP 48/2005 dan PP 43/2007 maka keberadaan mereka tidak dianggap. Padahal kita tahu pendidikan berbasis Islam di Indonesia 90% dikelola oleh swasta dengan tenaga pengajar para guru yang dibayar seadanya," ujar Iskan.

Lebih lanjut ia mengatakan, pengawasan dan tekanan terhadap pemerintah perlu dilakukan guna menindaklanjuti hasil Panja Penyelesaiaan Pengangkatan Tenaga Honorer. Terutama terhadap tenaga honorer kategori kelompok IV dan kelompok V yang masih menunggu dibuatnya peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksananya.

"Kesejahteraan mereka adalah tanggung jawab negara," tegas Iskan.(nof/yat)
>

Penerimaan CPNS Distop, Jumlah Honorer Membludak

2010-04-22T06:02:00.000-07:00

JAKARTA - Pemerintah bak harus memakan buah simalakama dalam masalah penerimaan CPNS. Di satu sisi, banyak pihak yang mendorong agar pemerintah menghentikan penerimaan CPNS. Sementara di sisi lain, banyak daerah yang masih membutuhkan aparatur baru.

"Persoalan CPNS ini gampang-gampang susah. Kalau penerimaannya kita hentikan, akan mendorong masalah baru," kata Deputi Menteri PAN & RB bidang SDM Aparatur, Ramli Naibaho, kepada JPNN, Jumat (16/4).

Masalah baru yang dimaksud itu adalah penambahan jumlah tenaga honorer. Disebutkannya, daerah akan menerima tenaga honorer baru dengan alasan kekurangan tenaga. Kondisi ini pernah terjadi pada sekitar 2002-2003, di mana pusat pernah menyetop penerimaan CPNS. Yang terjadi kemudian, jumlah honorer bertambah dua kali lipat.

"Kalau sudah begitu, bagaimana bisa aparatur kita baik. Karena sudah (menjadi) rahasia umum, honorer yang diterima itu kebanyakan keluarga pejabat atau orang dalam. Mereka diterima tanpa melihat kompetensinya," bebernya pula.

Itu sebabnya, kata Ramli pula, pemerintah saat ini tidak mau mengambil resiko. Penerimaan CPNS diupayakan kontinyu, dengan harapan SDM yang diterima sesuai keahlian dan kompetensi. Selain itu katanya, tidak ada alasan lagi bagi pemda (untuk) menerima honorer karena kekurangan SDM.

"Penerimaan CPNS diupayakan sama dengan jumlah pegawai yang keluar (pensiun, dipecat atau mutasi), sehingga tidak akan menambah beban negara," jelasnya lagi.
>